Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

SIARAN PERS

NOMOR: SEK.5-HH.01.03-11

Jakarta - Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.

Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi Covid-19.

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM. Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.

“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis (29/07/2021) pagi.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.

Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.

“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly. “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan selain terkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini,” kata Andap. “Kerja keras pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat,” lanjutnya.

“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi,” tutupnya.

 

photo 2021 07 29 14 26 45

 

photo 2021 07 29 14 27 14

 

photo 2021 07 29 14 27 21

 

Siapkan Sultra Menuju WBK/WBBM, Irjen: Saya Tidak Mau Dengar Pegawai Kemenkumham Berperilaku Korupsi

Kendari- Dari 15 satuan kerja (satker) lingkup Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kemenkumham Sultra) yang diusulkan dalam upaya Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), ada 13 satker yang dinyatakan layak diajukan ke KemenpanRB oleh Tim Penilai Internal (TPI) salah satunya adalah Kantor Wilayah (diusulkan WBBM).

Berbagai persiapan dilakukan oleh satker-satker ini mulai dari pembenahan fasilitas kantor, pelayanan kepada publik hingga sumber daya pegawainya.

Menghadapi pemeriksaan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham RI, Razilu, didampingi Inspektur Wilayah II, Icon Siregar, memberikan penguatan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra secara virtual, Kamis (15/7/2021).

Dalam kesempatan ini, salah satu hal yang sangat ditekankan oleh Irjen adalah agar seluruh jajarannya bersih dari perilaku korupsi. "Saya tidak mau mendengar lagi ada perilaku pegawai Kemenkumham yang berperilaku korupsi. Ini adalah virus birokrasi," pesannya.

Selain itu, Irjen mengajak seluruh pegawai untuk mengikrarkan janji kepada diri masing-masing dalam melakukan perubahan untuk menjauhi perilaku korupsi tersebut. Adapun isi janji tersebut adalah Membersihkan diri dari perilaku koruptif, mentalitas parasit dan virus birokrasi dan Senantiasa bekerja cerdas, keras dan ikhlas untuk Kemenkumham lebih maju, berkelas dunia dan bermartabat.

Untuk diketahui, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Kortini JM Sihotang, bersama para ketua Pokja Pembangunan ZI Kantor Wilayah mengikuti kegiatan tersebut secara virtual di aula Kantor Wilayah, sementara untuk anggota Pokja lainnya mengikuti diruangan kerja masing-masing. Sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknik (UPT) baik Pemasyarakatan maupun Imigrasi mengikutu kegiatan tersebut di kantor masing-masing.

IMG 20210715 145957

Kementerian Hukum dan HAM RI Membuka Pendaftaran CPNS Tahun 2021

Jakarta- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memanggil putra putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi insan pengayoman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada tahun 2021 ini, Kemenkumham membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan jumlah formasi sebanyak 4.558 orang. Terdiri dari 253 formasi tenaga kesehatan dan 4.305 formasi tenaga teknis. 

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menjelaskan formasi tenaga kesehatan diperuntukkan bagi jabatan dokter, perawat, dan bidan. Sementara itu formasi tenaga teknis diperuntukkan bagi jabatan pranata komputer, analis hukum, dan pembimbing kemasyarakatan bagi jenjang pendidikan D-3, S-1, dan S-2. Ada pula jabatan penjaga tahanan serta pemeriksa keimigrasian bagi jenjang pendidikan SMA. Lebih lanjut, Sekjen menyampaikan bahwa Kemenkumham membuka formasi umum, formasi lulusan terbaik atau cumlaude, dan formasi disabilitas. Peserta yang memilih formasi cumlaude akan memiliki persyaratan tersendiri. Demikian juga, bagi para penyandang disabilitas.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui peserta untuk dinyatakan lulus seleksi CPNS.Pertama, peserta dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman sscasn.bkn.go.id pada 30 Juni - 21 Juli 2021. Pada tahap ini, peserta diwajibkan membuat akun. Setelah berhasil membuat akun, peserta mengikuti seleksi administrasi dengan mengunggah dokumen sesuai persyaratan untuk diverifikasi oleh panitia.

Seiring dengan diselenggarakannya pendaftaran online, tahap proses seleksi admnistrasi dan pengumumannya dilaksanakan sekitar tanggal 28 - 29 Juli 2021. Para calon peserta dapat secara langsung melihat apakah mereka lolos seleksi administrasi atau tidak dalam kurun waktu tersebut. Bagi calon peserta yang tidak lulus seleksi administrasi, diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan pada kisaran tanggal 30 Juli sampai 01 Agustus 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah sekitar tanggal 30 Juli – 08 Agustus 2021. Untuk menghindari permasalahan dalam masa pendaftaran dan seleksi administrasi, disarankan sebelum mendaftar di laman BKN, calon peserta terlebih dahulu membaca secara detil dan seksama terkait berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan di laman cpns.kemenkumhan.go.id. Hal ini untuk menghindari calon peserta gugur dalam proses seleksi administrasi. Persyaratan yang disampaikan dalam laman BKN adalah persyaratan secara umum. Bagi para pelamar CPNS Kemenkumham, secara spesifik persyaratan ada dalam laman cpns.kemenkumham.go.id. Apabila tidak teliti, calon peserta bisa gugur dalam tahap seleksi administrasi. Tahap berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperkirakan tanggal 25 Agustus – 04 Oktober 2021 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Materi soal yang diujikan saat SKD adalah Tes Intelejensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Hasil SKD akan diumumkan kira-kira tanggal 17 – 18 Oktober 2021. 

