Saksikan Deklarasi Janji Kinerja Rutan Unaaha, Kadivpas: Berikan Pelayanan Terbaik

Unaaha- Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) menghadiri Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Unaha di Aula Hotel Nugraha pagi tadi, Senin (01/03/2021).

Turut hadir Kepala Kepolisian Resort Konawe, AKBP Yudi Kristanto, SIK. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe, Irwanuddin Tadjuddin S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Konawe, Febrian Ali., SH., MH., serta Perwakilan KPPN dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra. Kegiatan tersebut di awali Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIB Unaaha, Herianto bersama Kajari Konawe, Kapolres Konawe dan Ketua Pengadilan Negeri Konawe di saksikan langsung oleh Kadivpas, Muslim.

Herianto dalam sambutannya mengharapkan Deklarasi Janji Kinerja yang telah dilaksanakan dapat membuahkan perbaikan yang nyata di jajaran Rutan Unaaha. “Saya berharap dengan deklarasi ini dapat membuahkan perbaikan yang nyata di masa yang akan datang. Semoga dengan ini kita dapat menjadi Insan Pemasyarakatan yang professional dan akuntabel seperti apa yang diharapkan masyarakat banyak,” ungkapnya. 

Sementara itu Kadivpas mengucapkan banyak terima kasih kepada para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Konawe yang hadir dalam acara ini. Dia berharap setelah Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini dapat meningkatkan sinergitas antara Rutan Unaaha dan Forkopinda Kabupaten Konawe karena sejatinya untuk mendapatkan WBK dan WBBM ini perlu kerjasama yang solid antara semua stakeholder dan elemen masyarakat di kabupaten konawe. “Untuk itu saya tegaskan kepada jajaran Rutan Unaaha berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari pungli, dua hal ini sangat penting di laksanakan. Satu hal lagi bahwa telah menjadi isu hangat di masyarakat bahwa peredaran narkoba di Sulawesi Tenggara di kendalikan dari lapas dan rutan kami tegaskan itu tidak betul sama sekal," pesannya.

Untuk di ketahu bahwa Kanwil Kemenkumham Sultra melalui Divisi Pemasyarakatan telah bekerjassma dengan BNNP Sultra untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan test Urine kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas maupun Rutan yang selalu menghadirkan media untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. "Ini membuktikan bahwa kami tidak main-main dalam pemberantasan narkoba. Terakhir kembali kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Forkopinda Kabupaten Konawe saya berharap apa yang telah di canangkan dan ditandatangani bersama dapat berjalan dengan baik demi kemaslahatan masyarakat," tutup Muslim.

 

 

 

Upaya Putus Mata Rantai Covid-19, Kantor Wilayah Lakukan Sosialisasi Pada Seluruh Pegawai

Kendari- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) selalu menjaga protokol kesehatan dalam upaya pemutusan mata rantai Covid-19.  Bertempat di lapangan apel Kanwil, Kepala Bagian Umum, Ahmad Sahrun didampingi Kepala Subbagian Kepegawaian, Saeful Rizzal, melakukan sosialisasi pentingnya hal tersebut kepada seluruh pegawain, Senin (1/3/2021).

Ada 4 poin penting yang ditekankan dalam kesempatan tersebut diantaranya :

  1. Tetap menjaga prorokol kesehatan demi mencegah penularan covid 19 di lingkungan Kantor Wilayah;
  2. Pegawai yang memasuki area Kantor Wilayah wajib menggunakan masker, mencuci tangan dan mengukur suhu badan;
  3. Apabila suhu di atas 37'c maka segera melapor ke bagian umum (subbagian kepegawaian) untuk di buatkan surat keterangan WFH dan segera kembali ke rumah memeriksakan diri ke dokter dan istirahat yg cukup;
  4. Tetap mengedepankan dan melaksanakan 3M di lingkungan kantor maupun pada saat dinas luar.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Silvester Sili Laba, melalui Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Kortini JM Sihotang mengatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk kepedulian Kantor Wilayah kepada seluruh pegawai dalam memutus mata rantai Covid-19. "Ini adalah kepedulian kita kepada seluruh pegawai. Bahwa kita selalu mengingatkan teman-teman untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dimanapun itu, dikantor ataupun luar kantor harus selalu memperhatikan protokol kesehatan," ungkap Kadivmin saat ditemui diruang kerjanya.

Dia juga berharap kepada seluruh pegawai untuk selalu menjaga kesehatan dan melaporkan diri jika merasa sakit. "Kalau suhu badan diatas 37'C, segera lapor ke kepegawaian supaya dibuatkan surat WFH untuk kemudian istrahat dan memeriksakan diri ke dokter. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol Covid-19," tutup Kortini.

 

Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam Kota Kendari Gelar Deklarasi Janji Kinerja, Ini Pesan Kakanwil

Kendari-  Jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam Kota Kendari menggelar Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Hotel Azizah Kendari, Rabu (24/2/2021) .

IMG 20210225 072835

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumam Sultra, Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim, Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kendari, Shirley Sumuan, Kepala BPS Kota Kendari , Hj. Martini, Ketua Pengadilan Agama Kendari, Hj. Sitti Nurdaliah, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, I Nyoman Wiguna, Dandim Kendari (diwakili), Danlanud Halu Oleo (diwakili), Danlanal Kendari (diwakili), Kepala Bea Cukai Kendari (diwakili), Para Pejabat Eselon III Kanwil Kemenkumham Sultra, Seluruh Ka . UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi, serta pejabat Struktural jajaran UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam Kota Kendari.

