Paragon, Elzatta hingga Tokopedia Akui Pentingnya Pendaftaran Merek

Paragon, Elzatta hingga Tokopedia Akui Pentingnya Pendaftaran Merek

Jakarta – Dalam rangka memeriahkan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Repbulik Indonesia (RI) menggelar kegiatan Seminar Nasional bertemakan Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif: Ekonomi Tangguh, di Ritz Carlton Pacific Place, Selasa, 16 Mei 2023.

Pada kesempatan kali ini, beberapa pengusaha maupun kreator perempuan Indonesia diundang untuk memberikan sedikit kisah inspiratif perjalanan merek mereka dari awal terbentuk sampai dengan sukses seperti saat ini.

“Saya memulai usaha saya 38 tahun yang lalu, dimulai dari home industry dengan 2 orang karyawan, sekarang alhamdulilah sudah lebih dari 15 ribu karyawan,” ujar Nurhayati Subakat, pendiri PT Paragon Technology and Innovation dalam sebuah tayangan video.

Selama menjalankan usahanya, banyak rintangan yang dihadapi oleh Nurhayati. Menurutnya, PT Paragon bisa sampai seperti sekarang ini dikarenakan mereka menerapkan lima nilai, di antaranya ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan kesejahteraan.

“Paragon sendiri juga peduli terhadap pelindungan merek, karena dalam kosmetik sendiri tidak hanya nama mereknya saja, tetapi untuk kata atau slogan dan nama series merek juga didaftarkan,” ujar Sari Khairunisa, perwakilan dari PT Paragon.

Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian PT Paragon kepada konsumen untuk menghindari produk palsu, serta bentuk apresiasi pada tim yang telah berkontribusi dalam pembentukan produk.

Di sisi yang sama, Elidawati Ali Oemar pendiri dari Elzatta Hijab juga menyampaikan perjalanan merek Elzatta, dari yang bernama Zatta menjadi Elzatta. Awalnya merek tersebut hanya berupa merek biasa dari pasar grosir, dirubah dengan konsep wajah baru yang dikenal dengan scarf printingnya, yaitu Elzatta.

“Merek berperan sangat strategis dalam bagaimana koleksi kita dikenal orang dan apa yang ingin kita sampaikan. Selain itu, melalui merek juga berperan sebagai daya tarik untuk membangun perspektif positif dan loyalitas pelanggan,” jelas Elidawati.

Pada kesempatan yang sama Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Rahmia Hasniasari juga menyampaikan dukungan serta komitmen Tokopedia dalam pelindungan Kekayaan Intelektual (KI).

“Seperti yang diketahui, pada tahun 2022 Tokopedia telah menandatangani perjanjian bersama dengan Kemenkumham RI dalam pelindungan KI. Sepanjang tahun 2022, Tokopedia sudah berhasil menyelesaikan sebanyak 99% kasus pelanggaran KI yang masuk melalui portal pelindungan KI Tokopedia,” ucap Rahmia.

Selain menindaklanjuti kasus pelanggaran KI yang terjadi, Tokopedia juga menyelenggarakan sosialisasi serta edukasi mengenai KI, memiliki tim khusus penanganan KI dan pencegahan pelanggaran berulang, serta melakukan kerja sama dengan brand melalui Brand Alliance Program.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen menyampaikan saat ini platform digital sudah banyak diminati dan digunakan masyarakat sebagai tempat untuk berusaha dan kebanyakan dari pengguna atau pemilik merek UMKM.

Menariknya, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 terdapat 64,5 persen total UMKM dikelola perempuan dalam skala usaha mikro. Indikator ini menunjukkan perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

“Dengan terbukanya jangkauan pasar para UMKM melalui platform digital, perempuan bisa berkontribusi pada ekonomi keluarga apapun fokus utama mereka. Karenanya, kami mengapresiasi Tokopedia yang telah menjadi partner dalam melindungi produk KI Indonesia di lokapasar Indonesia. Kerja sama ini telah menjadi pintu pembuka untuk meningkatkan jaminan legalitas kepada seluruh pemilik usaha, khususnya UMKM,” ujar Min.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Min berharap mulai saat ini, lebih banyak lagi perempuan yang berkreasi, berinovasi dan sadar akan pentingnya pelindungan serta pemanfaatan KI. Tanpa pelindungan, KI memiliki potensi disalahgunakan oleh pihak lain dan dapat merugikan para perempuan.

