Jadi Panutan WBK, Kanwil Kemenkumham Sultra Dapat Kunjungan dari Kanwil Kemenag Sultra

WhatsApp Image 2021 03 15 at 17.03.10

Kendari- Menjadi salah satu Satuan Kerja (Satker) dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) memang tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dibenahi baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia (pegawai) hingga inovasi-inovasi yang mampu mempermuda pelayanan dalam suatu organisasi.

Atas perjalanan yang sangat keras, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) ditahun 2020 lalu mampu memperoleh predikat WBK. Hal ini menjadi perhatian beberapa instansi lain untuk dijadikan contoh dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi salah satunya adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenag Sultra). Kakanwil Kemenag Sultra bersama puluhan pegawainya melakukan study tiru di Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra.

WhatsApp Image 2021 03 15 at 16.17.34

Disambut langsung Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, mereka mempelajari dan melihat inovasi-inovasi yang merupakan terobosan dari Kanwil Kemenkumham Sultra. Berbagai fasilitas dan juga aplikasi diperkenalkan pada tim studi tiru ini.

Bertempat diaula Kantor Wilayah, Kakanwil berterimakasih atas kunjungan ini. Hal ini menurutnya merupakan kunjungan perdana instansi dari luar Kemenkumham yang melakukan studi tiru terkait WBK di kantor yang dinahkodainya tersebut. Dia berharap Kanwil Kemenag Sultra dan juga Kanwil Kemenkumham Sultra dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. "Saya yakin kalau kemauan keras pak kakanwil pasti berhasil," ungkap Silvester.

Dalam meraih predikat tersebut, jelasnya, hal yang dibutuhkan paling mendasar adalah komitmen dari semua unsur yang ada dalam suatu lembaga. "Kunci utama dalam meraih predikat WBK ini sebenarnya hanya satu kemauan keras dan komitmen yang kuat dari Pak Kakanwil (Kemenag) dan jajaran," ungkapnya.

WhatsApp Image 2021 03 15 at 16.17.34 3

Selain itu, sinergi dan kolaborasi juga dia pesankan dalam upaya pembangunan Zona Integritas terkhusus di jajaran Kanwil Kemenag Sultra. "Kita harus selalu Sinergi dan juga Kolaborasi. Saling menguatkan dan saling mengingatkan jangan saling melemahkan, itu tidak boleh," tutup Silvester.

WhatsApp Image 2021 03 15 at 16.17.34 1

WhatsApp Image 2021 03 15 at 16.17.34 2

27 Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Sultra Dilantik, Berikut Daftarnya

Kendari- Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang demi terjaminnya hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa Notaris. Untuk memastikan mereka senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja notaris agar terhindar dari penyalah gunaan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan. 

Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, selaku Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sultra, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Maktub, selaku Wakil Ketua MPWN Sultra melantik 27 Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Sultra di aula Wonua Monapa Hotel, Kamis (4/3/2021).

Mereka yang dilantik dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut:

  1. Lukman M. Saada (Kota Kendari)
  2. Ahmad Syahrir (Kota Kendari)
  3. Gunawan DJ (Kota Kendari)
  4. Rayan Riadi (Kota Kendari)
  5. Mohammad Nurung (Kota Kendari)
  6. Sudirman (Kota Kendari)
  7. M. Sabaruddin Sinapoy (Kota Kendari)
  8. Fatmawati (Kota Kendari)
  9. Ali Rezky (Kota Kendari)
  10. Tutut Jemy Setiawan (Kab. Kolaka)
  11. Pandapotan Harahap (Kab. Kolaka)
  12. Mineng Nurmaningsih (Kab. Kolaka)
  13. Paheri (Kab. Kolaka)
  14. Muhammad Asman (Kab. Kolaka)
  15. Andi Bau Padiawanti (Kab. Kolaka)
  16. Yahyanto (Kab. Kolaka)
  17. Rieska Eka Masyasari (Kab. Kolaka)
  18. Samsul Rijal (Kab. Kolaka)
  19. La Samsudin (Kota Baubau)
  20. Saibuddin (Kota Baubau)
  21. Arief Budianto Gavoer (Kota Baubau)
  22. Hamid Prioegi (Kita Baubau)
  23. Laode Muhamad Taufik (Kota Baubau)
  24. Emi Astuti (Kota Baubau)
  25. Laode Bunga Ali (Kota Baubau)
  26. Indah Kusuma Dewi (Kota Baubau)
  27. Dinna Dayana LD Malim (Kota Baubau).

