Berita Utama

PENGUATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DIBIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Kendari, (2/05) Pemerintah Indonesia saat ini memang berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan menerapkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Kedua hal ini baru bisa tercapai jika penyelenggaraan pemerintahan didasakan pada prinsip kepastian hukum, professional, visioner, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.

Banyak kasus korupsi sebagian besar didominasi terkait dengan permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah, rendahnya kualitas layanan public yang tidak memenuhi harapan masyarakat, birokrasi pemerintahan yang tak efisien, transparansi dan akuntabelitas yang rendah, serta rendahnya disiplin dan etos kerja aparatur Negara, menjadikan bangsa Indonesia sangat terpuruk dengan tingginya praktek korupsi menjadikan penyebab kehancuran suatu bangsa.,

Oleh sebab itu, Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan diberbagai sector termasuk perbaikan regulasi untuk menyesuaikan dengan kondisi kontemporer dan konsep ideal yang ingin dicapai dengan dibentuknya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan maksud untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, efisiensi belanja Negara dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD yang mengatur mengenai system dan prosedur lelang yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance.

Seiring dengan Amanat Perpres tersebut, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mengadakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang diikuti 50 (lima puluh perserta) terdiri dari para KPA, PPK dan Panitia Pengadaan yang telah bersertifikasi yang dikeluarkan oleh LKPP dengan maksud memberikan penguatan mutu sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa, agar para KPA, PPK dan panitia pengadaan bener-benar memahami implementasi amanat Perpres 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga tidak terjadi salah penafsiran dalam mengimplementasikan aturan tersebut.

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yang dimulai tanggal 2 s/d 4 Mei 2013 bertempat di Hotel Athaya Kendari. Dalam sambutannya Ka. Kanwil Hukum dan HAM Sultra Wahyudin Ukun menyampaikan bahwa melalui Bimtek ini merupakan wujud dari komitmen Kementerian Hukum dan HAM untuk terus melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sultra dalam hal pengadaan barang/jasa, dan Bimtek ini adalah bagian dari upaya sistematis Kementerian Hukum dan HAM dalam merespon perkembangan dan perubahan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, ujarnya.

Berita Utama

AKU BANGGA JADI WARGA PENGAYOMAN ”UNGKAPAN SALAH SEORANG CPNS PADA ACARA PELEPASAN MASA ORIENTASI DAN MULAI MENJALANKAN TUGAS”

Kendari, (2/05/2013) Pagi yang ceria menghiasi kota Kendari, merupakan pagi yang sangat istimewa bagi 36 (tiga puluh enam) CPNS dilingkungan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang akan mengakhiri masa orientasinya selama 1 (satu) bulan, masa orientasi terdiri dari 2 tahap yakni orientasi fisik di mulai dari tanggal 1 s/d 6 April 2013 yaitu berupa pengenalan senjata, peraturan Baris Berbaris, Tata Upacara Militer serta beladiri praktis, sedangkan orientasi pengenalan tugas pokok dan fungsi kanwil di mulai dari tanggal 8 April s/d 1 Mei 2013, yang mana seluruh CPNS diberikan bekal pengetahuan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Divisi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

Salah seorang CPNS, Tri Hadi mengungkapan, “saya sangat senang bisa bergabung pada institusi ber logo Pohon Beringin, ia sangat bersukur karena bisa terjaring dari ribuan pelamar dan berhasil lolos menjadi CPNS dilingkungan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, semua ini berkat kerja keras, dukungan keluarga dan doa orang tua. Tri Hadi yang di lahirkan di Kendari seorang anak dari putra punawirawan ABRI yang tidak menyangka dapat lulus mengingat persaingan yang begitu banyak, berat dan sangat ketat, apalagi di era saat ini harus segala sesuatunya memakai uang, akhirnya secara tidak di sangka-sangka ia dapat terjaring dan lolos sebagai CPNS dilingkungan Kanwil Hukum dan HAM Sultra, tanpa sedikitpun mengeluarkan uang. Harapannya kedepan kiranya, “saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan akan senantiasa menjaga integritas demi kemajuan Kementerian Hukum dan HAM kearah yang lebih baik, sesuai bait dalam Mars Pengayoman yaitu, “Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas” ungkapnya.

