Kepala LPP Kendari Berganti: Misyuliawati sebagai Pelaksana Tugas, Rita Ribawati Menuju Palangkaraya

Kendari- Rotasi jabatan di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) merupakan hal yang lumrah sebagai bentuk penyegaran jabatan. Hari ini, Rita Ribawati, SH melepaskan jabatannya sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Ka. LPP) Kelas III Kendari untuk mengemban amanah baru sebagai Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Palangkaraya, Jumat (17/1).

 DSC0065 2

Pukul 14.00 WITA bertempat di aula LPP Kendari, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan ini resmi dinahkodai oleh Misyuliawati S.H, M.M sebagai Pelaksana tugas (Plt). Misyuliawati merupakan Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasubsi Kamtib) LPP Kendari. Sembari menunggu Ka. LPP definitif dia harus menjalankan tugas sehari-harinya sebagai Plt. Kalapas Perempuan. Proses penyerahan tanggungjawab tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Dalam sambutannya, Kakanwil, Sofyan, S.Sos., SH., MH, mengucapkan terimakasih kepada Rita Ribawati yang telah merintis dari terbentuknya LPP hingga sekarang ini. "Menjadi seorang Kepala Lapas itu tidaklah muda penuh dengan duri-duri dan penuh perjuangan. Saya bisa memahami proses berdirinya lapas perempuan ini mulai dari nol hingga ada gedung ini. Ini adalah buah hati dari ibu Rita Ribawati. Saya secara pribadi mengucapkan terimakasih untuk Ibu Rita, satu kata untuk Ibu Rita TOP", ungkap Kakanwil. Kepada Plt. Kepala LPP, Kakanwil berharap agar mampu menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. "Untuk ibu Mis, semoga bisa melaksanakan tugas dengan baik",harapnya. Diakhir sambutannya, Sofyan mengatakan bahwa dia mewakili keluarga besar Kemenkumham Sultra mengiringi dengan doa perjalanan Ibu Rita. "Semoga sampai disana lebih sukses lagi", tutupnya. Kegiatan pelepasan dan perpisahan tersebut diwarnai dengan tangis haru dari petugas dan juga warga binaan.

 DSC0035 2 DSC0035 2

Kepala Rupbasan Berganti, Teja Iskandar Sebagai Karupbasan Kendari

Kendari- Setelah dilantik dan diambil sumpah di aula Celebes Swiss-Belhotel Kendari kemarin(Rabu, 15/1) oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Sofyan, S.Sos, SH, MH, jabatan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kendari hari ini diserah terimakan, Kamis (16/1).

 DSC0016 1 Johanis Tangkudung, Bc.IP yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala Rupbasan Kendari pindah tugas sebagai Kepala Bidang Yantah, Kasrehab, Lola Basan Barang Kanwil Sulawesi tengah dan digantikan oleh R. Teja Iskandar, A.Md.IP., SH, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP).

Kegiatan yang berlangsung di aula Rupbasan tersebut dihadiri langsung oleh Kakanwil bersama seluruh Kepala Divisi. Ikut hadir pula para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi.

Pada kesempatan itu, setelah menandatangani berita acara serah terima jabatan, Kakanwil menyampaikan sambutannya. Dalam sambutan tersebut Sofyan mengucapkan terimakasih kepada pejabat lama dan juga memberikan selamat pada pejabat baru. "Terimakasih kepada bapak Tangkudung atas baktinya disultra ini dimana bapak suda menjadi motor saya selama disini, kinerja pak Tangkudung suda teruji secara kedinasan maupun non kedinasan, pak Tangkudung orang yang tegas, keras tapi lembut. Inilah suatu kebanggaan saya kepada seorang yang bernama Johanis Tangkudung. Kepada Pak Teja selamat atas jabatan barunya. Saya mau lihat agar Pak Teja buat perubahan disini. Ini tantangan Pak Teja sebagai Karupbasan yang baru," ungkapnya.

Pada kesempatan itu pula, Sofyan menekankan kepada para Kepala UPT agar mempersiapkan satkernya untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). "Semua kepala UPT wajib mempersiapka diri untuk memperoleh WBK/WBBM", tegasnya. 

 DSC0061

Bukan Rekonsilisasi Laporan Keuangan, Kakanwil: Saya Berharap Banyak Pada Semua Operator

Kendari- Dalam rangka menghimpun, mengkompilasi, menganalisa dan menelaah serta melakukan verifikasi tentang kesesuaian penyajian dan kecukupan dalam pengungkapan penyusunan Laporan Keuangan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara beserta data dukung sebagai bahan dan informasi dalam membentuk laporan keuangan tingkat Wilayah, hari ini Kantor Wilayah melalui Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan di aula Celebes II Swiss-belhotel Kendari, Senin (13/1).

PicsArt 01 13 03.10.38

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Sofyan, S.Sos., SH., MH. Dalam sambutannya dia mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang di kelola instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang Undang No 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. "Laporan Keuangan hendaklah disusun secara akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Proses penyusunan Laporan Keuangan dilakukan secara berjenjang mulai tingat Satuan Kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ke tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) lalu digabungkan lagi ketingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UPPA-E1) lalu dari Eselon I digabungkan lagi ketingkat Kementerian selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)", ungkap Sofyan. Kegiatan ini, lanjut Sofyan, bertujuan untuk menghindari terjadinya perbedaan penyajian nilai aset yang terdapat dalam Neraca, Neraca Percobaan dengan Laporan SIMAK BMN. "Melalui proses rekonsiliasi yang kita laksanakan saat ini dapat diketahui secara pasti tingkat akuntabilitas dari apa yang telah kita laksanakan selama Tahun Anggaran 2019", jelasnya.

