Kendari, (2/03/2013) Kepala Desa/Lurah sebagai struktur organisasi kepemerintah yang paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mempunyai tugas memberi pelayanan dan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan retorasi justice masyarakat yang dipimpinnya. Mau tidak mau, suka tidak suka akan selalu berhadapan dengan hukum yang mempunyai kewajiban mendamaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi di wilayah kerjanya sehingga Lurah/Kepala Desa dituntut untuk bersikap dan bertindak arif, mengedepankan kebenaran hukum, tidak memihak dan dapat memberikan keputusan yang adil.
Olehnya itu melalui Bimtek Penyuluhan Hukum diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dapat memberikan pencerahan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah sebagai tenaga penyuluh yang professional dan berkualitas.
Pembukaan Bimtek Penyuluhan Hukum dibuka secara Resmi oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Sarlotha Merahabia mengemukakan bahwa Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum dilaksanakan bertujuan untuk membentuk kader penyuluh hukum dan membina tenaga penyuluh hukum agar mempunyai wawasan hukum yang luas, menguasai materi dan metode penyuluhan hukum serta mempunyai keteladanan bagi masyarakat yang disuluh, sehingga materi hukum dapat mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan pedoman berprilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Bimtek Penyuluhan Hukum diselnggarakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 4 April 2013 bertempat di Hotel Kubra Kendari dengan jumlah peserta 50 (lima puluh) orang dari unsur Kepala Desa/Lurah yang ada dalam lingkup Kecamatan Ranomeeto dan lingkup Kota Kendari serta dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, sedangkan tenaga pengajar yaitu narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pejabat Struktural dilingkungan Kanwil Hukum dan HAM Sultra serta Akademisi dari Perguruan Tinggi yang ada diwilyah Kita Kendari.