Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sulra) mengikuti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Itjen Kemenkumham RI) di aula Kantor Wilayah, Jumat (12/5/2023).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), H. Muslim, mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Silvester Sili Laba, yang didampingi oleh Plt. Kepala Divisi Administrasi, Ahmad Sahrun, Kepala Divisi Keimigrasian, Sjachril dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin. Dalam kesempatan ini, Kadivpas meminta agar dalam kegiatan tersebut ada sinergi antara Tim Pokja dan juga Tim Penilai Internal dalam membuktikan apa yang telah dinilai oleh Tim Penilai Internal.
Selanjutnya Tim Penilai Internal memberikan beberapa pengarahan terkait mekanisme Penilaian Evaluasi Pembangunan ZI yang disampaikan oleh MH Kesuma Negara, selaku pengendali teknis yang didampingi oleh Bapak Kurniawan dan Bapak Harry Dickson Simbolon. "Saat penyampaian paparan tidak perlu tegang, saya meyakini bahwa implementasi dalam pembangunan zona integritas telah dilaksanakan. Penjelasan teori sudah terdapat pada data dukung pengungkit (aspek pemenuhan), sehingga pemaparan tinggal menjabarkan substansi pada aspek reform," kata MH Kesuma Negara.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra satu tahun kebelakang oleh Plt. Kepala Divisi Administrasi, Ahmad Sahrun selaku Ketua Tim Pokja Pembangunan ZI. Seluruh Ketua Tim Pokja turut mempresentasikan aspek reform pada masing-masing enam area perubahan, yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penataan Sistim Manajemen SDM, Pokja Penguatan Akuntabilitas Kenerja, Pokja Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Kanwil Kemenkumham Sultra memiliki inovasi-inovasi unggulan yang menunjang pembangunan ZI menuju WBBM, adapun inovasi-inovasi tersebut adalah sebagai berikut: SILARIS 2.0 (Sistim Pelaporan Notaris), SIPANDA (Sistim Pengharmonisasian Peraturan Daerah), SIPANDU (Sistim Pelayanan Hukum dan HAM Terpadu), CALBMN (Aplikasi Catatan Laporan Barang Milik Negara), SAPARNO (Sistim perencanaan otomatis), MONITA-PPL (Monitoring Tertib Administrasi Penyampaian Laporan), POJOK NGOPI (Pojok ngobrol dan inspirasi), PENAMAS (Pendekatan humanis bidang pemasyarakatan), POJOK ASPIRASI (Wadah penyaluran aspirasi masyarakat), RONEO (Manajemen risiko online).
Tim Penilai Internal kemudian melanjutkan kegiatan diskusi dan tanya-jawab sebagai penguatan pembangunan ZI pada Kanwil Kemenkumham Sultra. Pada akhir kegiatan Kakanwil Kemenkumham Sultra mengucapkan apresiasinya kepada TPI Itjen Kemenkumham RI yang hadir memberikan penguatan dan berharap masukan yang diberikan dapat menjadi acuan dalam peningkatan pembangunan ZI menuju WBBM.
