Kadiv Yankumham Berikan Penguatan Tusi Kepada Seluruh Jajarannya

Senin, 15 Mei 2023, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, bersama Penyuluh Hukum dan Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, melakukan rapat mengenai penguatan tusi di Ruang Legal Drafter.

IMG 20230515 WA0243

Pada kesempatan ini, Hidayat Yasin selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, menyampaikan bahwa akan memaksimalkan penggunaan mobil penyuluh setelah dilakukan perbaikan, dan akan mengefektifkan kembali penggunaan podcast dengan melakukan upgrade peralatan yang telah ada.

IMG 20230515 WA0248

Kemudian, untuk analis hukum diharapkan dapat aktif memasukkan analisis-analisis ke media lokal, dengan tetap melaksanakan tusi-tusi lain seperti pembuatan Naskah Akademik, keterlibatan dalam Pengharmonisasian, dan lain sebagainya

Kanwil Kemenkumham Sultra Ikuti Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Pada Kemenkumham Semester II Tahun 2022

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Sili Laba bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan H.Muslim, bersama seluruh Jajaran kanwil kemenkumham Sultra ikuti pemantauan tindak lanjut LHP BPK dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara pada Kemenkumham Semester II Tahun 2022 di Aula Kanwil, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Se Sulawesi Tenggara mengikuti secara virtual melalui via zoom meeting. Senin (15/05/2023)

5

Inspektur Jendral Kementerian Hukum dan HAM RI, Ir. Razilu dalam sambutannya menyampaikan bahwa Hasil pemeriksaan BPK RI pasti sangat berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, Efektivitas pemeriksaan BPK ditentukan berdasarkan sejauh mana entitas menindaklanjutinya sehingga kerja sama dari setiap pihak untuk menindaklanjuti rekomendasi sangat penting untuk mencapai good governance.

“112 laporan hasil pemeriksaan Kemenkumham dari 2010 sampai semester II Tahun 2022. Pemeriksaan sesuai rekomendasi sejumlah 91,8%, belum sesuai rekomendasi 6,17%, belum ditindaklanjuti 1,98%, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah 0,05%. Kehadiran BPK diharapkan dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi temuan-temuan BPK.” Ujar Razilu.

7

Pada kesempatan ini, Auditor Utama Keuangan Negara I, Dr. Akhsanul Khaq menyampaikan harapannya bahwa PTL dapat dimanfaatkan optimal untuk sarana komunikasi dalam mendiskusikan dan menyampaikan bukti -bukti tindak lanjut sebagai realisasi atas action plan yang telah disanggupi oleh Entitas Pemeriksaan. Selain itu, tindak lanjut rekomendasi BPK juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai feedback tindakan perbaikan dalam menyusun rencana dan menerapkan strategi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di masa yang akan datang.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK dan menghasilkan solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut oleh setiap satker. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh jajaran juga harus memberikan kontribusinya berupa Komitmen yang tegas dan kontinyu dari pimpinan; Peningkatan kemampuan teknis dan professional; Penyempurnaan kebijakan sitem dan prosedur; Peningkatan komunikasi dan koordinasi tindak lanjuti hasil pemeriksaan; Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan

6

 

Monitoring dan Evaluasi Kehumasan di Lingkungan Kemenkumham Sultra

Kepala Bagian Humas dan Program, Ruslan didampingi Kepala Sub Bidang Humas, Ardhy Rahman bersama Tim Humas Kantor Wilayah melaksanakan Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Kehumasan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau, dan Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Baubau pada Senin 15 Mei 2023 serta Rumah Tahanan Kelas IIB Raha pada hari sebelumnya 14 Mei 2023.

WhatsApp Image 2023 05 15 at 164512

Monitoring dan Evaluasi kali ini, Tim Humas Kantor Wilayah yang dipimpin Kabag PP, Ruslan dan Kasubbag Humas Ardhy Rahman menekankan pada pemenuhan target kinerja Humas yaitu pemenuhan target kinerja yang dibebankan oleh Kemenpan RB mengenai publikasi berita pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPN Kemenpan) yang kini berubah menjadi CariYanlik dengan tujuan Knowledge Management System untuk pembelajaran pelayanan publik bagi instansi pemerintah, serta menjadikan aplikasi SIPPN lebih dikenal dan digunakan oleh masyarakat secara luas.

