Berita Utama

KANWIL KEMENKUMHAM SULTRA GELAR RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Kendari, (18/09/2013) Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya akan potensi sumber daya alam khususnya pertambangan menjadi incaran para pengusaha-pengusaha asing yang ingin menginventasikan di bumi Anoa, selain itu pula wisata bawah laut yang sangat indah juga menarik para warga asing untuk datang dan berkunjung ke wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga keberadaan warga asing tersebut perlu pengawasan secara seksama tentang keberadaannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam menjaga dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban ikhwal keberadaan warga asing di Indonesia khususnya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing SIPORA yang melibatkan beberapa instansi yang membahas tentang tukar menukar informasi tentang keberadaan dan kegiatan orang asing ; memecahkan masalah dan mencari solusi yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing yang berpotensi dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan kepentingan bangsa ; memecahkan masalah orang asing yang tidak bisa di tangani oleh masing-masing badan/instansi pemerintah secara sendiri-sendiri sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu instansi dan dapat ditangani serta tidak menimbulkan masalah bersama, cukup diinformasikan kepada badan/intansi pemerintah terkait serta melakukan operasi bersama pengawasan orang asing.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan selama sehari diikuti sebanyak 15 (lima belas) orang yang diselenggarakan di Hotel Wanua Monapa Kab. Konawe Selatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Wahyudin Ukun didampingi oleh para pejabat structural eselon II, III dan IV serta para kepala Unit Pelaksana Tekhnis.

Berita Utama

GERAKAN INDONESIA BERSERRI DI UNIT PELAKSANA TEKHNIS DILINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM SULTRA

Kendari, (22/10/2013) Dalam rangka turut menyukseskan Gerakan Indonesia Berserri (GIB) yang masuk dalam katagori perlombaan dalam memeriahkan peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2013, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam mensukseskan pencanganan gerakan tersebut melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu pertama, "Jum'at Berserri menuju Indonesia yang berkreasi" mengusung konsep efektivitas penggunaan hari kerja tepatnya hari Jum'at sebagai sarana untuk mengimplementasikan GIB dalam bentuk Jum'at Bugar (Senam Pagi), Jum'at Sehat (Pemeriksaan/ Kontrol Kesehatan), Jum'at Beriman (Kegiatan Kerohanian), Jum'at Bersih (Kontrol Kebersihan Kantor), dan Jum'at Rapih (Kontrol Kerapihan Kantor) yang kedua, konsep "Lingkungan yang Hijau, Asri dan Bernuansa Alami" merefleksikan lingkungan kantor sebagai penghasil oksigen bagi kehidupan. Penghasil oksigen dimaksudkan untuk menciptakan ruang terbuka di lingkungan kantor yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau sebagai media untuk menghasilkan oksigen. Kegiatan ini tercermin dalam suasana kantor yang memenuhi unsur, seperti Halaman Kantor yang Rindang, Lobby atau Ruang berbasic alam, dan Ruang Kerja Responsif Tumbuhan.

Gerakan Indonesia Berserri tersebut diaplikasikan kepada unit pelaksana tekhnis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melalui foto dokumentasi kegiatan yang di himpun oleh Sub. Bagian Humas dan Laporan dalam turut serta mensukseskan gerakan tersebut yang nantinya akan menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan baik di lingkungan perkantoran, keluarga maupun diri pribadi masing-masing.

P2080063 P2080050

Berita Utama

KANWIL KEMENKUMHAM SULTRA SELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI DILKUMJAKPOL DALAM UPAYA SINKRONISASI PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Kendari (03/09/2013) untuk mewujudkan persamaan persepsi dan menyelaraskan hubungan antara aparat penegak hukum merupakan implementasi dari Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI No. 009/KMA/SKB/V/2010, No. M.HH.-35.UM.03.01 Tahun 2010, No. KEP-059/A/JA/05/2010, No. B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

Mengacu surat Keputusan bersama tersebut, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menyelenggerakan Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL yang pertama kali melibatkan seluruh aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Tenggara dengan maksud dan tujuan untuk Menginventarisasi permasalahan aktual yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penegakan Hukum di wilayah Sulawesi Tenggara dalam kerangka Tata Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) dan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pelaksanaan Rapat yang di gelar di Restoran Fajar mendapat apresiasi dari seluruh instansi penegak hukum, ternyata melalalui forum tersebut banyak permasalahan yang timbul di lapangan terkait masalah koordinasi dengan masing-masing instansi, dan rapat koordinasi ini akan menjadi agenda rutin dan sebagai instansi pelaksananya pun akan digilir, untuk yang pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk selanjutnya akan digelar dan dilaksanakan oleh Instansi aparat Penegak Hukum lainnya.

