Kanwil Hukum dan HAM Sultra Menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

IMG 1284Kendari, (26/02/2013) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menyelnggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta dari berbagai elemen masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Konawe Selatan yaitu terdiri dari Tokoh Agama, LSM, Guru dan para siswa SMU. Mendasari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah dikarenakan maraknya pelanggaran hukum yang dikalangan masyarakat yang diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terutama masalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IMG 1301

              Pembukaan Sosialisasi yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Ida Bagus K. Adnyana, S.H., M.H. dalam sambutannya menegaskan bahwa fenomena yang terjadi saat ini dikalangan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang sudah merebak di berbagai kalangan masyarakat menutut kita sebagai aparatur Negara, tokoh masyarakat, pendidik bahkan para generasi muda untuk bersama-sama mencegah dan memerangi peredaran gelap Narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya diwilayah Kabuaten Konawe Selatan, dan segera melaporkan kejadian yang terjadi apabila masyarakat mencurigai dan mendapatkan penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat kepada pihak yang berwajib.

IMG 1280

            Pada acara pembukaan tersebut di hadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Camat Ranomeeto serta para tamu undangan lainnya yang berlangsung di Hotel Wanua Monapa Konawe Selatan dengan pemateri adalah Kepala Kantor Wilayah membawakan Terkait tentang Undang-Undang Narkotika, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM membawakan materi tentang perlindungan saksi dan Korban, dengan harapan selesainya sosialisasi Undang-Undang ini kiranya para peserta paling tidak memhami dan bisa menjalankan apa yang terkandung dalam muatan aturan yang dikandung dalam Undang-Undang tersebut dan paling tidak dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu waspada terhadap berbagai macam jenis Narkotika dan peredarannya.

Notaris Dituntut Bekerja Profesional

IMG 1371Kendari, (26/02/2013) Tuntutan hubungan social masyarakat yang cepat dan dinamis yang berpengaruh pada perkembangan suatu bangsa di bidang ekonomi dan hukum, maka dituntut keprofesionalisme kinerja notaris dalam memberikan layanan jasa Notaris kepada masyarakat di bidang hokum perdata. Selaku pejabat Publik, Notaris yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas Negara diharapkan tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan profesionalnya. Begitu surat keputusan pengangkatan turun dan diangkat, maka secara yuridis formal didalam dada Notaris langsung tersemat janji unutk menjalankan tugas ptofesi sebaik mungkin sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Ida Bagus K. Adnyana, S.H., M.H. dalam sambutannya pada upacara Pelantikan Notaris dan Notaris Pengganti An. Muh. Emil Gazali, S.H., M. Kn dan H. Maruddin, S.H.   di hadiri dan disaksikan oleh para Kepala Divisi dan pejabat Struktural Eselon III dan IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

IMG 1390

              Ida Bagus K. Adnyana, S.H., M.H. menegaskan untuk mengawasi kinerja Notaris, maka Peran Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah dituntut untuk lebih bekerja secara adil dan bijaksana mengingat fungsi MPW dan MPD. Tanpa pengawasan akan menjadi unsur yang kontraproduktif yang sifatnya “gali lubang tutup lubang”, Pengawasan mengandung unsur perlindungan khususnya berkaitan dengan azas praduga tak bersalah dan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas Negara. Olehnya itu untuk mengemban fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MPD/MPW harus memahami unsur trilogy dalam satu kata pengawasan yaitu pengawasan, pembinaan dan perlindungan, sehingga fungsi pengawasan bisa bersenergi dengan fungsi pembinan dan perlindungan guna menciptakan Notaris yang semakin professional dan luhur.