WhatsApp Image 2023 05 15 at 155808

Selain Monev Cariyanlik (SIPPN) Tim Humas Kanwil Sultra juga melakukan evaluasi mengenai pemberitaan pada UPT yang dikunjungi, terkait publikasi berita pada website masing-masing UPT dan sosial media untuk memperluas jangkauan publikasi kepada msayarakat pengguna layanan serta penyampaian mengenai jadwal rekap berita pada Kanwil Sultra.

WhatsApp Image 2023 05 15 at 130816

Monitoring dan Evaluasi kali ini juga menjadi kesempatan bagi Tim Humas Kantor Wilayah untuk berbagi pengetahun dan pengalaman kepada Tim Humas UPT kepada beberapa petugas Humas yang baru bergabung, pergeseran tugas kehumasan pada UPT dikarenakan oleh rotasi staff penjagaan pada Lapas Baubau dan Rutan Raha, serta mutasi pada Bapas Baubau mengharuskan beberapa pergantian staff kehumasan baru, dan momen kunjungan monev ini menjadi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai kehumasan oleh Tim Kantor Wilayah.

WhatsApp Image 2023 05 15 at 130814

@Kemenkumham_RI

@kumham_sultra

Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba #kumhamsultra #silvestersililaba

Monev terhadap Penerima Bantuan Hukum di Rutan Raha

IMG 20230515 WA0002

Pastikan Pemberian Bantuan Hukum tepat sasaran, kanwil kemenkumham sultra melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan hukum di Rutan Raha, 15/05/2023.

 

Kepala Bidang Hukum Marsuki bersama Kepala Subbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH Musba Bakri bersama Staf Pengelola Bantuan Hukum (Panwasda) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Penerima Bantuan Hukum yang di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Muna dan Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusi di Kab. Muna.

 

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memastikan apakah bantuan hukum yg diberikan oleh kementerian Hukum dan HAM melalui LBH yg terakreditasi sudah tepat sasaran dan prosedur pendampingan yang berikan oleh OBH telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hasil dari kegiatan monev bantuan hukum yaitu penerima bantuan hukum menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu dengan program bantuan hukum dari pemerintah dalam hal ini kementerian Hukum dan HAM dan juga merasa puas dengan layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Muna dan Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia.

IMG 20230515 WA0004IMG 20230515 WA0004IMG 20230515 WA0004

Kanwil Kemenkumham Sultra Dampingi Evaluasi Pembangunan ZI Bapas Kelas II Baubau

Baubau - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) mendampingi Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Itjen Kemenkumham RI) melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau, Senin (15/5/2023).

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bapas Kelas II Baubau, Sri Maryani yang didampingi oleh Plt. Kepala Divisi Administrasi, Ahmad Sahrun dan Kepala Bagian Program dan Humas, Ruslan. Selanjutnya Tim Penilai Internal memberikan beberapa pengarahan terkait mekanisme Penilaian Evaluasi Pembangunan ZI yang disampaikan oleh MH Kesuma Negara, selaku pengendali teknis yang didampingi oleh Bapak Kurniawan dan Bapak Harry Dickson Simbolon. 

Kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM oleh Kepala Bapas Kelas II Baubau. Pada Kesempatan ini Kepala Bapas Kelas II Baubau menyampaikan perubahan dan perkembangan yang berjalan selama proses pembangun ZI, yang salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima dan pelayanan berbasis HAM. 

Selain itu, Bapas Kelas II Baubau juga memiliki inovasi-inovasi unggulan yaitu: LABONI (Layanan Bimbingan Online), LAPOBAR (Layanan Pos Bapas Raha), dan LAKILI (Layanan Tracking Litmas).

Tim Penilai Internal kemudian melanjutkan kegiatan diskusi dan tanya-jawab sebagai penguatan pembangunan ZI pada Bapas Kelas II Bauabau. Pada akhir kegiatan TPI Itjen Kemenkumham RI melakukan pengecekan sarana dan prasarana penunjang dalam pembangunan ZI menuju WBK pada Bapas Kelas II Baubau. 

WhatsApp Image 2023 05 15 at 16.17.46

WhatsApp Image 2023 05 15 at 16.17.46

Kanwil Kemenkumham Sultra Dampingi Evaluasi Pembangunan ZI Bapas Kelas II Baubau