Baubau - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melalui TIM Dari Bidang HAM melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan terkait Evaluasi penyelenggaraan layanan berbasis Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Lapas Kelas IIA Baubau. Kegiatan tersebut dilakukan oleh TIM pengumpulan data lapangan yang di wakili oleh Bapak Asnal Laipa selaku Kasubbid. P3HAM beserta anggota tim. Adapun yang menjadi sampel atau responden adalah masyarakat atau pengunjung Lapas yang menerima layanan pada kegiatan tersebut masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan dalam mengisi kuesioner terkait penilaian masyarakat terhadap petugas yang menyelenggarakan layanan pada Lapas Kelas IIA Baubau karena bertepatan pada jam besuk di Hari ke-2 bulan suci Ramadhan. Rabu (13/03/2024)

Setelah selesai pengumpulan data Lapangan di lanjutkan dengan kegiatan briefing bersama jajaran Lapas Kelas IIA Baubau yang di pimpin oleh PLH KALAPAS Bapak HAMIU. Dalam briefing tersebut membahas terkait pelaksanaan dan permasalahan Survey 3As yaitu survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) , Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) serta survey Integritas Pegawai yang di hadapi oleh Lapas Kelas IIA Baubau.

Dalam pemaparannya PLH Kalapas mengatakan bahwa sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kanwil karena pelaksanaan survey selama ini memang terdapat beberapa kendala yg di hadapi oleh petugas layanan diantaranya kebanyakan masyarakat yg menerima layanan tidak berpendidikan memakai HP yang bukan android, ada keengganan untuk mengisi Survey maka dengan kedatangan tim dari Kanwil kami sangat berharap dapat memberikan solusi agar pelaksanaan Survey SPKP dan SPAK dapat berjalan baik dan lancar.

Kepala Sub Bidang P3HAM selaku ketua Tim memaparkan bahwa pelaksanaan Survey SPKP dan SPAK sudah sangat berbeda pelaksanaan pada tahun sebelumnya di banding Tahun 2024 dimana sebelum tahun 2024 pelaksanaan Survey 3As masih berpatokan pada standard minimal yakni 30 responden yang wajib di penuhi oleh setiap Satker sehingga menimbulkan permasalahan terkait UPT atau Satker yang menyelenggarakan layanan yang sangat minim atau dibawah 30 layanan dalam sebulan seperti contoh Kanim Kelas III non TPI Wakatobi dan RUPBASAN Kelas I Kendari maka akan kesulitan untuk memenuhi 30 responden. Maka untuk Tahun 2024 penyelenggaraan Survey SPKP dan SPAK tidak lagi berpotokan standard minimal 30 responden akan tetapi berdasarkan pada jumlah layanan pada setiap Unit Layanan seperti pelayanan Unit Lapas/ Rutan dan Kanim TPI dalam sebulan mencapai 100 layanan maka harus sinkron dengan jumlah responden dalam Survey SPKP dan SPAK. Apabila hal tersebut tidak sinkron maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan Survey 3As tidak dijalankan dengan benar dan serius oleh petugas Layanan dan Operator Survey.

Apalagi Bapak Kepala Kantor Wilayah sangat tinggi atensinya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di setiap UPT. Ditambah lagi bahwa semua layanan atau kegiatan pada seluruh UPT sudah terkoneksi dalam Aplikasi Silillaba jadi pengawasan dan perhatian pimpinan akan sangat ketat.

Kepala Sub Bidang P3HAM melanjutkan paparannya terkait dengan masalah penggunaan HP yang bukan Android dapat diatasi dengan menyediakan Laptop yang diperuntukan bagi masyarakat untuk mengisi Survey untuk mengatasi kendala selama ini bahwa penggunaan Laptop tidak digunakan lebih satu kali dalam sehari maka solusinya setelah selesai digunakan oleh 1 orang harus di refresh kembali baru di lanjutkan pengisian Survey berikutnya dan seterusnya agar terhindar dari penggunaan beberapa responden akan tetapi terbaca cuma 1 responden. Ketua Tim melanjutkan paparannya bahwa yang terpenting dalam meningkatkan jumlah responden Survey pada setiap UPT berada pada petugas layanan dan operator Survey 3As yang selalu rutin memberikan Survey kepada masyarakat setiap kali selesai menerima layanan serta pengawasan dari pimpinan.

Konawe Selatan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melalui Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Lukman M Saada melaksanakan kegiatan pembinaan Desa Kelurahan Sadar hukum tepatnya di desa Abeko Kecamatan Ranomeeto Barat, Konawe Selatan, Kamis (14/03).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Abeko sebanyak 30 warga yg terdiri dari perangkat desa dan masyarakat setempat diberikan materi seputar pentingnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum.

Lukman dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang bantuan hukum, mekanisme bantuan hukum dan manfaat bantuan hukum bagi masyarakat miskin.