Dalam kesempata itu, Kakanwil menegaskan bahwa deklarasi ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada publik baik dari jajaran Pemasyarakatan maupun jajar Imigrasi. "Untuk Pemasyarakatan kasi pelayanan yang terbaik untuk saudara kita yang ada ditempat kita (warga binaan), berikan sapaan yang terbaik. Saya minta sentuhan teman-teman di Pemasyarakatan. Jajaran imigrasi juga sama, tingkatkan lagi pelayanan. Walaupun suda baik tolong ditingkatkan terus, terutama hospitality  keramah-tamahan, itu yang paling utama," pesan Silvester.

Selain peningkatan pelayanan, orang nomor satu Kemenkumham Sultra tersebut juga menegaskan agar dalam melaksanakan tugas tetap mengutamakan koordinasi dan kolaborasi. "Tanamkan loyalitas dan integritas yang kuat, saya minta itu. Integritas tanpa loyalitas tidak akan bisa. Kita harus cerdas, cerdasan intelektual, cerdasan emosional, cerdasan sosial dan dibungkus dengan kecerdasan spiritual. Saya  minta jajaran pas dan imigrasi tolong pahami itu. Mari kita tingkatkan sinergi dan kolaborasi, "ajaknya.

IMG 20210225 072901IMG 20210225 072901IMG 20210225 072909

Prestasi Gemilang Kembali Ditorehkan, Kanwil Kemenkumham Sultra Unggul di Kancah Nasional

Jakarta- Lagi-lagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Bagaimana tidak, dari sekian banyak Kantor Wilayah dengan kategori anggaran sedang, Kanwil Sultra mampu menjadi terbaik ke-2 Program Pembinaan Hukum Nasionalk kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah Tahun 2020.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum), Maktub, pada kegiatan Rapat Kerja Kelompok Kerja Pusat (Pokjapus) dan Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Dalam Rangka Persiapan Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Tahun 2021 di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis malam (25/2/2021).

Kepada Tim Humas Kantor Wilayah, Kakanwil menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja keras jajarannya yang ada di Lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra. Dia berharap agar nama Kanwil Kemenkumham Sultra selalu bersaing dan mampu memberikan yang terbaik di skala Nasional. "Terimakasih atas kerja keras teman-teman selama ini, tetap berikan yang terbaik. Tunjukan bahwa Kanwil Sultra bisa menjadi terbaik di kancah Nasional," pesan Silvester.

Tak hanya disitu, Kakanwil juga berharap untuk kedepannya Kantor yang dinahkodainya tersebut bisa menjadi terbaik pertama pada pelaksanaan anggaran tahun 2021. "Tahun ini kita menjadi terbaik ke-2, tahun depan semoga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pengisian Aplikasi SMART Program Pembinaan Hukum Nasional kita bisa jadi terbaik pertama. Kanwil Kemenkumham Sultra pasti bisa," tegasnya.

 IMG 20210225 WA0064

IMG 20210225 WA0064

Pendaftara Calon Pemberi Bantuan Hukum Dibuka, Kanwil Kemenkumam Sultra Siap Bantu Masyarakat

Kendari- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Divisi Yankum) membuka pendaftaran pendaftaran bantuan hukum periode 2022 - 2024. Hal ini berdasarkan pengumuman dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI No PHN-HN.04.03-03 tentang Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 - 2024 pada tanggal 12 Januari 2021.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Silvester Sili Laba melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum), Maktub membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa Calon Pemberi Bantuan Hukum wajib mendaftarkan OBHnya pada tanggal 4 - 26 Maret 2021 dan juga 2 - 23 Agustus 2021. "Calon Pemberi Bantuan Hukum wajib mendaftar secara online melalui situs www.sidbankum.bphn.go.id. Waktu pendaftaran dibagi dua gelombang, untuk gelombang ke-I Khusus OBH belum terakreditasi mulai tanggal 4 - 26 Maret 2021. Sedangkan untuk gelombang ke-II untuk yang suda terakreditasi mulai 2 - 23 Agustus 2021, "jelas Maktub, Selasa (23/2/2021).

Persyaratan secara umum, lanjutnya, ada 7 poin penting yang harus diperhatikan bagi calon Pemberi Bantuan Hukum di antaranya:

  1. Berbadan Hukum;
  2. Mempunyai kantor atau sekretariat tetap;
  3. Memiliki pengurus yang termasuk Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota;
  4. Memiliki program bantuan hukum;
  5. Memiliki minimal 1 (Satu) Advokat yang memiliki izin bicara yang sah dan berlaku;
  6. Memiliki minimal 3 (tiga) paralegal yang aktif;
  7. Lainnya sesuai Permenkumham No.3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (diunduh di www.sidbankum.bphn.go.id).

Hal ini, jelas Maktub, merupakan wujud komitmen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum terkhusus mereka keluarga tidak mampu. "Ini wujud komitmen kita dalam melayani masyarakat tidak mampu. Kanwil Kemenkumham Sultra siap memberikan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan," tegasnya.