Kendari- Dalam rangka menghimpun, mengkompilasi, menganalisa dan menelaah serta melakukan verifikasi tentang kesesuaian penyajian dan kecukupan dalam pengungkapan penyusunan Laporan Keuangan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara beserta data dukung sebagai bahan dan informasi dalam membentuk laporan keuangan tingkat Wilayah, hari ini Kantor Wilayah melalui Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan di aula Celebes II Swiss-belhotel Kendari, Senin (13/1).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Sofyan, S.Sos., SH., MH. Dalam sambutannya dia mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang di kelola instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang Undang No 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. "Laporan Keuangan hendaklah disusun secara akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Proses penyusunan Laporan Keuangan dilakukan secara berjenjang mulai tingat Satuan Kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ke tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) lalu digabungkan lagi ketingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UPPA-E1) lalu dari Eselon I digabungkan lagi ketingkat Kementerian selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)", ungkap Sofyan. Kegiatan ini, lanjut Sofyan, bertujuan untuk menghindari terjadinya perbedaan penyajian nilai aset yang terdapat dalam Neraca, Neraca Percobaan dengan Laporan SIMAK BMN. "Melalui proses rekonsiliasi yang kita laksanakan saat ini dapat diketahui secara pasti tingkat akuntabilitas dari apa yang telah kita laksanakan selama Tahun Anggaran 2019", jelasnya.
Selain itu, Sofyan juga berpesan kepada seluruh peserta untuk lebih bekerja keras lagi agar mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian laporan keuangan."Saya berharap banyak pada semua operator untuk bekerja keras, bekarja lebih cepat lagi tapi tetap akuntabel sehingga kedepan kementerian kita mampu mempertahankan opini WTP secara berturut-turut untuk ke enam kalinya", harapnya.
Untuk diketahui, kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WITA ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJBp) Sulawesi Tenggara, seluruh Kepala Divisi Jajaran Kemenkumham Sultra, serta para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi lingkup Kanwil Sutra. Sementara untuk peserta berjumlah 43 orang, terdiri dari 28 orang dari UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dan 15 orang berasal dari Internal Satker Kantor Wilayah. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari hingga 15 Januari 2020.
