Kendari, (3/04/2013) Sudah menjadi suatu kebiasaan diseluruh lembaga organisasi kepemerintahan apabila ingin meningkatkan golongan / pangkat harus melalui tahap uji kompetensi untuk menjadi aparatur dan meningkatan mutu kualitas sumber daya manusia, mengingat bahwa profesionalisme sumber daya manusia aparatur dalam iklim reformasi birokrasi merupakan upaya yang berkelanjutan, yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan kearah yang lebih baik.
Dalam penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pegawai mengikuti ujian penyesuaian ijazah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang di buka oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Sarlotha Merahabia dan di damping Kepala Divisi Administrasi Wahyudi, Kepala Bagian Umum Agustinus Tangkemanda serta perwakilan dari pusat yaitu Asep Sudrajat dari Biro Kepegawaian Kemenkumham R.I. dan Ujo Sujeto dari Dijen Imigrasi.
Plh. Kepala Kantor Wilayah Sarlotha Merahabia yang membacakan sambutan Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa salah satu tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM adalah program penataan system manajemen SDM Aparatur yaitu melalui system rekrutmrn yang terbuka transparan dan akuntabel ; analisa jabatan ; Evaluasi Jabatan ; Penyusunan standar kompetensi jabatan ; penerapan system penilaian kinerja individu ; pembangunan/pengembangan database pegawai dan pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi.
Selain itu pula Sekretaris Jenderal dalam sambutannya di bacakan oleh Kadiv PAS berpesan agar semua pegawai di jajaran kementerian Hukum dan HAM baik pusat maupun di wilayah untuk “ MAJU” TIDAK MUNDUR LAGI” dalam arti kita semua maju dan maju terus, hari-hari kedepan tugas kita semakin berat, untuk itu mari…..kita terus meningkatkan Kinerja Kita Makin Hari Makin Baik, dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang professional dan mandiri.
Usai pelaksanaan ujian dilaksanakan pula pemusnahan soal-soal ujian oleh panitia, dengan maksud agar soal-soal ujian tersebut tidak bocor, karena pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah ini tidak dilaksanakan secara serentak sehingga dikhawatirkan akan ada kebocoran soal diwilayah yang belum melaksanakan pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah, pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh seluruh peserta dan pantia pelaksana ujian Penyesuaian Ijazah baik dari tim pusat maupun dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra.