Kanwil Kemenkumham Sultra Komitmen Berantas Narkoba Melalui Kolaborasi Sehati

Kendari- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Divisi Pemasyarakatan menggelar Sosialisasi Teknis Layanan Penyelenggaraan Pemasyarakatan I Di Wilayah Sultra Tahun 2021 di aula Hotel Sultan Raja Kolaka. Kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga hari ini (17 - 19 Maret 2021) mengambil tema "Kolaborasi Menuju Pemasyarakata Sultra - Pasti Sehati".

Hadir langsung dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Silvester Sili Laba, Bupati Kolaka, Ahmad Safei, Kepala BNNP Sultra, Brigjen Pol. Sabaruddin Ginting, Kapolda Sultra (diwakili), Danrem Haluoleo (diwakili), Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kolaka. Menjadi peserta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT) Pemasyarakatan dan Juga Tim Pokja Pembangunan ZI Jajaran Pemasyarakata.

Kegiatan ini, dibuka langsung oleh Bupati Kolaka, Ahmad Safei. Dia mengapresiasi kegiatan tersebut pasalnya saat ini Narkoba menjadi ancaman besar pada generasi muda dan selalu mengatasnamakan jaringan Lapas/Rutan. Komitmen jajaran pemasyarakatan, ungkapnya, menjadi salah satu solusi tepat dalam memberantas peredaran gelap narkoba. "Kami mengapresiasi kegiatan ini. Terimakasih telah dilaksanakan Dekalarasi ini di Kabupaten Kolaka. Semoga Kolaka bisa bebas dari narkoba," harap Ahmad Safei, Rabu (17/3/2021).

IMG 20210317 235506 214

Sementara itu, Kakanwil menegaskan agar deklarasi Pasti Sehati yang baru digaungkan tersebut dilandasi dengan Integritas yang tinggi seluruh jajaran.  Loyalitas dan juga kolaborasi semua unsur sangat dibutuhkan pula. "Permintaan saya dengan adanya komitmen perjanjian tadi, tolong jaga sama-sama. Kita saling mengingatkan, saling menguatkan itu yang penting," tegasnya Silvester, Rabu (17/3/2021).

Merangkul Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra, Kakanwil bertekad menjadikan Sulawesi Tenggara bebas dari Narkoba. "Disaksikan oleh jajaran pemerintah Kolaka serta Forkopimda yang hadir, kita sama-sama berkomitmen untuk menjadikan Sulawesi Tenggara zero Narkoba," harap Silvester.

Hal inilah salah satu yang melandasi Kanwil Kemenkumham Sultra menggelar Kolaborasi Steril dan Sehat yang disebut dengan Kolaborasi Sehati. Semua unsur penegak hukum dirangkul oleh Kanwil Kemenkumham Sultra dalam mewujudkan Pemasyarakatan Sultra Pasti Sehati. 

Sementara itu, Kepala BNNP Sultra menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh Kanwil Kemenkumham Sultra dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Lapas/Rutan. "Setelah kita canangkan deklarasi sehati, selanjutnya kita akan wujudkan komitmen tersebut melalui upaya-upaya pencegahan serta pemberantasan peredaran gelap narkotika di Sultra," ungkap Brigjen Pol. Sabaruddin Ginting.

Untuk diketahui, ada 2 MoU yang ditandatangani dalam kegiatan ini :

1. Perjanjian Kerja Sma antara Kanwil Kemenkumham Sultra dngan Polda Sultra tentang Peningkatan Kapasitas Inteijen Pemasyarakatan di Wilayah Sultra.

2. Perjanjian Kerja Sma antara Kanwil Kemenkumham Sultra, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sultra dan Polda Sultra tentang Pertukaran Data dan Informasi di Wilayah Sulawesi Tenggara.

IMG 20210317 235506 116IMG 20210317 235506 116IMG 20210317 235506 116

Jadi Panutan WBK, Kanwil Kemenkumham Sultra Dapat Kunjungan dari Kanwil Kemenag Sultra

WhatsApp Image 2021 03 15 at 17.03.10

Kendari- Menjadi salah satu Satuan Kerja (Satker) dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) memang tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dibenahi baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia (pegawai) hingga inovasi-inovasi yang mampu mempermuda pelayanan dalam suatu organisasi.

