Kendari - Dalam rangka peningkatan kinerja, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba gelar Entry Meeting pemeriksaan interim BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Senin (27/11/2023).

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa interim BPK RI tersebut diketahui hanya ada 2 objek yang menjadi percontohan dalam pemeriksaan, yaitu di Lapas yang ada di Nusakambangan serta Kanwil Kemenkumham Sultra.

Diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Kakanwil mengatakan bahwa ini merupakan suatu bentuk pembinaan dan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian Hukum dan HAM dan terus mendorong dalam melakukan perbaikan kinerja.

"Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan bentuk suatu pembinaan dan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian Hukum dan HAM dan terus mendorong dalam melakukan perbaikan kinerja" Ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pemeriksa Madya AKN I BPK RI selaku Pengendali Teknis I, Joni Agung Priyanto mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Kegiatan Entry Meeting pemeriksaan interim BPK dalam rangka membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan" ucapnya.

Lebih lanjut, Joni berharap agar dari pemeriksaan laporan keuangan ini terjadi hubungan timbal balik antara Kemenkumham dan BPK RI.

Kemudian dilanjutkan dengan arahan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Wisnu Nugroho Dewanto, dimana beliau menyampaikan bahwa pemeriksan tahun ini yang dilaksanakan pada kanwil kemenkumham Sultra diharapkan tidak adanya-temuan temuan yang lebih besar daripada temuan tahun sebelumnya dan juga bagi setiap kepala divisi pada setiap Satuan Kerja lainnya tetap melakukan monitoring kepada satuan kerjanya untuk menghindari serta mengantisipasi temuan-temuan yang berulang.

"Saya sudah sering mengingatkan untuk lakukan monitoring dan pengamatan pada setiap divisi hal apa yang ditemukan pada satuan kerja agar dapat dilakukan antisipasi, karena pastinya akan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sehingga tidak terjadinya temuan-temuan yang berulang" Ungkap Wisnu.

Terakhir Wisnu menyampaikan agar pemeriksaan berjalan maksimal, diharapkan agar menyiapkan setiap data dukung dalam menunjang pemeriksaan, tindak lanjuti setiap temuan dengan segera, serta lakukan komunikasi dengan baik agar tidak ada salah presepsi mengenai aturan dan standarisasinya.

Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Unaaha. Senin (22/11).

Kunjungan ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) yang diunggah dalam aplikasi E-RB. Hal ini merupakan syarat utama untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tim monev dari kantor wilayah secara cermat memeriksa kemajuan pengunggahan data dukung, sambil memberikan catatan terkait kelayakan dokumen yang dibutuhkan serta mengevaluasi capaian kinerja yang diinput pada aplikasi e- performance.

Tim Monev Kanwil Kemenkumham Sultra diterima langsung oleh Kepala Rutan Unaaha Hery Kusbandono diruang Kerjanya.
“saya sangat berterima kasih kepada Tim Monev dari Kantor Wilayah yang berkunjung Kerutan Unaaha, dalam rangka perbaikan daduk RKT RB dan penginputan Capaian Kinerja pada Aplikasi E-performance”. Ujar Hery.

Diakhir kegiatan tim Monev kantor Wilayah memberikan masukan dan saran terkait dengan data dukung RKT RB yang belum tercapai, segera menindaklanjuti Pemenuhan data dukung RKT RB General B12.