Kendari- Dalam rangka penguatan pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kepala Biro (Karo) Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho Dewanto dan Kepala Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Haris Sukamto, hadir di Sultra. Dalam kesempatan ini bertempat di aula Claro Hotel Kendari mereka memberikan penguatan kepada jajaran pegawai dan pejabat lingkup Kementeian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kemenkumham Sultra), Rabu (19/8).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Sofyan, S.Sos., S.H., M.H, mengatakan bahwa salah satu aspek terpenting untuk meraih predikat WBK/WBBM adalah pengelolaan keuangan dan juga Barang Milik Negara (BMN). "Harapan kami dengan datangnya Bapak Kepala Biro Keuangan dan juga Kepala Biro BMN ini bisa memotivasi kami disini dan bisa lebih mengetahui apa-apa yang harus kami benahi," ungkapnya.
Semantara itu, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI mengungkapkan bahwa Kanwil Kemenkumham Sultra dalam pengelolaan keuangan sudah baik meskipun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki kedepannya. "Seperti indikator kinerja pasangan anggaran, ada hal-hal yang perlu diperbaiki masalah indikator yang harus kita perhatikan bersama. Semoga Kemenkumham Sultra bisa memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan anggaran di tingkat nasional dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang tahun ini sudah mencapai posisi 52,22 persen serapan anggarannya," jelas Wisnu.
Senada dengan Kepala Biro Pengeloloaan BMN Sekejen Kemenkumham RI, Haris Sukamto mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan BMN, Kemenkumham Sultra sudah dinilai baik. "Namun dalam rangka mendorong menuju wilayah bebas dari korupsi, maka perlu dikuatkan lagi terhadap pengelolaan aset yang ada di Sulawesi Tenggara supaya Sulawesi Tenggara benar-benar memberikan nilai positif bagi kementerian dan mampu mewujudkan wilayah bebas dari korupsi," pesannya.
