Berita Utama

WAMEN “JAGA INTEGRITAS SELAMATKAN INDONESIA”

Kendari, Wakil Menteri Hukum dan HAM R.I. Prof Denny Indrayana, S.H., M.H. kemarin (12/04/2013) mengunjungi Lapas Klas IIA Kendari dalam rangka memantau dan melihat keadaan para penghuni serta pelayanan yang diberikan pihak Lapas, dalam kunjungannya ke Lapas Kendari, Wamen mengunjungi beberapa Blok hunian dan berkesempatan bercengkramah dengan beberapa penghuni, ada beberapa penghuni yang menyampaikan terkait dengan pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian hak-hak narapidana, Denny menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mengetatkan pemberian hak-hak narapidana khusunya terkait tindak pidana Korupsi, Narkotika, dan Terorisme serta tindak pidana khusus lainnya. Denny juga menjelaskan untuk tindak pidana Narkotik pengetatan diberlakukan kepada para pengedar sedangkan kepada para pengguna Narkoba tidak diberlakukan pengetatan dalam pemberian hak-hak narapidana seperti PB, CMB dan hak-hak lainnya,.

Usai mengunjungi Lapas Klas IIA Kendari, Wamen beserta rombongan langsung menuju Kantor Wilayah untuk bertatap muka secara langsung dengan para Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, sebanyak 36 (tiga puluh enam) CPNS tersebut menerima pembekalan dan pencerahan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM R.I. dalam acara tersebut dilakukan juga pemutaran Film,Wamen mengajak kepada Calon Pegawai Negeri Sipil bisa menjaga “Integritas” untuk menyelamatkan Indonesia kearah yang lebih baik, mengingat praktek suap dan pungli telah merajalela pada sendi-sendi kehidupan bangsa ini.

Wamen juga memaparkan proses Penerimaan CPNS, mulai dari pendaftaran sampai dengan penentuan kelulusan yang benar-benar obyektif, transparan serta bersih dan jauh dari unsur KKN, dan jadilah PNS (Pegawai Nihil Setoran) khususnya dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang senantiasa menjaga Integritas Demi kemajuan bangsa ini dari kehancuran ujar Denny.

Berita Utama

“MEMBANGUN PEMASYARAKATAN PRODUKTIF” DILANDASI JIWA SPORTIFITAS

Kendari (11/04/2013) Merefleksi peringatan Hari Pemasyarakatan ke 49 yang dicetuskan oleh DR Sahardjo 49 Tahun yang lalu mengubah system Kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip Pemasyarakatan, di cetuskan pada tanggal 27 April 1964, sehingga ditetapkan menjadi Hari Bakhti Pemasyarakatan yang diperingati setiap tahunnya oleh Insan Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam memperingati HUT Pemasyarakatan ke 49, Jajaran Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melaksanakan Pekan Olah Raga yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Wahyudin Ukun di hadiri para Kepala Divisi, dan pejabat Struktural Eselon III dan IV serta para Kepala Unit Pelaksana Tekhnis diwilayah Kota Kendari.

Pelaksanaan Pekan Olah Raga dalam memperingati Hari Pemasyarakatan dengan bertemakan “Membangun Pemasyarakatan Produktif” dengan maksud mempererat tali silaturahmi sekaligus sebagai sarana strategis yang dapat mendukung peningkatan integritas Struktural dan internal kesatuan kerja pegawai Pemasyarakatan khususnya dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara ujar Wahyudin Ukun dalam membuka Pekan Olah Raga tersebut, dan beliau juga menyampaikan, Pertandingan olah raga ini harus dilandasi jiwa sprotifitas, kalah dan menang bukan menjadikan hal yang utama, tetapi jiwa kebersamaan dan tali persaudaran itulah tujuan kita sehingga sebagai pemicu semangat petugas dalam memperbaiki kinerja dan juga sebagai pembimbing dan Pembina warga binaan pemasyarakatan agar ia menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia perbuat.

Pekan Olah Raga, melibatkan 8 (delapan) kontingen diantaranya Kanwil Hukum dan HAM Sultra, Lapas Klas IIA Kendari, Rutan Klas IIA Kendari, Rutan Klas IIB Unaaha Rutan Klas IIB Kolaka, Bapas Klas II Kendari, Rupbasan Klas I Kendari dan Kantor Imigrasi Kendari dengan mempertandingkan beberapa cabang olah raga untuk para pegawai yaitu pertandingan Bola Volley Putra/Putri, Tenis Meja Putra/Putri, Pertandingan Domino, Bola Gotong Royong dan Perlombaan Paduan Suara Mars Pemasyarakatan. Sedangkan perlombaan untuk warga binaan pemasyarakatan meliputi : Tilawah, Adzan, Kultum dan Hafalan surah-surah Pendek Al-Quran, dan akhir dari perlombaan akan dilakukan jalan santai dan pembagian door prize.

Foto Kontingen Gabungan1

Foto Kontingen Gabungan2

Berita Utama

“MAU MENJADI PERWIRA HARUS MELALUI UJI KOMPETENSI”

Kendari, (3/04/2013) Sudah menjadi suatu kebiasaan diseluruh lembaga organisasi kepemerintahan apabila ingin meningkatkan golongan / pangkat harus melalui tahap uji kompetensi untuk menjadi aparatur dan meningkatan mutu kualitas sumber daya manusia, mengingat bahwa profesionalisme sumber daya manusia aparatur dalam iklim reformasi birokrasi merupakan upaya yang berkelanjutan, yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan kearah yang lebih baik.

Dalam penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pegawai mengikuti ujian penyesuaian ijazah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang di buka oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Sarlotha Merahabia dan di damping Kepala Divisi Administrasi Wahyudi, Kepala Bagian Umum Agustinus Tangkemanda serta perwakilan dari pusat yaitu Asep Sudrajat dari Biro Kepegawaian Kemenkumham R.I. dan Ujo Sujeto dari Dijen Imigrasi.

