Kanwil Kemenkumham Sultra Gelar Diseminasi Beneficial Ownership

Kendari- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam hal ini Bidang pelayanan hukum melakukan Diseminasi Kebijakan Terkait Pelaporan Pemilik Manfaat dari Korporasi (Beneficial Ownership) di Wonua Monapa Hotel Konawe Selatan, Senin (7/6/2021).

Kegiatan ini diikuti 30 peserta terdiri dari Notaris, Pemilik Koorporasi, Instansi Terkait dan dari Kantor Wilayah sendiri. Yang menjadi narasumber dalam kegiatan diseminasi ini diantaranya dari Kantor Wilayah sendiri dan juga Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Silvester Sili Laba, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Kortini JM Sihotang, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum), Maktub membuka langsung kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. "Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi," ungkap Silvester.

Melalui regulasi tersebut, lanjutnya, Pemerintah mendorong transparansi Beneficial Ownership pada seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dan pengungkapan BO (Beneficial Ownership) dari suatu Korporasi. "Bagi korporasi yang bergerak di bidang industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan dan lain-lain, informasi BO berguna untuk mengetahui aktor intelektual atau pihak dibelakang korporasi yang bertanggung jawab atas serangkaian kerusakan hutan dan lingkungan hidup, hilangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan, serta upaya penyembunyian dan penyamaran hasil tindak pidana," jelasnya.

Di akhir sambutannya Kakanwil berharap seluruh peserta mampu mengikuti kegiatan tersebut secara maksimal dan memencapai tujuan pelaksanaan kegiatan itu yaitu : Tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mendorong pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; Meningkatkan Pengawasan Notaris Melalui Pengenalan Pengguna Jasa Notaris untuk Menghindari Praktik Pencucian Uang; Memberikan transparansi data pemilik manfaat dari korporasi agar dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat; dan Mendukung kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor

20 Pegawai Ikut Fit and Proper Test Pengisian Jabatan Administrasi Lingkup Kemenkumham Sultra

Kendari- Dalam rangka pengisian Jabatan Administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melaksanakan Fit and Proper Test di aula Kantor Wilayah, Senin (24/5/2021).

Fit and Proper Test tersebut dibagi menjadi dua jenis tes mulai dari tes tertulis dan juga tes wawancara. Tes tertulis diselenggarakan secara online oleh Divisi Administrasi, Sub Bagian Kepegawaian sedangkan untuk Tes Wawancara dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah (Kakanwil, Kadivmin, Kadivpas, Kadivim, Kadivyankum) dan juga Kepala Bagian Umum.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Silvester Sili Laba, melalui Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Kortini JM Sihotang, mengungkapkan bahwa tes tertulis tersebut terdiri dari 35 soal. "Ada 35 soal dalam Tes Tertulis ini, 30 pilihan ganda dan 5 Esai," ungkap Kortini.

Dalam tes ini, lanjutnya, menggunakan sistem aplikasi online yang dapat diakses secara langsung oleh peserta.

Dalam kesempatan itu, Kadivmin juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan maksimal dan penuh rasa tanggung jawab. "Ikuti tes dengan baik, patuhi semua aturan yang ditetapkan oleh panitia. Laksanakan secara maksimal dan penuh rasa tanggung jawab," pesannya.

Usai pelaksanaan tes tertulis, seluruh peserta mengikuti Tes Wawancara yang dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama oleh Kakanwil dan Kadivim, Kelompok kedua oleh Kadiv min dan Kadivpas, sedangkan kelompok ke tiga oleh Kadivyankum dan Kabagum.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta untuk mengisi 2 jabatan struktural yaitu Kepala Urusan Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari dan Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari.

