Kakanwil Ikuti Kuliah Umum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba bersama Ketua IP3I Abdi Tonglo, Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sultra Linda Fatmawati Saleh, Kordinator Perancang Sulawesi Tenggara Usman serta Perangcang Ahli lainnya, mengikuti Kuliah Umum Oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Rabu (22/11/2023)

 IMG 20231122 WA00371

Dengan tema Urgensi Pemenuhan Aspek Formil dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Ikatan Perancang Perundangan-undangan Indonesia (IP3I), Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. berikan beberapa materi dalam kuliah umum tersebut.

 

Pada Narasi pertama Saldi Isra  menyampaikan bahwa integritas tentang bagaimana pejabat perancang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sebagai mana diketahui Perancang Peraturan Perundang-undangan atau Perancang  diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

 

Lebih lanjut Saldi Isra Juga menyampaikan jika naskah akademik sangat penting dalam hal konsep awal pembentukan peraturan perundang-undangan dan quality kontrol perundang-undangan. Selain risalah DPR, Naskah akademik juga merupakan sarana pertimbangan hakim ketika terdapat judicial review.

 

Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik

 IMG 20231122 WA0039

Selanjutnya beliau juga menambahkan jika eksistensi perancang sangat penting dalam pengesahan konstitusional dalam pengujian UU di Mahkamah konstitusi.Hal ini karena keterlibatan perancang pada setiap tahap penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat kita lihat bahwa peran Perancang Peraturan Perundang-undangan (legislative drafter) menjadi sangat strategis. Kebutuhan akan Perancang Peraturan Perundang-undangan semakin penting untuk menghindari permasalahan umum yang biasa terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut antara lain adalah timbul multitafsir terhadap pasal atau ayat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak memberikan pengaturan yang jelas sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda-beda, banyak jenis peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi, terlalu banyak memberikan delegasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dan peraturan yang sudah ada sulit untuk diimplementasikan di lapangan.

 

"Perancang adalah orang yang ditempatkan untuk menjaga idealisme pembentukan perundang-undangan, yang harus dibebaskan dari segala intervensi dari orang-orang yang mempunyai kuasa politik. Untuk itu harus dilindungi dan dijaga kemandiriannya" Ungkap Sadil Isra 

 IMG 20231122 WA0041

Sebagi penutup, Sadil Isra Menyampaikan pekerjaan sebagai perancang peraturan perundang-undangan adalah garda terdepan Negara dalam membentuk sebuah regulasi, Mengingat perancang mempunyai peran dan fungsi strategis dan sangat sentral dalam setiap tahapan pembentukan regulasi. 

 

"Perancang adalah profesi kunci dalam Proses Pembangunan Hukum, maka setiap perancang harus dapat mengembangkan diri, mengaktualisasikan diri, serta memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan serta berbagai disiplin ilmu lainnya guna meningkatkan kompetensi masing-masing" Tutup Wakil Ketua MK RI Sadil Isra


Cetak   E-mail