Plh. Kepala Kantor Wilayah Sarlotha Merahabia yang membacakan sambutan Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa salah satu tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM adalah program penataan system manajemen SDM Aparatur yaitu melalui system rekrutmrn yang terbuka transparan dan akuntabel ; analisa jabatan ; Evaluasi Jabatan ; Penyusunan standar kompetensi jabatan ; penerapan system penilaian kinerja individu ; pembangunan/pengembangan database pegawai dan pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi.

Selain itu pula Sekretaris Jenderal dalam sambutannya di bacakan oleh Kadiv PAS berpesan agar semua pegawai di jajaran kementerian Hukum dan HAM baik pusat maupun di wilayah untuk “ MAJU” TIDAK MUNDUR LAGI” dalam arti kita semua maju dan maju terus, hari-hari kedepan tugas kita semakin berat, untuk itu mari…..kita terus meningkatkan Kinerja Kita Makin Hari Makin Baik, dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang professional dan mandiri.

Usai pelaksanaan ujian dilaksanakan pula pemusnahan soal-soal ujian oleh panitia, dengan maksud agar soal-soal ujian tersebut tidak bocor, karena pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah ini tidak dilaksanakan secara serentak sehingga dikhawatirkan akan ada kebocoran soal diwilayah yang belum melaksanakan pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah, pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh seluruh peserta dan pantia pelaksana ujian Penyesuaian Ijazah baik dari tim pusat maupun dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra.

Berita Utama

“ BANYAK PERDA BERMASALAH AKIBAT TIDAK MELALUI PROLEGDA”

Kendari. ( 10/04/2013) Berdasarkan data tahun 2012, Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebanyak 173 Perda dari 3.000 perda yang dievaluasi, perda yang bermasalah sehingga dibatalkan diakibatkan Perda tersebut tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi lainnya. Selian itu pula Peraturan Daerah dibentuk tidak berangkat dari Rencana Kerja Pemerintah dan tidak melalui tahap perencanaan yang matang yang disebut dengan Prolegda (Program Legislasi Daerah) terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu Inventarisasi, seleksi, koordinasi, penetapan dan tahap penyebarluasan.

Untuk menghindari banyaknya perda yang dibatalkan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Bimtek Prolegda yang melibatkan SKPD Pemda Sulawesi Tenggara dengan maksud untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil yang mampu menyusun perencanaan Prolegda melalui tahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat menciptakan tenaga yang mampu mensinergikan rencana kerja pemerintah jangka menengah daerah sesuai kebutuhan dan kearifan local.

Kepala Kantor Wilayah Wahyudin Ukun dalam sambutannya menegaskan bahwa Fungsi Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) suatu instrument perencanaan yang disusun secara terencana yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap tingkat urgensi manfaat bagi masyarakat, Perda yang dibentuk benar-benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat/stake holders. Olehnya itu Kantor Wilayah sebagai instansi vertical di daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan dan pembangunan hukum dan HAM di daerah memberikan pemahaman kepada seluruh SKPD sebagai pengusul Prolegda maupun Biro/Bagian Hukum sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk memferivikasi setiap usulan Prolegda di wilayahnya sehingga nantinya tidak terjadi lagi Perda yang dibatalkan.

Bimtek Prolegda dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum diikuti sebanyak 30 orang peserta, dan narasumber akan membawakan Bimtek prolegda ini adalah dari BPHN Kementerian Hukum dan Ham R.I., DPRD Provinsi, Biro Hukum, Akademisi dan Pejabat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulwesi Tenggara berlangsung selama 2 (dua) hari dimulai tanggal 10 s/d 11 April 2013 bertempat di Hotel Zahra Kendari.

Berita Utama

PERAN LURAH/KEPALA DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYULUH HUKUM DALAM MENCIPTAKAN MASYARAKAT TAAT HUKUM

Kendari, (2/03/2013) Kepala Desa/Lurah sebagai struktur organisasi kepemerintah yang paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mempunyai tugas memberi pelayanan dan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan retorasi justice masyarakat yang dipimpinnya. Mau tidak mau, suka tidak suka akan selalu berhadapan dengan hukum yang mempunyai kewajiban mendamaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi di wilayah kerjanya sehingga Lurah/Kepala Desa dituntut untuk bersikap dan bertindak arif, mengedepankan kebenaran hukum, tidak memihak dan dapat memberikan keputusan yang adil.

Olehnya itu melalui Bimtek Penyuluhan Hukum diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dapat memberikan pencerahan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah sebagai tenaga penyuluh yang professional dan berkualitas.

Pembukaan Bimtek Penyuluhan Hukum dibuka secara Resmi oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Sarlotha Merahabia mengemukakan bahwa Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum dilaksanakan bertujuan untuk membentuk kader penyuluh hukum dan membina tenaga penyuluh hukum agar mempunyai wawasan hukum yang luas, menguasai materi dan metode penyuluhan hukum serta mempunyai keteladanan bagi masyarakat yang disuluh, sehingga materi hukum dapat mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan pedoman berprilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Bimtek Penyuluhan Hukum diselnggarakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 4 April 2013 bertempat di Hotel Kubra Kendari dengan jumlah peserta 50 (lima puluh) orang dari unsur Kepala Desa/Lurah yang ada dalam lingkup Kecamatan Ranomeeto dan lingkup Kota Kendari serta dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, sedangkan tenaga pengajar yaitu narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pejabat Struktural dilingkungan Kanwil Hukum dan HAM Sultra serta Akademisi dari Perguruan Tinggi yang ada diwilyah Kita Kendari.