IMG 20210524 201511

IMG 20210524 201520

IMG 20210524 201502

IMG 20210524 201452

IMG 20210524 201538

 

Kadivpas Siapkan Lapas dan Bapas Baubau Raih WBK

Baubau- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra), melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), H. Muslim didampingi Kepala Bidang Keamanan  memberikan Penguatan Tugas dan fungsi kepada seluruh petugas Pemasyarakata di Baubau, Senin (3/5/2021)

Dalam penguatan tersebut, Kadivpas menyampaikan bahwa Pegawai Pemasyarakatan harus satukan tekad dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan memberikan pelayanan terbaik. "Berikan selalu layanan yang terbaik kepada masyarakat," ungkap H. Muslim.

Dia juga mengajak agar setiap pegawai  betul-betul memahami tupoksi masing-masing dengan tetap memperhatikan dan saling membantu satu sama lain mulai dari atasan ke bawahan dan begitupun sebaliknya. Hal ini, lanjutnya, merupakan salah satu penunjang untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. "Mari bekerja keras, berikhtiar dan berikan pelayang yang terbaik karena hal tersebut merupakan ibadah yang beras. Terus melakukan perubahan, munculkan inovasi inovas. Sekali lagi apapun pekerjaan kita. Dukungan ada semangat kemauan dan betul-betul mau bekerja. Maka hasilnya akan baik. Kita kerjakan apa yg harus di kerjakan. Semoga kita mendapatkan kebanggaan WBK  Lapas Baubau dan Bapas Baubau dengan kerja keras kita", pesannya. 

Untuk diketahui, kegiatan ini berlangsung di aula Lapas Kelas IIA Baubau, yang diikuti oleh pegawai Lapas dan Bapas Baubau.

Di Rutan Raha, Kadivmin Tekankan Pentingnya Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan dan BMN

Raha- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Kortini JM Sihotang, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), H. Muslim, dan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Lapoku memberikan penguatan bidang teknis dan fasilitatatif pada pegawai Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Raha, Selasa (5/5/2021).

Dalam kesempatan ini, Kadivmin menekankan pentingnya akuntabilitas dalam melakukan proses kegiatan terlebih dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Keterlibatan pimpinan dalam level perencanaan, penetapan kinerja dan evaluasi kinerja, menurutnya, juga sangat penting dalam rangka upaya pemenuhan prinsip akuntabilitas. "Seiring dengan langkah penguatan peningkatan akuntabilitas kinerja,  pengelolaan Keuangan dan BMN harus senantiasa menjadi perhatian serius bagi Seluruh Satuan Kerja terutama di Rutan Raha karena 2 komponen ini menjadi roh dalam pemberian opini WTP," pesan Kortini.

Kualitas pelaksanaan anggaran baik dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi, lanjut Kadivmin, harus mampu terreflesikan di 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan harus tertegakkan dengan baik dalam menjaga dan memelihara bobot yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sehingga ketercapaian output, outcome serta impectnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Monev BMN di Bapas Baubau, Berikut Pesan Kadivmin

Baubau- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Kortini JM Sihotang, didampingi Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan, Lapoku, melakukan penguatan pada pegawai Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau, Senin (3/5/2021).

Penguatan tersebut salah satunya terkait dengan pengelolaan BMN dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker) Bapas Baubau.

Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Administrasi menekankan agar BMN yang sudah dihentikan penggunaannya segera ditindak lanjuti dan dilaporkan. "Disisi pengelolaan BMN masih terdapat BMN yang belum ditetapkan penggunaannya serta tindak lanjut penghapusan atas BMN yang sudah dihentikan penggunaanya akibat rusak berat dan agar segera ditindaklanjuti dan melaporkan progresnya," pesan Kadivmin.

Terkait evaluasi kualitas pelaksanaan anggaran, lanjut Kortini, dari sisi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi yg mana di reflesikan kedalam 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). "Hasil evaluasi tersebut hendaknya dimaknai sebagai sebagai suatu koreksi dalam rangka pembinaan untuk segera dilakukan perbaikan agar hasil yang hendak kita capai dapat maksimal," pesannya