Kendari, (15/1/2013) Menindaklanjuti Amanat Undang-Undang No. 17 Tahuun 2003 tentang Keuangan Negara dalam upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu dan sesuai dengan standar akutansi pemerintah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah diikuti sebanyak 24 (dua puluh empat) peserta dari seluruh Unit Pelaksana Tekhnis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
Pada acara pembukaan kegiatan Kepala Kantor Wilayah Ida Bagus K. Adnyana menyampaikan bahwa pada tahun 2011 Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil meningkatkan opini BPK, penilaian laporan keuangan secara Nasional dari Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP murni), hal ini tentu sangat membanggakan bagi kita, dan prestati yang telah dicapai dengan kerja keras dan dukungan doa dari kita semua. Namun dibalik prestasi ini kita jangan terlena, karena meraih sesuatu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Mengakhiri sambutannya Ida Bagus menaruh perhatian khusus kepada seluruh peserta yang hadir agar dapat menjadi tenaga operator yang handal, baik operator SAKPA maupun operator SIMAK BMN yang profesional serta dapat lebih berkonsentrasi lagi sehingga harapan Opni Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM R.I. tahun 2011 yang lalu dapat dipertahankan.
Usai membuka kegiatan Rekonsialisasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Tingkat Wilayah, pada pukul 14.00 Wita juga dibuka kegiatan Bimbingan Tekhnis Aplikasi Sistem Data Base Pemasyarakatan oleh Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan Bimtek diselenggarakan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan maksud mengoptimaliasikan layanan Pemasyarakatan berbasis Tekhnologi Informasi dan Pengelolaan yang akan mendukung percepatan capaian Program Aksi Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I. dalam mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi di Jajaran Pemasyarakatan dalam membentuk profil dan prilaku petugas Pemasyarakatan yang berinteritas tinggi, produktif dan bertanggung jawab serta memilki kemampuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Kegiatan Bimtek diikuti sebanyak 12 (dua belas) peserta dari Lapas dan Rutan Se Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari, diharapkan kelak usai pelaksanaan kegiatan Bimtek para peserta dapat mengaplikasikan dan mentransferkan ilmu di dapat kepada rekan-rekannya di Unit Satuan Kerjanya masing-masing ujar Ida Bagus K. Adnaya dalam sambutannya membuka acara Bimtek tersebut yang di hadiri oleh Para Kepala Divisi dan para Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Jajaran Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