Di sisi yang sama Min juga berharap perempuan saat ini memiliki kebebasan untuk berperan, mengembangkan potensi, berekspresi, mewujudkan ide-ide kreatif, dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sekitarnya.

“Kemajuan dan prestasi perempuan Indonesia adalah kemajuan dan prestasi bangsa,” pungkasnya.

WhatsApp Image 2023 05 17 pat 15.13.44

WhatsApp Image 2023 05 17 pat 15.13.44

WhatsApp Image 2023 05 17 pat 15.13.44

WhatsApp Image 2023 05 17 pat 15.13.44

Miliki Kinerja Anggaran Terbaik, Kemenkumham Raih Penghargaan dari Kemenkeu

Miliki Kinerja Anggaran Terbaik, Kemenkumham Raih Penghargaan dari Kemenkeu

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil meraih penghargaan atas kinerja anggaran terbaik tahun 2022, Rabu (17/05/2023). Kemenkumham menempati posisi kedua setelah Kemenkeu pada kategori Kementerian/Lembaga (K/L) pagu besar.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 di Ballroom Dhanapala, Kemenkeu Jl. Senen Raya No. 1, Jakarta Pusat.

Yasonna mengatakan Kemenkumham selalu meningkatkan kinerja dan kualitas belanja negara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Penghargaan kinerja anggaran terbaik menunjukkan tata kelola anggaran Kemenkumham yang semakin baik dari waktu kewaktu, serta terfokus untuk pelayanan kepada masyarakat dan juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Yasonna, didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Untuk menunjang pengelolaan anggaran yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan, Kemenkumham telah melakukan sejumlah langkah.

"Aspek pertama yang Kemenkumham perkuat adalah integritas dan kompetensi SDM pengelola keuangan agar kualitas pelaksanaan anggarannya bagus," katanya.

Kemenkumham terus berkoordinasi dengan Kemenkeu guna meningkatkan aspek-aspek kinerja anggaran.

Menkumham berharap pemberian penghargaan kinerja anggaran terbaik dapat mendorong semua K/L untuk mengelola APBN sesuai peruntukkanya demi Indonesia yang lebih maju dan makmur.

Adapun penilaian terhadap kinerja anggaran K/L merupakan gabungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari 3 aspek (Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) dan 8 indikator. Kemenkumham mendapatkan penghargaan pada kategori pagu besar bersama Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI.

WhatsApp Image 2023 05 17mat 14.45.03

Kakanwil Mengikuti Pembukaan Seminar Nasional "Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif: Ekonomi Tangguh" Oleh DJKI RI

Pada hari selasa, (16/05/2023), Bertempat di Ruangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Silvester Sili Laba bersama Pejabat dan Staf dari Bidang Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Seminar Nasional "Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif: Ekonomi Tangguh" secara virtual yang merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2023.

20

Sebelum memulai kegiatan, telah ditampilkan tarian Betawi Dara- Gemas yang kemudian dilanjutkan oleh sambutan Direktur Jenderal Kemenkumham R.I, Min Usihen yang menyampaikan bahwa tema tersebut yang diambil pada peringatan hari Kekayaan Intelektual Sedunia yaitu, Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif: Ekonomi Tangguh yang bertujuan untuk mendorong perempuan memanfaatkan sistem kekayaan intelektual dalam melindungi dan memberi nilai tambah pada hasil kreativitas dan inovasinya yang didasari dari masih sedikitnya perempuan indonesia yang terlibat dan berkontribusi dalam ekosistem kekayaan intelektual.

lebih lanjut ia berharap kegiatan tersebut dapat memberi manfaat terkhususnya bagi perempuan indonesia sehingga lebih Optimal lagi dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Min Menilai Masih banyak peran perempuan yang bisa ditingkatkan di berbagai bidang untuk untuk menunjang perekonomian Indonesia.

