Laksanakan Program Penamas, Kakanwil Bersama Seluruh Pimti Pratama Kantor Wilayah Sarapan "Nasi Ompreng" Bersama Warga Binaan

Kendari- Dalam rangka program unggulan Pembinaan Humanis Dibidang Pemasyarakatan (Penamas), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, bersama seluruh Kepala Divisi melakukan sarapan "Nasi Ompreng" bersama warga binaan secara serentak, Selasa (24/8/2021).

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dilakukan sarapan bersama warga binaan pada hari ini adalah sebagai berikut:

  1. Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba di Rutan Kendari;
  2. Kepala Divisi Administrasi, Kortini JM Sihotang di LPP Kendari
  3. Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim di Rutan Unaaha
  4. Kepala Divisi Keimigrasian, Ganda Samosir di LPKA Kendari
  5. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Rutan Kolaka (23/8/2021).

Kepada Tim Humas, Kakanwil mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk antisipasi gangguan keamana dan ketertiban di Lapas/Rutan yang akan dilakukan diseluruh jajaran pemasyarakatan di Sultra. "Ini adalah suatu pendekatan yang humanis dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan lingkungan Kemenkumham Sultra. Kepada para Ka Lapas dan Ka Rutan saya minta lakukan pembinaan dari hati, lakukan pembinaan yang humanis karena Meraka (WBP) adalah bagian dari kita," ungkap Silvester.

Duduk bersama dengan Kakanwil dan para Pimti, lanjut Silvester, merupakan suatu kebanggan bagi mereka. "Hal kecil ini akan membuat mereka merasa diperhatikan sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan (gangguan kamtib) di dalam Lapas/Rutan," jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa antara petugas dan warga binaan tidak ada jarak secara emosional, namun SOP dan Profesionalisme Kerja tetap dijalankan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim dihadapan awak media menjelaskan bahwa sejak Kanwil Kemenkumham Sultra dipimpin Silvester Sili Laba banyak hal positif yang diberikan. Salah satunya adalah program Penamas ini. Dari pogram tersebut, lanjut H. Muslim, terjalin hubungan emosional antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan. "Sejak pak Kanwil ada di Sulawesi Tenggara, hal yang diutamakan adalah pendekatan humanisme kepada siapapun termasuk warga binaan. Seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Sultra diharapkan mampu menjalin keharmonisan antara petugas dan warga binaan," kata Kepala Divisi yang membidangi Pemasyarakatan di Sultra tersebut, Senin (23/8/2021).

IMG 20210824 180048

Tingkatkan Pelayanan Warga Binaan, Kakanwil Lakukan Pendekatan Humanis dengan PENAMAS

Kendari- Dalam rangka upaya Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra), Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba, membuat suatu program pembinaan pemasyarakatan dengan nama Program Pembinaan Humanis Dibidang Pemasyarakatan (Penamas).

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba didampingi Kepala Divisi Administrasi, Kortini JM Sihotang, Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim dan Kepala Divisi Keimigrasian, Ganda Samosir adalah sarapan "Nasi Ompreng" bersama WBP Lapas Kendari, Senin (23/8/2021).

Kakanwil, Silvester Sili Laba, melalui Kadivpas H. Muslim dihadapan awak media mengungkapkan bahwa dalam rangka menuju WBK dan WBBM lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra, berbagai upaya peningkatan pelayanan publik diluncurkan. Salah satunya program pelayanan pada WBP Lapas maupun Rutan. Hal ini lanjutnya merupakan terobosan Kepala Kantor Wilayah semenjak bertugas di Sultra yang salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi Kerusuhan di Lapas/Rutan. "Sejak pak Kanwil ada di Sulawesi Tenggara, hal yang diutamakan adalah pendekatan humanisme kepada siapapun termasuk warga binaan. Seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Sultra diharapkan mampu menjalin keharmonisan antara petugas dan warga binaan," kata Kadivpas.

Duduk makan bersama dengan warga binaan, lanjut Kadivpas, merupakan hal sederhana namun sangat bermakna. Apalagi semua napi bisa bangga duduk bersama Kakanwil. Keakraban dan kekeluargaan jadi poinnya. "Apa yang dilakukan ini sebagai bentuk memanusiakan manusia. Antara petugas dan warga binaan tak ada jarak secara emosional, kendati demikian secara aturan dan Profesionalisme kerja, kami tetap menjalankan sebaik baiknya," pungkasnya

100% Anggota JDIH Sultra Telah Terintegrasi

Kendari- Seluruh Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah terintegrasi dengan portal JDIHN.GO.ID. Hal ini menjadikan Sultra sebagai salah satu Provinsi dengan anggota JDIH terintegrasi 100%.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum), Maktub, mengungkapkan bahwa ada 19 Provinsi yang seluruh anggota JDIH ya telah terintegrasi dengan portal JDIH.GO.ID salah satunya adalah Sulawesi Tenggara. Hal ini menurutnya suatu kebanggaan bagi Sulawesi Tenggara dengan harapannya kedepan dapat meningkatkan kesadaran hukum di wilayah Sultra. "Alhamdulillah seluruh anggota JDIH di Sultra telah terintegrasi (Portal JDIH). Semoga kedepan hal ini bisa menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap," ungkap Maktub, Senin (16/8/2021).

Untuk diketahui, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Tetap Sehat dan Produktif di Tengah Pandemi Covid-19

WhatsApp Image 2021 08 14 at 20.05.45

 

Jakarta – Merespon pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Kumham Sehat Kumham Produktif. Kegiatan ini terdiri atas latihan olah pernapasan dan telemedicine konsultasi kesehatan.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan kesehatan sangat penting untuk mendukung kinerja pegawai. Hanya dengan tubuh yang sehat, jajaran Kemenkumham dapat memberikan produktivitas yang maksimal.

