Kendari- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tak henti-hentinya melakukan inovasi dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Di awal tahun 2020 ini, Lembaga yang dikomandoi oleh Yasonna H. Laoly ini (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) melakukan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/1).
Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sultra beserta jajaran mengikuti teleconverence
Seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) hadir pada kegiatan akbar ini. Tak hanya mereka, seluruh pegawai yang ada disemua daerah (Kanwil dan UPT) ikut menyaksikan melalui media video teleconference / aplikasi zoom. Tak ketinggalan, jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Sultra menyaksikan video teleconference tersebut di aula Kanwil.
Ada beberapa hal yang dilaksanakan dalam kegiatan ini mulai dari penandatangan secara digital komitmen bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM tingkat pusat dan wilayah, penandatanganan pakta integritas antara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), penandatanganan piagam Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antara Menkumham dan MenPAN RB, Ketua Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK) dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), penyerahan instruksi Menkumham tentang Revitalisasi Law and Human Right Centre serta penyerahan Surat Keputusan PNS bagi 1.983 CPNS yang direkrut pada tahun 2018 dan pembukaan pelatihan pengharmonisasian Perda melalui metode Corporate University (Corpu).
Dalam sambutannya, Yassona menegaskan kepada jajarannya agar menuntaskan pekerjaan yangbelum terselesaikan sebelumnya. "Tantangan 2020 akan semakin berat bagi Kementerian Hukum dan HAM. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan tuntas. Tapi kita harus yakin dan optimis bahwa semua hambatan dan tantang anakan menjadi peluang yang menguatkan Kementerian Hukum dan HAM ", ungkapnya.
Selain itu, dia juga menegaskan agar ditahun 2020 ini kepercayaan publik kepada Kemenkumham semakin meningkat. "Dengan modal integritas yang kuat, yang selalu kita kokohkan setiap tahun melalui Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas, saya yakin kedepan jumlah satuan kerja kita yang mendapatkan predikat WBK/WBBM akan semakin meningkat. Dan yang terpenting bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja kita," pungkasnya.
Diakhir sambutannya, orang nomor satu Kementerian Hukum dan HAM tersebut mengintruksikan agar dilakukan revitalisasi Law and Human Right Centre yang telah ada, agar eksistensi dan keberadaan Kementerian Hukum dan HAM dirasakan langsung manfaatnya serta mampu berkontribusi positif bagi pembangunan Hukum dan HAM di negeri ini. "Tahun ini adalah tahun pertama periode RPJMN dan Renstra 2020-2024, mari sama-sama kita kerja produktif untuk mencapai target dengan cepat dan tepat. Manfaatkan anggaran tersebut sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan publik", tutup Yasonna.