Kendari, (2/03/2013) Kepala Desa/Lurah sebagai struktur organisasi kepemerintah yang paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mempunyai tugas memberi pelayanan dan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan retorasi justice masyarakat yang dipimpinnya. Mau tidak mau, suka tidak suka akan selalu berhadapan dengan hukum yang mempunyai kewajiban mendamaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi di wilayah kerjanya sehingga Lurah/Kepala Desa dituntut untuk bersikap dan bertindak arif, mengedepankan kebenaran hukum, tidak memihak dan dapat memberikan keputusan yang adil.
Olehnya itu melalui Bimtek Penyuluhan Hukum diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dapat memberikan pencerahan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah sebagai tenaga penyuluh yang professional dan berkualitas.
Pembukaan Bimtek Penyuluhan Hukum dibuka secara Resmi oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Sarlotha Merahabia mengemukakan bahwa Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum dilaksanakan bertujuan untuk membentuk kader penyuluh hukum dan membina tenaga penyuluh hukum agar mempunyai wawasan hukum yang luas, menguasai materi dan metode penyuluhan hukum serta mempunyai keteladanan bagi masyarakat yang disuluh, sehingga materi hukum dapat mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan pedoman berprilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Bimtek Penyuluhan Hukum diselnggarakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 4 April 2013 bertempat di Hotel Kubra Kendari dengan jumlah peserta 50 (lima puluh) orang dari unsur Kepala Desa/Lurah yang ada dalam lingkup Kecamatan Ranomeeto dan lingkup Kota Kendari serta dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, sedangkan tenaga pengajar yaitu narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pejabat Struktural dilingkungan Kanwil Hukum dan HAM Sultra serta Akademisi dari Perguruan Tinggi yang ada diwilyah Kita Kendari.
Kendari, (1/04/2013) membentuk mental kepribadian bukan hanya berlaku sejak manusia itu dilahirkan di dunia saja, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pun juga perlu diberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dilandasi etika dan moral sebagai pelayan masyarakat. Ibarat mereka yang baru dilahirkan sebagai abdi masyarakat dan pelayan masyarakat harus benar-benar memiliki integritas dan moralitas yang tinggi serta dapat menanamkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayom, jujur, sigap tangkas dan tangguh serta mengeyampingkan segala bentuk sikap dan etika yang tidak sesuai dengan standar norma PNS.
Kendari. (27/03) Lapas Klas IIA Kendari saat ini telah menampung warga binaan pemasyarakatan kasus narkoba sebanyak seratus orang, ujar Ka. Lapas Klas IIA Kendari Lukman Amin menerima kunjungan Kerja Ka. Kanwil Sulawesi Tenggara beserta rombongan. Dalam acara tatap muka Ka. Kanwil dengan seluruh karyawan dan karyawati Lapas Klas IIA Kendari, Lukman Amin melaporkan data isi Penguni Lapas dengan rincian Napi kasus Narkoba sebanyak 100 orang, Napi Kasus Tipikor 33 Orang, dan kasus lain-lainnya sebanyak 235 orang sehingga jumlah penghuni keseluruhan berjumlah 368 orang.
Kolaka, (30/03/2013) Untuk mengurangi kepadatan penghuni Pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kolaka, Kepala Rutan Sofyan berencana memperluas Rutan dengan memperlebar bagunan pagar keliling samping Rutan. Saat ini Rutan Klas IIB Kolaka dihuni sebanyak 227 orang dengan jumlah kapasitas hanya 150 orang, hal ini dapat memicu kerawanan/gangguan kamtib terutama blok wanita dalam 1 kamar di huni sebanyak 40 orang, yang semestinya hanya di huni 10 orang.
Kendari, (25/03) sebanyak Sembilan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Jajaran Pemasyarakatan Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mengikuti sosialisasi PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mana telah 3 kali mengalami perubahan, olehnya itu Divisi Pemasyarakatan mengkaji dan menelaah perbandingan PP No. 99 Tahun 2012 dengan Peraturan Pemerintah Sebelumnya yaitu PP No. 28 Tahun 2006 dan PP No. 32 Tahun 1999 terkait dengan perbandingan Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, CMB dan PB Bagi Narapidana Terorisme, Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan HAM Berat, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya.
