Cegah Terjadinya TPPU Oleh Pengguna Jasa Notaris, Kanwil Sultra Sosialisasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)

KENDARI - Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris.

8

Kanwil Kemenkumham Sultra melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum Muh. Tahir melaksanakan sosialisasi terhadap Notaris terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di wilayah kerja Kota Kendari, Selasa (21/11).

9

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana yang dikaburkan/disembunyikan asal-usulnya oleh pelaku, sehingga muncul uang yang sah dengan tujuan menghindari penuntutan/penyitaan. Dampak TPPU tentunya sangat merugikan masyarakat, negara, merusak perekonomian, nasional kesusilaan, dan agama.

Notaris sebagai media pencucian uang memiliki kerentanan profesi hukum terhadap kegiatan pencucian uang karena berperan sebagai Gatekeeper atau penjaga agar tidak terjadinya pencucian uang dan menjaga aset hasil tindak pindana dari pelaku kejahatan, ujar Muh. Tahir.

10

Notaris sebagai objek pengawasan wajib untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan wajib untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK, tutupnya.

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba
#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba


Cetak   E-mail