IMG 1378IMG 1368

KA. KANWIL KEMENKUMHAM SULTRA “ Mengoptimalkan Penyelenggaraan Tugas Melalui Perencanaan Penganggaran Yang Berbasis Kinerja “

IMG 0881Kendari, (20/20/2013) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap satuan kerja melalui proses siklus penganggaran terarah dan terencana sesuai dengan urgensi kebutuhan masing-masing Satker sangat diperlukan suatu perencanaan program dan rencana anggaran pada tahun mendatang. Olehnya itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi penyusunan program dan RKA untuk tahun 2014 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Ida Bagus K. Adnyana, S.H., M.H. di dampingi Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran Ir. Abu Kahar Kementerian Hukum dan HAM R.I. dan para Kepala Divisi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

IMG 0872

       Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Ida Bagus K. Adnyana, S.H., M.H. menegaskan bahwa dalam Rakor ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain penetapan tujuan dan sasaran suatu satker serta mengedepankan pada prinsip prioritas, aspek, legalitas, kesesuaian peraturan perundang-undangan, ketersediaan dan kemampuan keuangan Negara, SDM, penyiapan rencana pelaksanaan kegiatan serta evaluasi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.

IMG 0857

      Kegiatan rakor yang diikuto sebanyak 37 orang terdiri dari perwakilan masing-masing Satker dilingkungan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yang berakhir pada tanggal 22 Februari 2012 bertempat di Hotel Wanua Monapa Kab. Konawe Selatan.

IMG 0899

PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN MUSHALLA AL-HAKAM OLEH KA. KANWIL KEMENKUMHAM SULTRA

IMG 7504Kendari, (25/02/2013) Pembangunan Mushalla Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara telah di mulai dengan ditandai petekan batu pertama oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Ida Bagus K. Adnyana, S.H., M.H., pada pukul 10.30 Wita di damping oleh Para Kepala Divisi dan seluruh Pejabat Struktural Eselon III dan IV serta karyawan dan karyawati Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra yang turut pula menyaksikan peletakan batu pertama tersebut.

IMG 7486

        Sebelum peletakan batu pertama, Kepala Kantor Wilayah Ida Bagus K. Adnyana, S.H., M.H dalam pengarahannya menyampaikan bahwa penempatan lokasi Mushalla tersebut murni ditentukan oleh hasil rapat panitia pelaksana yang telah di tunjuk dan di angkat dalam Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah dengan maksud para panitia dapat bekerja sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang diembannya, dan beliau menambahkan bahwa anggaran pembangunan mushalla ini bukan berdasarkan anggaran dalam DIPA Kanwil, melainkan anggaran sepenuhnya dari swadaya atau sumbangan keikhlasan   seluruh Karyawan dan Karyawati dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, dan diperkirakan mushalla ini rampung sebelum bulan puasa tahun ini.

IMG 7491

RAPAT PEMANTAPAN PEMBANGUNAN MUSHALLA KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA

IMG 0753Kendari, (19/02/2013) Rencana pembangunan Mashalla Al-Ahkam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat akan terlaksana, rencana pembangunan Mashala yang telah lama di rencanakan, dan pada kali ini rencana tersebut dapat segera terealisasi dengan dibentuknya Panitia Pembangunan Masjid yang digagas oleh Kepala Kantor Wilayah Ida Bagus K. Adyana, S.H., M.H. mengingat bahwa melihat kondisi mushalla yang dimiliki saat ini sangat tidak representatif, olehnya itu Kantor semegah ini harus memiliki mushalla yang sangat representatif.

IMG 0765

Rapat Pembangunan Mashalla yang dipimpin oleh Ketua Umum Pembangunan Masjid Drs. Wahyudi, M. Si Kepala Divisi Administrasi menegaskan bahwa pembangunan masjid yang rencananya akan menelan biaya sebesar Rp. 63.780.500,- rencananya biaya tersebut diperoleh dari sumbangan seluruh karyawan dan karyawati seluruh jajaran dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dengan luas 27 m2 menampung kira-kira 40 jamaah saat ini membahas tentang rencana pembiayaan dan mendengarkan penjelasan Kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan Mushollah tersebut.