Kendari- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) berkolaborasi melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Rabu (10/2/2021).
Kegiatan yang dilaksanakan di Phinisi Ballroom Claro Hotel Kendari tersebut dihadiri langsung Gubernur Sultra, Ali Mazi didampingi Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas. Seluruh Forkopimda Sultra hadir pula dalam kegiatan akabar tersebut. Tak ketinggalan, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Mastri Susilo dan juga Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution ikut hadir.
Gubernur Sultra mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa deklarasi janji kinerja dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan salah satu cara menata kembali birokrasi pemerintahan yang berorientasi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. "Melalui pelayanan prima kepada masyarakat dapat memotong jalur birokrasi yang selama ini berbelit-belit dan memanjakan masyarakat atau pemohon dengan berbagai fasilitas penunjang di mana harapannya adalah agar masyarakat merasa dimudahkan dalam prosesnya dan cepat terlayani dengan baik," kata Ali Mazi.
Selain itu, hal tersebut lanjutnya, agar mampu menjadi contoh terbaik dalam pelayanan publik bagi seluruh pihak terutama bagi masyarakat. Ia juga berharap komitmen tersebut juga dapat diikuti oleh seluruh instansi pemerintahan atau organisasi perangkat daerah (OPD) lembaga maupun forkopimda lain dalam meningkatkan pelayanan publik.
Sementara itu, Kakanwil mengungkapkan bahwa selain meningkatkan pelayanan publik tujuan hal tersebut diselenggarakan juga untuk membangun sinergi sesama instansi penegak hukum. "Deklarasi ini sebagai wujud nyata kerja sama antar instansi dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk kemajuan kita bersama," kata Silvester.
Hal yang sama diungkapkan pula oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Sarjono Turin, yang mengatakan bahwa penerapan zona integritas bebas KKN adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa pemerintah serta citra Kejaksaan dengan memiliki integritas yang kuat dalam diri akan mampu menghadirkan insan aparatur pemerintah dan Kejaksaan dan Kemenkumam yang handal dan profesional dalam menegakkan supremasi hukum. "Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBBM diharapkan mampu menegakkan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sehingga seluruhnya terbebas dari praktik perbuatan tercela yang dapat mencederai amanah rakyat," kata Sarjono.
Untuk diketahui, saat ini Kanwil Kemenkumham Sultra dan juga Kejaksaan Tinggi Sultra suda sama-sama meraih predikat WBK yang kemudian berusaha meraih predikat WBBM.