Dalam kesempata tersebut, Kakanwil menekankan kepada anggota MPDN yang baru dilantiknya tersebut untuk melaksanakan pengawasan sebaik mungkin terhadap Notaris agar melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. "Pengawasan terhadap Notaris dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif dan imparsial, karena tidak hanya diawasi dari internal, melainkan juga eksternal secara berjenjang. Mari kita betul-betul komitmen melakukan pengawasan terhadap kinerja notaris di daerah masing-masing," ungkap Kakanwil.

Koordinasi dan Kolaborasi dia tekankan pula pada kesempatan itu, pasalnya dalam menjalankan tugas tanpa koordinasi dan juga kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. "Mari kita sinergi, kolaborasi, saling menguatkan dan saling mengingatkan dalam menjalankan. Ini adalah panggilan tugas. Selamat bekerja, semoga seluruh Notaris melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, "tutup Silvester.

IMG 20210304 170720IMG 20210304 170720

 

Kanwil Kemenkumham Sultra dan BNNP Sultra Sidak Rutan Unaaha

Unaaha- Maraknya pemberitaan mengenai peredaran narkoba yang dikendalikan dari Rutan/Lapas membuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Satopatnal (Satuan Oprasional Kepatuhan Internal) Divisi Pemasyarakatan mengadakan Inspeksi Mendadak (sidak) di Rutan Kelas IIB Unaaha, Senin (2/3/2021).

Dalam kesempatan ini, Kantor Wilayah juga menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra. Setiap sudut tempat tak luput dari penggeledahan tim tersebut mulai dari kamar hunian, kamar mandi dan juga seluruh isi lemari. Kepada warga binaan kasus narkoba dilakukan tes urin dan tidak ada satupun yang terindikasi dan positif narkoba.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), H. Muslim mengatakan bahwa hal ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihaknya bersama BNNP Sultra sebagai bentuk pencegahan peredaran narkoba di jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan. H. Muslim menuturkan kegiatan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopatnal) dilakukan karena banyaknya pemberitaan ditengah masyarakat bahwa Narkoba dikendalikan dari dalam Lapas atau Rutan. 

Hal yang sama diungkapkan pula oleh tim BNNP Sultra bahwa pihak BNNP dan Kanwil Kemenkumham Sultra selalu komitmen menangani peredaran narkoba di Lapas/Rutan. "Ini adalah agenda rutin kami bersama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sultra dan hasilnya hari ini semua aman tidak ada narapidana yang positif dan juga dikamar hunian mereka kami tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan," ungkap Ketua Tim BNNP saat ditemui usai sidak.

Tingkatkan Bantuan Hukum, Kanwil Kemenkumham Sultra Gelar Penjaringan Calon PBH

Kendari- Pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian hukum dan HAM melalui setiap Kantor Wilayahnya mengadakan program bantuan hukum untuk seluruh masyarakat secara gratis. Sejalan dengan hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra), melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Divisiyankum) menggelar Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum (OBH) periode 2022 - 2024 di aula Kantor Wilayah, Selasa (2/3/2021).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum), Maktub, didampingi Kepla Bidang Hukum, Marzuki, dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Musba Bakri, membuka kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan kepada seluruh peserta diseminasi tersebut untuk memenuhi setiap persyaratan pendaftaran Calon Pemebri Bantuan Hukum dan mengikuti kegiatan Diseminasi itu dengan baik. "Penuhi seluruh persyaratan dan ikuti dengan baik kegiatan ini. Jika memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum tolong berikan bantuan yang optimal kepada masyarakat hingga masyarakat terjauh dan terdalam sehingga mereka bisa merasakan bantuan hukum itu," ungkap Maktub.

