Kendari- Empat Belas Kabupaten / Kota yang ada di Sultra mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten / Kota Peduli HAM dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Senin (14/12/2020).
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sultra, H. Ali Mazi didampingi Wakil Gubernur, H. Lukman Abunawas dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Sofyan usai mengikuti peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 Tahun 2020 secara virtual di Rujab Gubernur Sultra. Adapun Kabupaten / Kota di Sultra yg masuk kategori peduli HAM diantaranya sbb:
- Kab. Buton (Peduli HAM)
- Kab. Buton Selatan (Peduli HAM)
- Kab. Kolaka Timur (Peduli HAM)
- Kab. Kolaka Utara (Peduli HAM)
- Kab. Konawe Kepulauan (Peduli HAM)
- Kab. Konawe Selatan (Peduli HAM)
- Kab. Konawe Utara (Peduli HAM)
- Kab. Muna Barat (Peduli HAM)
- Kab. Wakatobi (Peduli HAM)
- Kab. Bombana (Cukup Peduli HAM)
- Kab. Buton Tengah (Cukup Peduli HAM)
- Kab. Buton Utara (Cukup Peduli HAM)
- Kab. Muna (Cukup Peduli HAM)
- Kota Baubau (Cukup Peduli HAM)
Berpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI, Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM mulai dari Tingkat Pusat, Kantor Wilayah dan juga Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada kesempatan tersebut disampaikan pula provinsi-provinsi yang diberi penghargaan peduli HAM diantarnya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Gubernur Sultra, H. Ali Mazi ucapankan terimakasih kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra yang selalu mendorong daerah-daerah yang dipimpinnya tersebut untuk peduli terhadap Hak Asasi Manusia. "Saya atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan terimakasih yang sangat besar kepada Kakanwil dan jajarannya atas kerjasama yang luar biasa dalam menyemangati saudara-saudara kita untuk peduli HAM sehingga setiap tahun baik secara kualitas maupun kuantitas terus mengalami peningkatkan," ungkap Ali Mazi.
Dia juga berharap agar Kabupaten / Kota yang belum mendapat penghargaan peduli HAM tahun ini bisa menjadi Kabupaten / Kota Peduli HAM tahun depan. "Harapan saya tahun-tahun berikutnya bukan saja 14 Kabupaten / Kota saja yang berhasil tetapi semuanya harus menjadi Kabupaten / Kota peduli HAM," harapnya.
Sementara itu, Kakanwil, Sofyan, mengungkapkan bahwa beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai predikat Kabupaten / Kota peduli HAM dan semua laporannya harus di upload. "Hal-hal yang harus diperhatikan misalnya pelayanan publik yang berbasis HAM kemudian ada pemerhati untuk anak, pemerhati untuk pelayanan disabilitas, penghormatan atas hak seseorang baik hak dalam bekerja, usaha dan lain-lain sehingga dalam mengupload semua laporan yang dilakukan oleh teman-teman dari Kabupaten / Kota itu harus lengkap, "ungkap Kakanwil.
Dia berharap penghargaan tersebut bisa diimbangi dengan implementasi ke masyarakat. "Harapan saya kiranya kita bukan hanya mengharapkan penghargaan itu, tapi implementasi di lapangan yang paling penting. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan bisa diimbangi dengan implementasi di lapangan," tutupnya.