Pada acara pelepasan masa orientasi CPNS, Kepala Kantor Wilayah Wahyudin Ukun memberikan pengarahan dihadapan seluruh CPNS di damping Para Kepala Divisi dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi tenggara, dalam pengarahannya Wahyudin Ukun menyampaikan beberapa hal diantaranya dalam pelaksanaan tugas kiranya lakukan tugas sesuai dengan standar oprasional proesedur (SOP) yang telah di tentukan, dan kembangkanlah kreatifitas dan inovasi terkait dalam memudahkan pelaksanaan tugas sepanjang tidak keluar dari koridor aturan perundang-undangan yang berlaku, dan jagalah nama baik dan Citra Kementerian Hukum dan HAM, serta jadikanlah panutan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, ujar Wahyudin Ukun.

Sebanyak 36 (tiga puluh enam) CPNS akan melaksanakan tugas di 9 UPT dilingkungan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dengan perincian, Kanwil Hukum dan HAM sebanyak 5 orang, Lapas Kendari 4 orang, Lapas Baubau 4 orang, Rutan Kendari 4 orang, Rutan Raha 4 Orang, Rutan Unaaha 4 orang, Bapas Baubau 1 orang, Rupbasan Kendari 4 orang dan Kantor Imigrasi Kendari 2 orang. Para CPNS yang telah digembleng selama 1 bulan di Kantor Wilayah selanjutnya akan diserahkan kepada para Ka. UPT untuk mulai menjalankan tugas dan dapat di bimbing dan di bina sesuai dengan kompetensi yang ia miliki.

Berita Utama

LAPAS BAUBAU BUTUH PERLUASAN KANTOR

Kendari, Kepala Kantor Wilayah Wahyudin Ukun kemarin (25/04/2013) berkunjung ke Lapas Klas IIA Baubau dalam rangka silaturahmi dan perkenalan sekaligus koordinasi dengan instansi penegak hukum di Kota Baubau, Ka. Kanwil hukum dan HAM tiba di Kota Baubau usai berkunjung ke Kabupaten Muna pada pukul 12.30 Wita dan langsung disambut baik oleh Ka. Lapas Baubau beserta jajaraannya.

Pada kunjungannya ke Lapas Baubau, Ka. Kanwil langsung melakukan brifing dihadapan seluruh pejabat structural dilingkungan Lapas dan Bapas Baubau beserta seluruh karyawan dan karyawatinya. Dalam brifing tersebut Kepala Kantor Wilayah Wahyudin Ukun menyampaikan beberapa hal terkait dengan peningkatan kinerja mengingat saat ini di era reformasi birokrasi seluruh aparatur Negara khususnya pada Kementerian Hukum dan HAM R.I., diharapkan dapat bekerja secara proporsional dan prefesional apalagi jajaran kita telah mendapatkan remunerasi sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus melaksanakan tugas dengan baik. Selain itu pula untuk di jajaran Pemasyarakatan telah di canangkan gerakan “Getting To Zerro Halinar” dengan maksud mengupayakan peredaran HP, pungli dan Narkoba didalam Lapas/Rutan ke titik “0” yang artinya tidak ada lagi ditemukan para penghuni yang menggunakan HP di dalam Blok sel tanpa sepengetahuan petugas, pungutan liar antara penghuni dengan petugas, serta peredaran Narkoba di Lapas/Rutan. Semua itu butuh perjuangan dan kerja keras serta kesungguhan dari kita semua ujar Wahyudin Ukun.

Usai melakukan tatap muka dengan seluruh jajaran karayawan dan karyawati Lapas dan Bapas Baubau, Ka. Kanwil berkesempatan meninjau ke beberapa blok sel dan berkesempatan berdialog dengan para penghuni. Melihat kondisi padatnya penghuni dan sempitnya ruang gerak penghuni dapat menyebabkan kerawanan yang memicu gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, mengingat di dalam Lapas Baubau tidak memiliki lapangan untuk kegiatan olah raga, selama ini kegiatan senam pagi dilakukan di aula, itupun tidak bisa menampung keseluruhan penghuni untuk melakukan kegiatan olah raga tersebut ujar Ka. Lapas Bau Bau Erwedi Supriyanto.

Erwedi berharap kiranya Lapas Baubau dapat diberikan anggaran untuk renovasi dan perluasan Lapas dalam rangka memberikan pelayanan kepada para penghuni terutama dalam hal memberikan pelayanan jasmani maupun rohani berupa lapangan untuk sarana olah raga dan sarana keterampilan untuk mendukung kegiatan pembinaan kemandirian, sehingga para penghuni dalam menjalankan pidananya di Lapas tidak merasa jenuh, sekaligus dapat memberikan bekal keterampilan kelak ia bebas nanti.

