Kendari, (16/04/2013) Dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Ka. Kanwil Hukum dan HAM Sultra Wahyudin Ukun didampingi Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan Muslim dan Ka. Subag Humas dan Laporan Pandapotan Harahap, berkunjungan ke beberapa instansi Vertikal dinataranya diawali berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pertemuan dengan Ka. Kanwil Kemenag, Wahyudin Ukun selain melakukan silaturahmi, juga membahas masalah penangan Ibadah Haji, terutama dalam hal penanganan Paspor Haji. Mengingat jemaah haji khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara tergolong sangat besar bisa mencapai 2.500 (dua ribu lima ratus) jemaah haji asal Sulawesi Tenggara yang akan diberangkatkan setiap tahunnya. Olehnya itu untuk mengantisipasi jangan adanya keterlambatan pembuatan paspor, Ka. Kanwil berkoordinasi dengan pihak Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Tenggara dan juga akan mengerahkan seluruh personil petugas Imigrasi Kendari untuk dapat menyelesaikan pembuatan paspor tepat pada waktunya.
Ka. Kanwil Kementerian Agama Muchlis A. Machmud menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi Kendari dan beliau menyampaikan kepada Ka. Kanwil Kemenkumham Sultra, kiranya Kantor Imigrasi di Kota BauBau dan Wakatobi segera dibentuk mengingat para jemaah haji yang berasal dari kepulauan mengalami kesulitan terutama masalah pembuatan paspor yang harus jauh-jauh ke kendari untuk membuat paspor, Ujarnya.
Usai berkunjung ke Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, pada pukul 11.00 Wita Ka. Kanwil Kemenkumham Sultra berkunjung ke Pangkalan TNI AL (LANAL) Kendari untuk membicarakan masalah penanganan Imigran Gelap yang akhir-akhir ini marak terjadi di Sulawesi Tenggara, berdasarkan data imigran gelap yang masuk ke wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara melalui Bandara maupun yang berhasil ditangkap di wilayah perairan Sulawesi Tenggara dalam bulan Maret 2013 tercatat sebanyak 300 orang, kemungkinan masih akan terus bertambah mengingat berdasarkan data intelejen pihak keimigrasian mencatat ada sekitar 200 ribu gelombang pengungsi asal timur tengah yang akan masuk ke wilayah Indonesia, dan wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara berpotensi sebagai daerah transit para pengungsi/imigran gelap pencari suaka yang akan menuju Australia.
Ka. Kanwil Hukum dan HAM Wahyudin Ukun memohon bantuan pihak lanal agar pihaknya dapat bersama-sama membantu pihak imigrasi dalam menangani masalah penangkapan Imigran yang masuk ke wilayah Perairan Sulawesi Tenggara, Wahyudin Ukun juga menjelaskan bahwa dalam undang-undang Keimigrasian tidak mengatur tentang penanganan masalah pengungsi, tetapi hanya mengatur tentang masalah perdagangan orang dan kejahatan transnasional yang terorganisir, olehnya itu untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak lain yang memanfaatkan dan ingin mencari keuntungan dari masalah ini, dengan cara memberikan fasilitasi kepada para Imigran gelap dan juga jangan sampai adanya keterlibatan aparat didalamnya, maka Ka. Kanwil akan terus melakukan koordinasi dengan Pihak Lanal Kendari.
Pihak Lanal sendiri akan siap membantu, Komandan lanal Kendari Yos Suryono menjelaskan bahwa potensi gelombang arus pengungsi yang masuk wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara terutama di wilayah Perairan Propinsi Sulawesi Tenggara bisa terjadi peningkatan, mengingat bahwa perairan Sulawesi Tenggara merupakan wilayah perairan yang paling terdekat dengan Australia. Olehnya itu dengan Koordinasi ini pihak Lanal akan mencegah para pengungsi tersebut memasuki wilayah perairan Propinsi Sulawesi Tenggara. Ujarnya.
Pada pukul 02.00 Wita, Ka. Kanwil Kemenkumham Sultra berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan membahas tindak lanjut dari MoU terkait dengan pembentukan Forum Dilkumjakpol pada waktu pembentukan Law And Humand Right Center pada tanggal 27 Juli 2010 yang lalu, yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Olehnya itu dengan kedatangan Ka. Kanwil menemui Ka. Jati Sulawesi Tenggara ingin menghidupkan kembali forum tersebut, mengingat banyak permasalahan yang akan dibahas dalam forum antar penegak hukum sehingga tidak terjadi diskomunikasi antar aparat penegak hukum khususnya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara.
Kendari, Wakil Menteri Hukum dan HAM R.I. Prof Denny Indrayana, S.H., M.H. kemarin (12/04/2013) mengunjungi Lapas Klas IIA Kendari dalam rangka memantau dan melihat keadaan para penghuni serta pelayanan yang diberikan pihak Lapas, dalam kunjungannya ke Lapas Kendari, Wamen mengunjungi beberapa Blok hunian dan berkesempatan bercengkramah dengan beberapa penghuni, ada beberapa penghuni yang menyampaikan terkait dengan pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian hak-hak narapidana, Denny menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mengetatkan pemberian hak-hak narapidana khusunya terkait tindak pidana Korupsi, Narkotika, dan Terorisme serta tindak pidana khusus lainnya. Denny juga menjelaskan untuk tindak pidana Narkotik pengetatan diberlakukan kepada para pengedar sedangkan kepada para pengguna Narkoba tidak diberlakukan pengetatan dalam pemberian hak-hak narapidana seperti PB, CMB dan hak-hak lainnya,.
Kendari. ( 10/04/2013) Berdasarkan data tahun 2012, Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebanyak 173 Perda dari 3.000 perda yang dievaluasi, perda yang bermasalah sehingga dibatalkan diakibatkan Perda tersebut tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi lainnya. Selian itu pula Peraturan Daerah dibentuk tidak berangkat dari Rencana Kerja Pemerintah dan tidak melalui tahap perencanaan yang matang yang disebut dengan Prolegda (Program Legislasi Daerah) terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu Inventarisasi, seleksi, koordinasi, penetapan dan tahap penyebarluasan.
Kendari (11/04/2013) Merefleksi peringatan Hari Pemasyarakatan ke 49 yang dicetuskan oleh DR Sahardjo 49 Tahun yang lalu mengubah system Kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip Pemasyarakatan, di cetuskan pada tanggal 27 April 1964, sehingga ditetapkan menjadi Hari Bakhti Pemasyarakatan yang diperingati setiap tahunnya oleh Insan Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.
Kendari, (3/04/2013) Sudah menjadi suatu kebiasaan diseluruh lembaga organisasi kepemerintahan apabila ingin meningkatkan golongan / pangkat harus melalui tahap uji kompetensi untuk menjadi aparatur dan meningkatan mutu kualitas sumber daya manusia, mengingat bahwa profesionalisme sumber daya manusia aparatur dalam iklim reformasi birokrasi merupakan upaya yang berkelanjutan, yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan kearah yang lebih baik.
