Kendari- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) menerima Tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Tahun Anggara 2019. Audit laporan keuangan tersebut diawali dengan Entery Meeting yang dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Kortini JM. Sihotang, S.Sos., M.Si di aula Kantor Wilayah, Kamis (13/2).
Hadir pada kegiatan tersebut seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Sultra, Para Kepala UPT dan juga seluruh pegawai pengelola keuangan baik Kanwil maupun UPT.
Dalam sambutannya Kakanwil Kemenkumham Sultra, Sofyan, S.Sos., SH., MH, berharap dengan adanya audit tersebut mampu memberikan masukan untuk memperbaiki jika ada kesalahan dilingkungan yang dia komandoinya tersebut. "Kami minta bantuan dari ketua tim untuk memberi masukan hingga kami bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan ilmu yang bapak berikan kepada kami bisa bermanfaat disini," ungkapnya.
Kepada semua yang hadir, Kakanwil berharap agar menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan tim BPK. "Tolong penuhi semua berkas yang dibutuhkan, jangan menunggu lama. Segera siapkan jika teman-teman BPK butuhkan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Sub Tim BPK mengungkapkan bahwa hadirnya mereka di Sulawesi Tenggara terkait adanya pembangunan fisik di wilayah Kemenkumham Sultra. "Kami fokus pada pembangunan fisik. Disini kan ada tiga yaitu LPP Kendari, LPKA Kendari dan juga Kanim Baubau," jelasnya.
Pemeriksaan tersebut, lanjutnya, dijadwalkan akan berlangsung selama sembilan hari. "Pemeriksaan ini kami jadwalkan selama sembilan hari. Enam hari disini dan tiga hari di Baubau. Tapi kita akan lihat kondisi," ungkapnya.
Untuk di Kota Kendari yang dijadwalkan diataranya Lapas Kendari, Rutan Kendari, Bapas Kendari, LPP Kendari, LPKA Kendari, Rupbasan Kendari dan Kanim Kendari. Sedangkan di Baubau adalah Kanim Baubau, Lapas Baubau dan Bapas Baubau.