Kepala Kantor Wilyah berserta rombongan usai mengunjungi Lapas Baubau, Ka. Kanwil berkesempatan mengunjungi beberapa instansi penegak hukum yang ada di Kota Baubau, yakni berkunjung ke Kantor Kejaksaan Baubau, Kantor Pengadilan Negeri Baubau, Polres Kota Baubau dan Kodim Baubau dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dibidang Pemasyarakatan dan penegakkan hukum lainnya melalui UPT lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra yang berada di Kota Baubau yakni Lapas Klas IIA Baubau dan Bapas Klas II Baubau.

Usai mengunjungi instansi penegakkan hukum di wilayah Kota Baubau, Ka. Kanwil berkesempatan berkunjung ke Bapas Klas II Baubau dan melihat secara langsung pelaksanaan tugas di Bapas serta kendala yang dihadapi petugas PK Bapas yang mempunyai wilayah tugas mencakup 6 (enam) Kabupaten dan Kota susah di jangkau karena berada diwilayah kepulauan yang sarana transportasinya sangat minim.

Berita Utama

DUA MOMENT BERSEJARAH “JAJARAN PEMASYARAKATAN DAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA BERSAMAAN MEMPERINGATI HARI JADINYA KE- 49”

DSC 0713

Kendari, (27/04) Setiap tanggal 27 April merupakan hari bersejarah yang diperingati oleh 2 (dua) intitusi besar yakni Jajaran Pemasyarakatan yang pada masa itu, Sahardjo, S.H. menjabat sebagai menteri Kehakiman R.I. yang mendapatkan Penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.

Sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 27 April 1964 dilakukan penyerahan wilayah kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, Kolonel Inf.A.A Rifai kepada Pejabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong. Pada saat itu Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara mulai berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Oleh karena itu tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati.

Pada acara peringatan HUT Sulawesi Tenggara yang di pusatkan di areal Ex MTQ Kendari dengan inspektur upacara Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam. Dalam peringatan tersebut, digelar juga parade dirgantara yaitu atraksi terjun payung yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara dengan menggunakan pesawat C130 B Hercules dan pesawat Super Puma yang diharapkan bisa menghibur masyarakat Sultra, acara atraksi dirgantara yang dilaksanakan dalam memeriahkan HUT Sultra ke 49 adalah merupakan bentuk telah terjalinnya hubungan baik antara Panglima TNI dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, ujar Nur Alam.

DSC 0697 DSC 0700

Usai menghadiri acara HUT Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Wahyudin Ukun pada pukul 09.30 tampil sebagai Inspektur Upacara pada peringatan HUT Pemasyarakatan yang di gelar di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA kendari. Dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Wahyudin Ukun membacakan Sambutan Menteri Hukum dan HAM R.I. menyampaikan bahwa dalam Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan terkandung semangat dan upaya yang sungguh-sungguh untuk berubah dari jajaran Pemasyarakatan. Agar gerak perubahan ini dilaksanakan secara menyeluruh, maka semagat ini harus terus digelorakan dan kinerja harus terus ditingkatkan. Kewajiban Institusi Pemasyarakatan akan terwujud ketika seluruh jajran Pemasyarakatan berani mengintrospeksi diri, melakukan evaluasi, serta bahu membahu dalam membenahi Institusi Pemasyarakatan, ujar Wahyudin Ukun.

DSC 0711 DSC 0774

Dalam mewarnai peringat HUT Pemasyarakatan ke 49 dilingkungan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, dilakukan pemusnahan barang-barang hasil penggeledahan para penghuni di Lapas/Rutan se Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Tim Satgas Kamtib di masing-masing UPT yang berhasil menyita beberapa Handphone, benda-benda tajam seperti silet dan benda lainnya yang masuk ke dalam blok sell, merupakan benda terlarang yang membahayakan yang dapat sebagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.

Selain itu pula pada HUT Pas ke 49, diberikan pula penghargaan kepada UPT Pemasyarakatan yang masuk dalam katagori UPT terbaik dalam hal pengoptimalan Pelayanan berbasis Informasi Teknologi (IT) yang diberikan kepada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Unaaha dari Menteri Hukum dan HAM R.I. pemberian penghargaan UPT terbaik tersebut adalah bentuk penghargaan atas keberhasilan dalam mengiplementasikan pelayanan informasi kunjungan maupun pemberian hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara on line seperti Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.