"Angka-anga yang saya sebutkan menunjukkan perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam membuat suatu karya dari kecerdasan dan kemandiriannya" tutur Min

18

Dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, DJKI Kemenkumham mengangkat Tema "Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif, Ekonomi Tanggah" untuk mendorong dan memacu lebih banyak perempuan memanfaatkan sistem kekayaan intelektual sebagai pelindung dan pemberi nilai tambah dalam keberlangsunga siklus kehidupan dalam berkreasi dan berinovasi.

Seusai Kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa Ia sangat mendukung dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kemenkumham R.I dan akan turut serta berkontribusi dalam upaya peningkatan perempuan indonesia Kreatif Khususnya di Wilayah Sulawesi Tenggara.

17

Kakanwil Ikuti Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba bersama Plt Kepala Divisi Administrasi Ahmad Sahrun, dan Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril Serta beberapa pegawai Kanwil Kumham Sultra, Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Secara Virtual Melalui Via Zoom di Aula Kanwil. Rabu (17/05/2023)

ea9cff8f5512fa9b7942a1107aa9513fd82fef83

Tujuan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah Memetakan resiko dan praktik korupsi di seluruh lembaga publik meliputi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk menjadi cerminan kondisi integritas di Indonesia.

Sambutan dari Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, sesuai arahan Ketua KPK bahwa progress penghargaan KPK Tahun 2023 bukan hanya fokus pada nilai/indeks survey tapi kepada K/L/P yang progress tindaklanjutnya paling baik.

WhatsApp Image 2023 05 17 at 10.33.20

Inspektur Jenderal berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam memetakan risiko korupsi dan untuk kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan.

"Melakukan beberapa upaya pencegahan korupsi dengan fokus prioritas Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten, Internalisasi larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/ pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan" Ungkap Razilu

2d58682f3812eb5c1d0a13fa59ac969e9ac14dd1

Razilu juga meminta seluruh jajaran melaksanakan Survey dengan penuh tanggungjawab, memberikan data responden yg memang pengguna layanan, dan memerintahkan pegawainya jajaran unit kerja yg mendapatkan sampling pelaksana survey agar mengisi data no hp, email dengan sebenar-benarnya, menindaklanjuti rekomendasi hasil survey yang mempunyai peningkatan risiko, indentifikasi dan mitigasi kembali dengan membuat rencana aksi yg tepat agar tidak menjadi temuan BPK berulang / yang mempunyai potensi adanya kerugian negara dst.

"Perlu saya ingatkan bahwa INSAN PENGAYOMAN SEJATI adalah mereka yang senantiasa berkinerja tinggi, menjaga integritas & budaya anti korupsi, serta menyumbang berbagai prestasi seraya menghindarkan diri menjadi benalu, parasit, dan virus organisasi. Mari Berkomitmen menjadi INSAN PENGAYOMAN SEJATI." Tutup Razilu dengan tegas.

WhatsApp Image 2023 05 17 at 10.33.19

Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum

Raha, 15/05/23 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sulawesi Tenggara melalui Kepala Bidang Hukum Marsuki didampingi Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Musba Bakri bersama staf Pengelola Bantuan Hukum melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Pemberi Bantuan Hukum di Kab. Muna.

4

Monev dilaksankan dengan mendatangi kantor Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di Kab. Muna yaitu LBH Muna dan LBH Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia.
Pada kesempatan ini Kepala Subbidang Penyukuhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH menyampaikan kepada OBH agar kasus yang ditangani dapat bervariasi baik litigasi maupun non litigasi. Beliau menyamapaikan bahwa pentingnya bagi OBH agar tidak hanya pokus misalnya hanya perkara pidana atau perdata tapi bisa memaksimalkan dalam pemberin bantuan hukum kepada masyarajat. Selain itu beliau juga mengingatkan kepada para OBH untuk memaksimalkan kegiatan non litigasi.

7

@Kemenkumham_RI

@kumham_sultra

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba #kumhamsultra #silvestersililaba