Dalam pelaksanaan rapat tersebut peserta dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra berjumlah 15 (lima belas) orang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra, sedangkan Pengadilan Tinggi Sultra sebanyak 9 (Sembilan) orang, Kejaksaan Tinggi Sultra 10 (sepuluh) orang dan Polda Sultra sebanyak 14 (empat belas) orang yang dihadiri oleh Wakapolda Sultra.

Usai pelaksanaan rapat, tim perumus yang terdiri dari masing-masing isntansi menyimpulkan hasil dari rapat tersebut yang dituangkan dalam suatu kesepatan (MoU) dan ditandatangani oleh pimpinan dari masing-masing yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Berita Utama

KANWIL KEMENKUMHAM SULTRA MERAIH PERINGKAT KELIMA DALAM PELAPORAN KEUANGAN TERBAIK “TREASURY AWARD 2013”

Kendari, (10/09/2013) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerima penghargaan Treasury Award 2013 dalam hal Laporan Keuangan Terbaik data yang dirilis Inspektorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Salaeh Lasata.

Menurut Saleh Lasata, penerimaan penghargaan yang diberikan kepada instansi yang telah menunjukan kinerjanya dalam hal pelaporan keuangan, hal itu tidak diperoleh begitu saja, butuh kerja ekstra dan komitmen bersama sehingga aturan penganggaran dipedomani dengan baik, yang paling utama adalah bagaimana membangun menset petugas kuasa pengguna anggaran (KPA) dan satuan kerjanya dulu dalam penggunaan anggaran sekaligus fungsi control untuk menjaga dan memastikan penggunaan anggaran tidak keluar dari koridor.

Dalam penilaian pemeilihan penerima Tresury Award 2013 (laporan Keuangan Terbaik) diakui Kepala Kanwil Inspektorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Sultra, Tiarta Sebayang, bukan alasan menurutnya, ada beberapa criteria menjadi pertimbangan sehingga mereka layak menyandang gelar tersebut. Ketepatan waktu, kelengkapan, bobot kerja dan kualitas pelaporan. Bukan hanya sisi realitasnya dinilai, tapi mulai perencanaan dan penarikan serta penggunaan anggaran juga jadi pertimbangan. Beberapa hal itu menjadi pertimbangan sebelum memberikan predikat itu, ujar tirta saat ditemui seusai kegiatan.

Penerimaan Treasury Award 2013 diibagi beberapa katagori, diantaranya Laporan Keuangan Terbaik, Penghargaan Katagori Belanja Barang Terbaik, Penghargaan Katagori belanja modal terbaik, dan penghargaan kinerja anggaran terbaik. Untuk Laporan Keuangan terbaik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mendapat peringkat kelima dari sepuluh lembaga/instansi yang mendapat penghargaan, diantaranya peringkat pertama di raih oleh Kepolisian Daerah Sultra, peringkat kedua Kanwil BPN Sultra dan peringkat keempat di raih oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sedangkan BPK RI perwakilan Sultra dan BPKP Perwakilan Sultra dibawah peringkat Kanwil Kemenkumham Sultra yakni di peringkat keenam dan ketujuh. Penerima penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Divisi Administrasi Wahyudi yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

Berita Utama

Melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Melalui pengelolaan keuangan Negara secara benar dan tepat serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kendari, (31/08/2013) Kepala Kantor Wilayah Wahyudin Ukun secara resmi menutup kegiatan pendidikan dan pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, bekekrjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Prov. Sultra yang dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Athaya Kendari.

Pelaksanaan Pendidikan ini diharapkan menjadi pedoman dalam menjembatani kesenjangan antara pemahaman yang telah melekat pada setiap individu dengan bagaimana menerapkan SPIP itu sendiri disetiap unit kerja, sehingga SPIP dapat mewarnai setiap aktivitas rutin sehari-hari dan pada akhirnya dapat menjadi sebuah budaya organisasi.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Wahyudin Ukun menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu ; Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara ; Keandalan pelaporan keuangan ;Pengamanan aset Negara ; Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Olehnya itu Ka. Kanwil mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama mengikuti Bimtek ini sehingga SPIP dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian, yang telah di raih oleh kementerian Kementerian Hukum dan HAM R.I. dan hal tersebut harus tetap dapat kita pertahankan.

Dalam acara tersebut, diberikan penghargaan kepada 3 (tiga) orang peseta terbaik yang telah mengikuti Bimtek dengan nilai sangat memuaskan dilihat dari penguasaan materi melalui hasil post tes, dan panitia menetapkan Masudi (Ka. Rutan Kendari) sebagai peringkat Pertama, Saibuddin (Lapas Kendari) sebagai peringkat ke dua sedangkan peringkat ke tiga di raih oleh sdri. Wa Salifa (Kanim Kendari).