Berita Utama

KUNJUNGAN KE KABUPATEN MUNA”KA. KANWIL KEMENKUMHAM SULTRA TEMUI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KA. POLRES MUNA”

Kendari, (23/04/2013) Untuk mengintensifkan hubungan koordinasi antar aparat penegak hukum di daerah, Kepala Kantor Wilayah berkunjung ke instansi penegak hukum di Kabupaten Muna yang diawali berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri Muna. Pada pertemuannya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Ka. Kanwil Kemenenkumham Sultra Wahyudin Ukun selain melakukan silaturahmi juga ingin mengintesifkan lagi hubungan koordinasi melalui Unit Pelaksana Tekhnis yang ada di Kabupaten Muna yaitu Rutan Klas IIB Raha.

Kepala Kejaksaan Negeri Muna Chandra Yahya Wello merespon baik kunjungan Ka. Kanwil dan pihaknya akan lebih meningkatkan hubungan koordinasi dengan pihak Rutan Klas IIB Raha terutama menyangkut masalah eksekusi putusan hakim, berita acara pelaksanaan putusan hakim serta proses pelaksanaan pembebasan bersyarat ungkapnya.

Usai berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri, rombongan Kepala Kantor Wilayah terdiri dari Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan, Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan Kepala Sub. Bagian Humas dan Laporan serta Kepala Rutan Klas IIB Raha melanjutkan perjalanan dan berkunjung ke Kantor Pengadilan Negeri Raha. Pada pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri, Ka. Kanwil Kemenkumham Sultra yang sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra (16/04) dan membicarakan masalah forum Dilkumjakpol dengan maksud untuk mempererat hubungan koordinasi sekaligus sebagai wadah untuk mensinegikan dan menyamakan persepsi dalam hal pelaksanaan tugas dilapangan sehingga tidak adanya lagi ego sektoral antar aparat penegak hukum, ujar wahyudin ukun.

Selain menemui Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri Raha, Ka. Kanwil Kemenkumham Sultra juga berkesempatan menemui Ka. Polres Kab. Muna. Dalam pertemuannya dengan Ka. Polres Muna membahas tentang kasus-kasus yang menonjol di Kab. Muna. Ka. Polres Sempana Sitepu mejelaskan bahwa kasus-kasus yang menonjol di Kabupaten Muna adalah kasus penganiayaan dan tauran antar kelompok masyarakat dipicu oleh minuman-minuman keras. Masyarakat Muna identik dengan minum-minuman keras, sehingga tindak criminal penganiayaan juga semakin meningkat. Olehnya itu pihak Polres Muna senantiasa melakukan razia minuman-minuman keras dan terus melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengantisipasi terulangnya kembali perkelahian antar kampung.

Usai berkunjung ke beberapa Intansi Penegak Hukum di Kab. Muna, Ka. Kanwil berserta rombongan berkunjung ke Rutan Klas IIB Raha, serta melakukan tatap muka dengan seluruh jajaran pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raha. Dalam acara tatap muka tersebut, Ka. Kanwil mengajak kepada seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan tingkat kedisiplinan, mulai dari mendisiplinkan diri sendiri, dan disiplin waktu, dan yang terpenting adalah kita sebagai aparatur Negara senantiasa menjaga kehormatan dan kode etik dalam bertugas, berikanlah contoh prilaku yang baik sehingga dapat jadikan panutan kepada para penghuni, keluarga dan masyarakat ujur Wahyudin Ukun.

Setelah melakukan tatap muka dengan jajaran pejabat dan pegawai Rutan Klas IIB Raha, Ka. Kanwil berkesempatan berkunjung dan melihat kondisi penghuni di dalam Blok sel dan bercengkrama dengan beberapa penghuni, dalam peninjauannya ke beberapa Blok sel, banyak keluhan dari beberapa penghuni, yakni pihak Rutan tidak memiliki sell khusus karantina, yaitu blok sel yang memisahkan penghuni yang mengidap penyakit menular. Sejauh ini Kepala Rutan Raha, Amri telah melakukan langkah-langkah yaitu memisahkan penghuni yang mengidap penyakit menular pada Blok khusus, Amri membenarkan bahwa Rutan Raha belum memilki blok khusus karantina yang memisahkan penghuni yang mengidap penyakit menular, olehnya itu dengan kedatangan Ka. Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, kiranya pada tahun anggaran tahun depan, kiranya Rutan Raha dapat diberikan anggaran untuk pembuatan blok khusus karantina tersebut, Ka. Kanwil akan menyikapi permasalahan tersebut, dan akan mengusulkan rencana pembangunan blok khusus tersebut ujar wahyudin ukun.