Kolaka, (30/03/2013) Untuk mengurangi kepadatan penghuni Pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kolaka, Kepala Rutan Sofyan berencana memperluas Rutan dengan memperlebar bagunan pagar keliling samping Rutan. Saat ini Rutan Klas IIB Kolaka dihuni sebanyak 227 orang dengan jumlah kapasitas hanya 150 orang, hal ini dapat memicu kerawanan/gangguan kamtib terutama blok wanita dalam 1 kamar di huni sebanyak 40 orang, yang semestinya hanya di huni 10 orang.
Kepala Kantor Wilayah Wahyudin Ukun dalam kunjungan ke Rutan Kolaka sempat meninjau lokasi rencana perluasan Rutan, dan melihat kondisi Blok sel yang dibangun pada tahun 2010 yang berada di luar tembok. “sia-sia saja di bangun apabila rencana perluasan tersebut tidak terealisasi anggarannya ujar Wahyudin Ukun, dan beliau akan menanyakan hal ini ke bagian Penyusunan Program ungkapnya.
Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program Ruslan menjelaskan bahwa pihaknya pada tahun 2009 mengusulkan rencana perluasan gedung Rutan diantaranya pembangunan Blok Sel, pembangunan pagar keliling samping rutan dan Pos jaga, tetapi pada tahun 2010 anggaran yang tersedia hanya untuk pembangunan blok sel, mengingat pembangunan Blok di dalam tembok sudah tidak memungkinkan (tidak ada lahan tempat penambahan blok sel) ujarnya, Ruslan menjelaskan bahwa perencanaan perluasan Rutan tersebut setiap tahunnya tetap di sulkan ke Biro Perencanaan, tetapi sampai sekarang ini anggran tersebut belum terealisasi, dengan harapan untuk tahun 2014 mendatang anggaran tersebut dapat teralisasi ungkapnya.
Kunjungan Kepala Kantor Wilayah yang di damping oleh Ka. Subag Kepegawaian dan Ka. Subag Humas dan Laporan ke Rutan Kolaka merupakan agenda perkenalan Ka. Kanwil yang baru bertugas di wilayah Sulawesi Tenggara dengan segenap jajarannya di seluruh UPT lingkup Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya telah mengunjungi Rutan Unaha (28/03) dan melakukan tatap muka dengan seluruh karyawan dan karyawati Rutan Klas IIB Unaaha. Dalam kunjungan tersebut selain melakukan silaturahmi, yang terpenting adalah ingin mengetahui secara langsung hambatan dan kendala pelaksanaan tugas di setiap UPT dan mengatasi permasalah-permasalahan yang ada untuk segera di tindaklanjuti.