Atas perjalanan yang sangat keras, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) ditahun 2020 lalu mampu memperoleh predikat WBK. Hal ini menjadi perhatian beberapa instansi lain untuk dijadikan contoh dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi salah satunya adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenag Sultra). Kakanwil Kemenag Sultra bersama puluhan pegawainya melakukan study tiru di Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra.

WhatsApp Image 2021 03 15 at 16.17.34

Disambut langsung Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, mereka mempelajari dan melihat inovasi-inovasi yang merupakan terobosan dari Kanwil Kemenkumham Sultra. Berbagai fasilitas dan juga aplikasi diperkenalkan pada tim studi tiru ini.

Bertempat diaula Kantor Wilayah, Kakanwil berterimakasih atas kunjungan ini. Hal ini menurutnya merupakan kunjungan perdana instansi dari luar Kemenkumham yang melakukan studi tiru terkait WBK di kantor yang dinahkodainya tersebut. Dia berharap Kanwil Kemenag Sultra dan juga Kanwil Kemenkumham Sultra dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. "Saya yakin kalau kemauan keras pak kakanwil pasti berhasil," ungkap Silvester.

Dalam meraih predikat tersebut, jelasnya, hal yang dibutuhkan paling mendasar adalah komitmen dari semua unsur yang ada dalam suatu lembaga. "Kunci utama dalam meraih predikat WBK ini sebenarnya hanya satu kemauan keras dan komitmen yang kuat dari Pak Kakanwil (Kemenag) dan jajaran," ungkapnya.

WhatsApp Image 2021 03 15 at 16.17.34 3

Selain itu, sinergi dan kolaborasi juga dia pesankan dalam upaya pembangunan Zona Integritas terkhusus di jajaran Kanwil Kemenag Sultra. "Kita harus selalu Sinergi dan juga Kolaborasi. Saling menguatkan dan saling mengingatkan jangan saling melemahkan, itu tidak boleh," tutup Silvester.

WhatsApp Image 2021 03 15 at 16.17.34 1

WhatsApp Image 2021 03 15 at 16.17.34 2

Tingkatkan Bantuan Hukum, Kanwil Kemenkumham Sultra Gelar Penjaringan Calon PBH

Kendari- Pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian hukum dan HAM melalui setiap Kantor Wilayahnya mengadakan program bantuan hukum untuk seluruh masyarakat secara gratis. Sejalan dengan hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra), melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Divisiyankum) menggelar Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum (OBH) periode 2022 - 2024 di aula Kantor Wilayah, Selasa (2/3/2021).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum), Maktub, didampingi Kepla Bidang Hukum, Marzuki, dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Musba Bakri, membuka kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan kepada seluruh peserta diseminasi tersebut untuk memenuhi setiap persyaratan pendaftaran Calon Pemebri Bantuan Hukum dan mengikuti kegiatan Diseminasi itu dengan baik. "Penuhi seluruh persyaratan dan ikuti dengan baik kegiatan ini. Jika memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum tolong berikan bantuan yang optimal kepada masyarakat hingga masyarakat terjauh dan terdalam sehingga mereka bisa merasakan bantuan hukum itu," ungkap Maktub.

Pemberian bantuan hukum ini, lanjut Maktub,  merupakan bentuk perhatian negara kepada masyarakat terutama bagi masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan hukum. Dia berharap bantuan tersebut nantinya bisa tepat sasaran. "Dengan adanya bantuan hukum dari teman-teman OBH ini adalah sebagai bentuk perpanjangan tangan negara untuk membantu mereka yang berhadapan dengan hukum. Tujuannya memberikan bantuan kepada masyarakat," tegas Maktub.

Untuk diketahui, saat ini di Sulawesi Tenggara hanya memiliki 14 Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Hal ini menjadi kendala karena tidak semua masyarakat tidak mampu memperoleh program Bantuan Hukum. Namun dengan Diseminasi Penjaringan Dan Pengidentifikasian Calon  Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

 IMG 20210302 154029IMG 20210302 154029IMG 20210302 154029

27 Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Sultra Dilantik, Berikut Daftarnya

Kendari- Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang demi terjaminnya hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa Notaris. Untuk memastikan mereka senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja notaris agar terhindar dari penyalah gunaan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan. 

Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, selaku Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sultra, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Maktub, selaku Wakil Ketua MPWN Sultra melantik 27 Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Sultra di aula Wonua Monapa Hotel, Kamis (4/3/2021).

Mereka yang dilantik dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut:

  1. Lukman M. Saada (Kota Kendari)
  2. Ahmad Syahrir (Kota Kendari)
  3. Gunawan DJ (Kota Kendari)
  4. Rayan Riadi (Kota Kendari)
  5. Mohammad Nurung (Kota Kendari)
  6. Sudirman (Kota Kendari)
  7. M. Sabaruddin Sinapoy (Kota Kendari)
  8. Fatmawati (Kota Kendari)
  9. Ali Rezky (Kota Kendari)
  10. Tutut Jemy Setiawan (Kab. Kolaka)
  11. Pandapotan Harahap (Kab. Kolaka)
  12. Mineng Nurmaningsih (Kab. Kolaka)
  13. Paheri (Kab. Kolaka)
  14. Muhammad Asman (Kab. Kolaka)
  15. Andi Bau Padiawanti (Kab. Kolaka)
  16. Yahyanto (Kab. Kolaka)
  17. Rieska Eka Masyasari (Kab. Kolaka)
  18. Samsul Rijal (Kab. Kolaka)
  19. La Samsudin (Kota Baubau)
  20. Saibuddin (Kota Baubau)
  21. Arief Budianto Gavoer (Kota Baubau)
  22. Hamid Prioegi (Kita Baubau)
  23. Laode Muhamad Taufik (Kota Baubau)
  24. Emi Astuti (Kota Baubau)
  25. Laode Bunga Ali (Kota Baubau)
  26. Indah Kusuma Dewi (Kota Baubau)
  27. Dinna Dayana LD Malim (Kota Baubau).

Dalam kesempata tersebut, Kakanwil menekankan kepada anggota MPDN yang baru dilantiknya tersebut untuk melaksanakan pengawasan sebaik mungkin terhadap Notaris agar melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. "Pengawasan terhadap Notaris dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif dan imparsial, karena tidak hanya diawasi dari internal, melainkan juga eksternal secara berjenjang. Mari kita betul-betul komitmen melakukan pengawasan terhadap kinerja notaris di daerah masing-masing," ungkap Kakanwil.

Koordinasi dan Kolaborasi dia tekankan pula pada kesempatan itu, pasalnya dalam menjalankan tugas tanpa koordinasi dan juga kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. "Mari kita sinergi, kolaborasi, saling menguatkan dan saling mengingatkan dalam menjalankan. Ini adalah panggilan tugas. Selamat bekerja, semoga seluruh Notaris melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, "tutup Silvester.

IMG 20210304 170720IMG 20210304 170720

 

Kanwil Kemenkumham Sultra dan BNNP Sultra Sidak Rutan Unaaha

Unaaha- Maraknya pemberitaan mengenai peredaran narkoba yang dikendalikan dari Rutan/Lapas membuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Satopatnal (Satuan Oprasional Kepatuhan Internal) Divisi Pemasyarakatan mengadakan Inspeksi Mendadak (sidak) di Rutan Kelas IIB Unaaha, Senin (2/3/2021).

Dalam kesempatan ini, Kantor Wilayah juga menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra. Setiap sudut tempat tak luput dari penggeledahan tim tersebut mulai dari kamar hunian, kamar mandi dan juga seluruh isi lemari. Kepada warga binaan kasus narkoba dilakukan tes urin dan tidak ada satupun yang terindikasi dan positif narkoba.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), H. Muslim mengatakan bahwa hal ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihaknya bersama BNNP Sultra sebagai bentuk pencegahan peredaran narkoba di jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan. H. Muslim menuturkan kegiatan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopatnal) dilakukan karena banyaknya pemberitaan ditengah masyarakat bahwa Narkoba dikendalikan dari dalam Lapas atau Rutan. 

Hal yang sama diungkapkan pula oleh tim BNNP Sultra bahwa pihak BNNP dan Kanwil Kemenkumham Sultra selalu komitmen menangani peredaran narkoba di Lapas/Rutan. "Ini adalah agenda rutin kami bersama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sultra dan hasilnya hari ini semua aman tidak ada narapidana yang positif dan juga dikamar hunian mereka kami tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan," ungkap Ketua Tim BNNP saat ditemui usai sidak.