Peserta yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri dari CAT, Ujian Praktek dan Wawancara (bagi pelamar Non-SLTA) dan Tes Kesamaptaan, Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (bagi pelamar SLTA). Adapun tanggal pelaksanaannya akan diinfokan melalui laman resmi cpns.kemenkumham.go.id.

Tahap terakhir adalah tahap yang paling ditunggu-tunggu peserta tes CPNS, yaitu tahap pengumuman. Kelulusan CPNS Kemenkumham 2021 diumumkan sekitar tanggal 18 -19 Desember 2021. Masyarakat diberikan waktu untuk masa sanggah pengumuman akhir dari seleksi CPNS antara tanggal 20 – 22 Desember 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah pada 20 – 29 Desember 2021, dan pengumuman akhir yang bersifat final dikeluarkan sekitar tanggal 30 – 31 Desember 2021.

Untuk mendapatkan kader yang berkualitas dan berintegritas, Kemenkumham berkomitmen menyelenggarakan seleksi CPNS secara profesional dan akuntabel. Peserta dihimbau untuk tidak percaya pada pihak-pihak manapun yang menawarkan bantuan dengan imbalan, karena setiap peserta akan dinilai berdasarkan kemampuannya masing-masing. “Jika ada pihak yang menawarkan bantuan bisa meluluskan peserta, jangan percaya. Saya pastikan itu bohong,” tegas Sekjen.

Peserta dan masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi jalannya proses seleksi dengan memberikan laporan pengaduan kecurangan ke nomor layanan pengaduan 0812 8875 198 . “Proses seleksi dapat dipantau oleh publik. Kalau ada kecurigaan terjadi kecurangan, silahkan laporkan pada nomor layanan pengaduan yang ada. Akan kami tindak lanjuti,” tutur Sekjen.

Peserta juga diharapkan berhati-hati dengan peredaran informasi-informasi tentang seleksi CPNS Kemenkumham yang tidak akurat, karena akan merugikan peserta sendiri. Pasalnya, pada momen ini banyak akun media sosial tidak resmi yang turut menyebarkan informasi. Hati-hati juga terhadap laman atau akun fake (palsu) yang namanya dibuat mirip/identik dengan akun atau laman resmi milik kemenkumham. Panitia hanya memberikan informasi resmi terkait seleksi CPNS di laman cpns.kemenkumham.go.id, serta akun IG @cpns.kumham dan akun @kemenkumhamri yang sudah centang biru.

IMG 20210630 WA0072

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (DIPA Petikan.pdf)Dipa Rutan Raha 2021 90 kB

Kakanwil Pimpin Langsung Pengharmonisasian 7 Raperda Kab Bombana

Kendari- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, memimpin langsung pelaksanaan Rapat Pengharmonisasian 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bombana di ruangan kerjanya, Senin (12/7/2021).

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Sub Bidang (Kasubid) Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Nuraeni bersama seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Bombana.

Adapun 7 Raperda Kabupaten Bombana yang dibahas adalah:

  1. Raperda tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  2. Raperda tentang zona nilai tanah
  3. Raperda tentang pemberian insentif penguatan pendapatan asli daerah di Kab Bombana
  4. Raperda tentang persetujuan bangunan gedung di Kab Bombana
  5. Raperda tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Moico
  6. Raperda tentang garis sempadan
  7. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab Bombana No 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kunjungi Rutan Kolaka, Nugroho Tekankan 2 Poin Penting Dalam Membangun ZI

Kolaka- Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Nugroho mengunjungi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kolaka, Sabtu (19/06/2021).

Kunjungan ini dalam rangka Penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dalam arahannya, Nugroho ungkapkan perasaan bangganya dengan perubahan yang dilakukan oleh Rutan Kolaka. Menurutnya, Rutan Kolaka telah banyak berkembang dibanding saat  terakhir kali ia mengunjungi Rutan Kolaka tahun 2018 lalu. "Terima kasih karena saya sudah diterima  disini. Saya bangga dengan semua perubahan yang telah dilakukan disini," kata Nugroho.

Lebih lanjut, Nugroho mengungkapkan bahwa ada 2 poin utama yang harus dilakukan dalam upaya pembangunan zona integritas. "Ada 2 poin sebenarnya yang wajib kita lakukan dalam pembangunan zona integritas. Yang pertama Pastikan Komitmen pembangunan zona integritas ada pada diri pimpinan dan seluruh jajaran terutama pejabat dan tim kerja. Kemudian yang kedua, Pada waktu yang sama, Pahami Apa itu zona integritas kemudian jalankan," ungkapnya.

Pembangunan zona integritas ini, lanjutnya, bukan hanya semata mata kemauan pimpinan, melainkan menjadi kewajiban seluruh jajaran. Kepada seluruh pegawai, Nugroho juga berpesan agar memanfaatkan setiap rapat kerja untuk meningkatkan pengetahuan tentang Wilayah Bebas Korupsi (WBK). "Manfaatkan meeting seperti ini untuk meningkatkan pengetahuan terkait WBK. Termasuk saat apel. Ketua-ketua pokja harus berani tunjukkan hasil kerjanya. Sampaikan pada saat apel atau meeting. Dengan kita menunjukkan bahwa kita mau berusaha itu sudah bagus dari pada tidak sama sekali," tutupnya.

IMG 20210619 165444