Makassar - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, memandang Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat perekonomian Indonesia yang memiliki potensi kekayaan intelektual (KI) yang sangat tinggi. Demi terus mendorong kreativitas dan pemanfaatannya secara komersial, Kementerian Hukum dan HAM menjemput bola untuk mengatasi permasalahan hak KI yang berpotensi menghambat pelindungan dan pemanfaatan KI melalui kegiatan Yasonna Mendengar di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Makassar menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang permohonan kekayaan intelektual di antara kota lain di Sulawesi Selatan. Sementara itu secara nasional, Sulsel berada di urutan sembilan besar dan paling tinggi di seluruh Sulawesi,” ujar Yasonna pada 27 September 2022.
Pada 2020, permohonan hak cipta dari Sulsel mencapai 1.749 dan naik pada 2021 yaitu 2.751 permohonan. Dari permohonan tersebut, Makassar telah menyumbang 1.963 permohonan hak cipta pada 2021.
Lewat acara ini, Yasonna akan berdialog langsung dengan 200 lebih anggota komunitas, dinas kota/provinsi di Sulsel, mahasiswa, serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kegiatan inipun akan menghadirkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Masyarakat yang ingin menyaksikan dialog ini juga dapat mengikutinya secara daring melalui channel Youtube DJKI Kemenkumham pukul 15.00 WIB.
“Semoga dengan diskusi nanti, DJKI Kemenkumham dapat membuat regulasi dan kebijakan yang berpihak pada kreator dalam melindungi dan mengkomersilkan produk kekayaan intelektual mereka,” tambah Yasonna.
Selain itu, warga Sulsel juga diundang untuk mengikuti konsultasi kekayaan intelektual dengan para ahli KI di Hall Andi Pangerang Petta Rani (Auditorium Amanagappa), Universitas Negeri Makassar. DJKI akan memberikan insentif kepada komunitas yang telah diundang untuk mendapatkan pencatatan hak cipta karya dan pendaftaran merek mereka secara gratis.
Sebagai informasi, Yasonna Mendengar merupakan wujud dukungan pemerintah untuk senantiasa memperbaiki dan memperbaharui regulasi serta pelayanan publik terkait KI agar tetap relevan dengan kemajuan zaman.
Melalui kegiatan ini, Kemenkumham berharap pintu komunikasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam hal pemanfaatan sistem KI di wilayah terbuka lebih lebar.