Pemberian bantuan hukum ini, lanjut Maktub,  merupakan bentuk perhatian negara kepada masyarakat terutama bagi masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan hukum. Dia berharap bantuan tersebut nantinya bisa tepat sasaran. "Dengan adanya bantuan hukum dari teman-teman OBH ini adalah sebagai bentuk perpanjangan tangan negara untuk membantu mereka yang berhadapan dengan hukum. Tujuannya memberikan bantuan kepada masyarakat," tegas Maktub.

Untuk diketahui, saat ini di Sulawesi Tenggara hanya memiliki 14 Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Hal ini menjadi kendala karena tidak semua masyarakat tidak mampu memperoleh program Bantuan Hukum. Namun dengan Diseminasi Penjaringan Dan Pengidentifikasian Calon  Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

 IMG 20210302 154029IMG 20210302 154029IMG 20210302 154029

Saksikan Deklarasi Janji Kinerja Rutan Unaaha, Kadivpas: Berikan Pelayanan Terbaik

Unaaha- Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) menghadiri Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Unaha di Aula Hotel Nugraha pagi tadi, Senin (01/03/2021).

Turut hadir Kepala Kepolisian Resort Konawe, AKBP Yudi Kristanto, SIK. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe, Irwanuddin Tadjuddin S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Konawe, Febrian Ali., SH., MH., serta Perwakilan KPPN dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra. Kegiatan tersebut di awali Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIB Unaaha, Herianto bersama Kajari Konawe, Kapolres Konawe dan Ketua Pengadilan Negeri Konawe di saksikan langsung oleh Kadivpas, Muslim.

Herianto dalam sambutannya mengharapkan Deklarasi Janji Kinerja yang telah dilaksanakan dapat membuahkan perbaikan yang nyata di jajaran Rutan Unaaha. “Saya berharap dengan deklarasi ini dapat membuahkan perbaikan yang nyata di masa yang akan datang. Semoga dengan ini kita dapat menjadi Insan Pemasyarakatan yang professional dan akuntabel seperti apa yang diharapkan masyarakat banyak,” ungkapnya. 

Sementara itu Kadivpas mengucapkan banyak terima kasih kepada para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Konawe yang hadir dalam acara ini. Dia berharap setelah Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini dapat meningkatkan sinergitas antara Rutan Unaaha dan Forkopinda Kabupaten Konawe karena sejatinya untuk mendapatkan WBK dan WBBM ini perlu kerjasama yang solid antara semua stakeholder dan elemen masyarakat di kabupaten konawe. “Untuk itu saya tegaskan kepada jajaran Rutan Unaaha berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari pungli, dua hal ini sangat penting di laksanakan. Satu hal lagi bahwa telah menjadi isu hangat di masyarakat bahwa peredaran narkoba di Sulawesi Tenggara di kendalikan dari lapas dan rutan kami tegaskan itu tidak betul sama sekal," pesannya.

Untuk di ketahu bahwa Kanwil Kemenkumham Sultra melalui Divisi Pemasyarakatan telah bekerjassma dengan BNNP Sultra untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan test Urine kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas maupun Rutan yang selalu menghadirkan media untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. "Ini membuktikan bahwa kami tidak main-main dalam pemberantasan narkoba. Terakhir kembali kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Forkopinda Kabupaten Konawe saya berharap apa yang telah di canangkan dan ditandatangani bersama dapat berjalan dengan baik demi kemaslahatan masyarakat," tutup Muslim.