Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili bersama Kepala Divisi Administrasi Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin serta Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas mengikuti acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kamis (08/03/2024).

Kegiatan “Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM” dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kegiatan diawali dengan pembacaan surat keputusan dan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly dan diikuti oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi terlantik. Kemudian dilanjutkan dengan kata kata pelantikan, penandatanganan berita acara, dan serah terima jabatan para kepala kantor wilayah.

Dalam Sambutannya Menkumham RI Yasonna menyampaikan agar para pejabat baru segera berkonsolidasi dengan seluruh jajaran.

“Pesan Saya agar saudara segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan segera mengambil langkah langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi,” Tegas Yasonna.

Yasonna juga berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar menjalankan tugas sebaik-baiknya, jaga nama baik Kemenkumham, junjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam tata nilai PASTI, pegang teguh profesionalitas dan integritas, serta jangan ciderai upaya membangun kementerian ini menjadi semakin baik.

Beliau juga memfokuskan 4 kegiatan utama KUMHAM yakni menyusun kebijakan sebagai fondasi kebijakan dalam 5 tahun kedepan pada dokumentasi Renstra 2025-2029, memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Menguatkan Implementasi system Pengendalian intern Pemerintah (SPIP), Implementasi Reformasi Birokrasi tematik yang berdampak .

Lebih lanjut Menkumham juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk membangun Connectability dengan bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi seluruh jajaran serta memiliki respek terhadap sesama.
Diakhir sambutannya menkumham memberikan selamat dan berpesan untuk menghadapi seluruh tantangan dan berbagai persoalan dengan prestasi yang bisa diunggulkan.

“Selamat bertugas, hadapilah seluruh tantangan dan berbagai persoalan. Jawablah dengan prestasi yang bisa diunggulkan. Jadikan sebagai contoh dan buatlah masyarakat indonesia menjadi bangga dan percaya terhadap Kementerian Hukum dan HAM,” Pungkasnya.

Terdapat 57 Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik pada kesempatan ini, termasuk Bambang Haryanto yang telah dilantik menjadi Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara.

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan rapat harmonisasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dengan agenda Rapat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kolaka tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Aula I Kanwil Sultra, Jumat (15/03/2024).

Rapat harmonisasi dihadiri oleh perwakilan instansi terkait antara lain, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka, Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka, dan beberapa OPD terkait.

Rancangan Peraturan Bupati Kolaka tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang bersifat atributif. Landasan yuridis Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kolaka tentang Tata Cara Pemungutan  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepentingan Pemerintah Daerah yakni peningkatan pendapatan daerah, sedangkan kepentingan dunia usaha yakni investasi di daerah, dan kepentingan masyarakat terkait dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Tim perancang juga menyampaikan bahwa dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan penyempurnaan terkait dengan teknik penyusunan.