“Jangan abaikan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. Menjadi sehat bukan hanya kiasan, tetapi goals kita adalah memiliki jiwa dan raga yang sehat,” tegas Sekjen, Jumat (13/08).

Kumham Sehat Kumham Produktif dilaksanakan sebanyak dua kali setiap minggu pada hari Rabu dan Jumat secara virtual. Jajaran Kemenkumham di unit utama, kantor wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia terhubung melalui aplikasi ZOOM dan saluran siaran langsung yang telah disediakan.

“Kita terhubung secara virtual. Tidak hanya pegawai yang sehat, tetapi rekan-rekan yang sedang melakukan isolasi mandiri juga mengikuti kegiatan ini agar lebih cepat proses penyembuhannya,” lanjut Sekjen dalam sambutannya.

Kegiatan ini diawali dengan latihan olah pernapasan teknik Bio Energy Power yang dipimpin oleh pelatih profesional. Jenis latihan ini merupakan kombinasi olah napas dan olah gerak yang sederhana sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan alat bantu tambahan.

Setelah latihan olah pernapasan, kegiatan dilanjutkan dengan konsultasi kesehatan oleh tim dokter Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Topik yang dibahas seputar Covid-19 mulai dari penanganan saat positif hingga aktivitas setelah sembuh.

Tim dokter di seluruh unit Kemenkumham telah melakukan layanan telemedicine selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19 melakukan konsultasi melalui telepon dan mendapatkan rekomendasi tindakan serta obat-obatan.

Di akhir sambutannya, Sekjen mengingatkan segenap jajaran Kemenkumham untuk melaksanakan Work From Home (WFH) secara bertanggung jawab. Kemenkumham telah banyak mengubah pola kerja konvensional menjadi pola kerja digital. Hal ini dilakukan untuk beradaptasi dan mengakomodir kebutuhan kerja jarak jauh yang dilakukan selama pandemi.

“Pandemi mengajarkan kita satu hal, yaitu digitalisasi. Kita ubah pola kerja menjadi digital agar WFH menjadi efektif. Dengan demikian kita tetap sehat dan tidak mengurangi produktivitas,” tutup Sekjen.

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

WhatsApp Image 2021 08 04 at 15.02.51

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi telah mengumumkan daftar nama para pelamar yang telah lulus tahapan seleksi administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021. Kementerian yang dipimpin Yasona Laoly ini adalah kementerian yang paling banyak dilamar masyarakat yang mau jadi CPNS. Total seluruh pelamar adalah 627.113 orang.

Tidak semua pelamar upload dokumen persyaratan dan tidak semua yang upload dinyatakan memenuhi persyaratan. Dari total jumlah pelamar itu, hanya 316.554 orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan dapat melaju ke tahap selanjutnya. Sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak upload dokumen. Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham, Sutrisno mengatakan jumlah total yang lulus administrasi, untuk pelamar kualifikasi pendidikan non-SLTA sebanyak 35.878 orang, dan pelamar untuk kualifikasi pendidikan SLTA sejumlah 280.676 orang.

“Adapun pelamar yang tidak memenuhi syarat untuk kualifikasi pendidikan non-SLTA sebanyak 11.304 orang, dan untuk kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 159.191 orang,” ujar Sutrisno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (03/08/2021).

Ada sejumlah alasan mengapa seorang pelamar dapat dinyatakan TMS. Beberapa sebab diantaranya terkait dengan surat lamaran, akta kelahiran, e-KTP, surat pernyataan, dokumen akreditasi, ijazah, transkrip nilai, surat tanda registrasi (STR) tenaga kesehatan, pas foto, surat keterangan sehat, dokumen tidak asli, dan lainnya.

“Setelah dilakukan seleksi administrasi dan verifikasi dokumen unggah CPNS, jika dokumen memenuhi syarat maka akan ditetapkan lulus seleksi administrasi dan selanjutnya bisa mencetak kartu ujian,” ujar Sutrisno. “Namun jika dokumen TMS, maka bisa mengajukan keberatan atau sanggahan mulai 4 hingga 6 Agustus 2021,” sambungnya lagi.

Masa sanggah adalah kesempatan yang diberikan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang disebabkan bukan karena kesalahan pelamar, namun adanya kesalahan dari verifikator instansi. Sanggahan sendiri dimaksudkan bukan untuk memperbaiki, mengubah, ataupun menambah informasi terhadap dokumen yang sudah di unggah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto sudah mengingatkan kepada para calon pelamar, untuk membaca secara detail dan seksama terkait berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan di laman cpns.kemenkumham.go.id. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari permasalahan dalam masa pendaftaran dan seleksi administrasi, bahkan untuk menghindari calon peserta gugur dalam proses seleksi administrasi.

“Kita memberikan waktu sanggah kepada para pendaftar selama proses seleksi administrasi ini. Hal ini dilakukan untuk menjembatani jika ada peserta komplain karena tidak diluluskan sementara dia merasa persyaratan yang diberikan sudah lengkap semua,” ujar Andap.

“Persyaratan yang disampaikan dalam laman BKN adalah persyaratan secara umum. Bagi para pelamar CPNS Kemenkumham, secara spesifik persyaratan ada dalam laman kami yaitu cpns.kemenkumham.go.id. Apabila tidak teliti, calon peserta bisa gugur dalam tahap seleksi administrasi,” tutup Andap.

WhatsApp Image 2021 08 04 at 15.02.57

WhatsApp Image 2021 08 04 at 15.02.54