Jakarta, 22 Agustus 2023. Dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly yang dalam Keynote Speech Menteri Hukum dan HAM menyinggung tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia. Perkembangan dunia yang semakin dinamis berbanding lurus dengan bertambahnya jenis kejahatan dengan berbagai jenis operandinya Contoh Kasus Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di lintas negara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap agar petugas intelijen keimigrasian dapat bekerja sama dengan stakeholder lainnya sebagai antisipasi potensi ancaman serta gangguan kedaulatan serta keamanan negara yang sejalan lurus dengan Tugas aparat Intelijen sebagai mata dan telinga negara sehingga bisa meminimalisir kasus-kasus yang berhubungan dengan keimigrasian.
"Direktorat Jenderal Keimigrasian sebagai Direktorat teknis di bidang intelijen imigrasian sejatinya memiliki peran penting dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan hasil analisa dari informasi yang diperoleh dalam rangka deteksi dan pencegahan dini terjadinya tindak kejahatan dan ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian Karena Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia" Kata Menkumham.
Melanjutkan acara, pada pembicara pertama Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyebutkan dalam penguatannya, intelejen Keimigrasian, secara normatif sistematis, memiliki 4 fungsi berdasarkan Undang-undang Keimigrasian, yaitu Fasilitator pembangunan, Penegakan Hukum, fungsi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan fungsi intelejen mengarah kepada fungsi keamanan dan penegakan hukum maka Imigrasi jika kita letakkan sebagai jendela suatu negara, apalagi kita ketahui bersama bahwa mulai pada senin kemarin sampai dengan besok ada pertemuan tingkat menteri tingkat asean mengenai kejahatan trans nasional maka sudah barang tentu dalam konteks fungsi intelejen bidang keamanan dan penegakan hukum Imigrasi menjadi titik central.
"Trans Nasional adalah tindak pidana pada satu kurun waktu tunduk pada 2 atau lebih yudistisi negara, dan tidak jarang melibatkan lebih dari satu kewarganegaraan, tidak semua kejahatan trans nasional termasuk kejahatan luar biasa (ekstraordinari crime), TPPO, Narkotika, Terorisme, dan mengenai penyelundupan manusia". Lanjut Wamenkumham.
"Dalam konteks penguatan intelejen, terkait terorisme sangat dikhususkan dikarenakan terdapat safe guardian rules, yaitu laporan intelejen dapat dijadikan bukti permulaan sebagai terduga teroris yang merupakan titik central fungsi intelejen terkhusus dalam konteks lintas batas negara akan menjadi ranah dari Intelejen Keimigrasian untuk menjalankan fungsi tersebut dalam fungsi menjaga keamanan negara terkait terorisme" kata Prof Eddy.
Pada penguatan selanjutnya Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan "strategi tentu ada goals yang kedepan harus kita tingkatkan, kemudian kedua berbicara peran dan pada akhirnya membangun imigrasi PASTI". Bapak Sekjen Kemenkumham yang juga merupakan warga kehormatan Intelejen Indonesia, dalam penguatannya membahas mengenai Intelejen berhubungan dengan 2 hal yaitu "Human Intelejen dan Teknologi Intelejen yang semuanya menitik beratkan pada informasi, karena intelejen adalah sumber informasi terdepan".
Pada pembicara terakhir pada sesi hari ini, Direktur Jenderal Keimigrasian Silmy Karim mengatakan "bisnis utama dari intelejen adalah informasi sehingga bagaimana caranya agara dapat mendapatkan dan mengumpulkan informasi untuk dapat menjadi kekuatan bagi pimpinan untuk dapat mengambil kebijakan ataupun mengambil tindakan baik sebagai antisipasi dalam kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi".
@Kemenkumham_RI @kumham_sultra
Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba
#kumhamsultra #silvestersililaba