DSC 0502 Selain itu, Sofyan juga berpesan kepada seluruh peserta untuk lebih bekerja keras lagi agar mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian laporan keuangan."Saya berharap banyak pada semua operator untuk bekerja keras, bekarja lebih cepat lagi tapi tetap akuntabel sehingga kedepan kementerian kita mampu mempertahankan opini WTP secara berturut-turut untuk ke enam kalinya", harapnya. Untuk diketahui, kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WITA ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJBp) Sulawesi Tenggara, seluruh Kepala Divisi Jajaran Kemenkumham Sultra, serta para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi lingkup Kanwil Sutra. Sementara untuk peserta berjumlah 43 orang, terdiri dari 28 orang dari UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dan 15 orang berasal dari Internal Satker Kantor Wilayah. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari hingga 15 Januari 2020.

DSC 0521

Sekjen Kemenkumham RI Hadiri Deklarasi Janji Kinerja di Sultra

Kendari- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sekjen Kemenkumham RI), Bambang Rantam Sariwanto berkunjung ke Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (15/1). Disambut langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Sofyan, kunjungan tersebut untuk Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dari Melayani (WBBM) yang berlangsung di aula Celebes Swiss-Belhotel Kendari.

 DSC0207

Ikut hadir pada kegiatan ini Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Komandan Korem 143/Halu Oleo, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, dan jajaran Forkopimda Sultra lainnya.

 DSC0106

Pada sambutannya, Sekjen Kemenkumham RI mengungkapkan bahwa tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya untuk memberikan belayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. "Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebasdari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM) di lingkungan Kementerian Hukumdan HAM tahun 2020, merupakan agenda yang dilaksanakan pada setiap awal tahun dalam rangka menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja Kami PASTI dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance", ungkapnya.

 DSC0232

Dihadapan Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda, dia juga berharap dukungan semua pihak untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada seluruh satuan kerja khususnya satuan kerja di lingkup Kemenkumham Sultra. "Kami juga mohon bantuan Pak Gubernur untuk mendorong teman-teman disini untum meraih predikat WBK/WBBM tersebut", harapnya.

 DSC0327

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sultra, H. Ali Mazi mengungkapkan apresiasinya kepada Kemenkumham dimana setiap kegiatan selalu aktif bersama jajaran Forkopimda. "Saya sangat memberikan apresiasi kepada Kemenkumham karena setiap kegiatan Pak Sofyan (Kakanwil) ini tidak perna tidak hadir. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara. Mari kita sama-sama membangun Sultra", pesan Ali Mazi.

 DSC0319

Usai pelaksanaan deklarasi janji kinerja, Sekjen Kemenkumham RI ini menyempatkan diri untuk menyambangi Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra.

 DSC0098

858111518 145463

 DSC0576

Menkumham (Yasonna) Target 2020 Tingkatkan Kepercayaan Publik

Kendari- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tak henti-hentinya melakukan inovasi dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Di awal tahun 2020 ini, Lembaga yang dikomandoi oleh Yasonna H. Laoly ini (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) melakukan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

DSC 0366 2
Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sultra beserta jajaran mengikuti teleconverence

Seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) hadir pada kegiatan akbar ini. Tak hanya mereka, seluruh pegawai yang ada disemua daerah (Kanwil dan UPT) ikut menyaksikan melalui media video teleconference / aplikasi zoom. Tak ketinggalan, jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Sultra menyaksikan video teleconference tersebut di aula Kanwil.

Ada beberapa hal yang dilaksanakan dalam kegiatan ini mulai dari penandatangan secara digital komitmen bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM tingkat pusat dan wilayah, penandatanganan pakta integritas antara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), penandatanganan piagam Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antara Menkumham dan MenPAN RB, Ketua Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK) dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), penyerahan instruksi Menkumham tentang Revitalisasi Law and Human Right Centre serta penyerahan Surat Keputusan PNS bagi 1.983 CPNS yang direkrut pada tahun 2018 dan pembukaan pelatihan pengharmonisasian Perda melalui metode Corporate University (Corpu).

Dalam sambutannya, Yassona menegaskan kepada jajarannya agar menuntaskan pekerjaan yangbelum terselesaikan sebelumnya. "Tantangan 2020 akan semakin berat bagi Kementerian Hukum dan HAM. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan tuntas. Tapi kita harus yakin dan optimis bahwa semua hambatan dan tantang anakan menjadi peluang yang menguatkan Kementerian Hukum dan HAM ", ungkapnya.

Selain itu, dia juga menegaskan agar ditahun 2020 ini kepercayaan publik kepada Kemenkumham semakin meningkat. "Dengan modal integritas yang kuat, yang selalu kita kokohkan setiap tahun melalui Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas, saya yakin kedepan jumlah satuan kerja kita yang mendapatkan predikat WBK/WBBM akan semakin meningkat. Dan yang terpenting bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja kita," pungkasnya.

Diakhir sambutannya, orang nomor satu Kementerian Hukum dan HAM tersebut mengintruksikan agar dilakukan revitalisasi Law and Human Right Centre yang telah ada, agar eksistensi dan keberadaan Kementerian Hukum dan HAM dirasakan langsung manfaatnya serta mampu berkontribusi positif bagi pembangunan Hukum dan HAM di negeri ini. "Tahun ini adalah tahun pertama periode RPJMN dan Renstra 2020-2024, mari sama-sama kita kerja produktif untuk mencapai target dengan cepat dan tepat. Manfaatkan anggaran tersebut sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan publik", tutup Yasonna.