Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham Tahun 2023 Dibuka Hari Ini

Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham Tahun 2023 Dibuka Hari Ini

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09 Oktober mendatang.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto menjelaskan formasi bagi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli.

Kemenkumham menyediakan 1000 kuota untuk penjaga tahanan, dengan rincian formasi pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua 6 orang, dan formasi pria Papua Barat 3 orang. Untuk jabatan dosen, Kemenkumham mencari 13 orang di formasi umum, satu orang lulusan terbaik, dan satu orang di formasi disabilitas.

“Kemenkumham membutuhkan total 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat, yang akan ditempatkan di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham. Kemudian total 15 dosen dari berbagai bidang keilmuan yang akan ditempatkan di unit pusat,” jelas Andap, Rabu (20/09/2023) dari ruang kerjanya.

Sementara itu, kuota bagi PPPK adalah sebanyak 1563. Kebutuhan ini terbagi dalam 1.135 formasi khusus, 397 formasi umum, dan 31 formasi disabilitas. Formasi khusus diberikan kepada tenaga non ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit dua tahun secara terus-menerus di Kemenkumham.

Terdapat 22 jabatan yang dibuka untuk PPPK. Untuk jenjang ahli dibuka bagi jabatan analis hukum, analis kekayaan intelektual, arsiparis, pemeriksa desain industri, pemeriksa merek, pemeriksa paten, penyuluh hukum, pranata komputer, apoteker, bidan, dokter, dokter gigi, fisioterapis, perawat, psikolog, serta terapis gigi dan mulut,

Ada pula PPPK untuk jenjang terampil yaitu arsiparis, pranata komputer, bidan, fisioterapis, perawat, dan terapis gigi dan mulut.

Andap meminta peserta seleksi CPNS dan PPPK agar teliti dalam memenuhi setiap dokumen yang dipersyaratkan. Ia juga meminta peserta memperhatikan persyaratan umum, maupun khusus agar tidak terjadi kesalahan nantinya.

“Tolong perhatikan setiap persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setiap jabatan memiliki kualifikasi yang berbeda. Kalau salah atau tidak sesuai, peserta sendiri yang akan rugi,” pintanya.

Peserta seleksi CPNS dan PPPK dapat melakukan pendaftaran di situs https://daftarsscasn.bkn.go.id/akun . Pembuatan akun hanya dapat dilakukan satu kali, dan peserta hanya bisa melamar di satu instansi dan satu jenis jabatan.

Selanjutnya, peserta melakukan unggah dokumen persyaratan masing-masing formasi dan jabatan. Peserta kemudian mengikuti sejumlah rangkaian seleksi. Bagi pelamar CPNS, rangkaian seleksi meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, integaris nilai, hingga kelulusan akhir. Sedangkan bagi PPPK, rangkaian seleksi mencakup seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi kompetensi teknis tambahan, sampai pengisian DRH Nomor Induk PPPK.

Andap juga mengingatkan para peserta bahwa seluruh proses seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham tidak dipungut biaya. Peserta dapat memantau informasi seleksi Kemenkumham pada situs https://casn.kemenkumham.go.id. Jika ditemui adanya kecurangan, peserta dapat mengajukan pengaduan pada nomor Whatsapp +62819 1805 5789 / +62812 8875 1988 disertai bukti pendukung.

Proses seleksi CPNS dan PPPK di Kemenkumham gratis, seluruhnya berdasarkan prosedural dan berdasarkan kualitas diri para pendaftar. Andap menegaskan tidak ada jalur jasa titip dengan iming-iming atau imbalan tertentu.

“Panitia tidak memungut biaya selama proses seleksi. Jangan sampai menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan bisa diterima. Jika ada dugaan penipuan, segera laporkan,” tutur Andap.

 

Plh Kakanwil Tegaskan Seluruh Jajaran Masalah Percepatan Tarja Pada Apel Pagi Bersama

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Ahmad Sahrun bersama Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Rumah Tangga dan Tata Usaha M Saeful Rizal memimpin Apel Pagi Bersama jajaran pegawai kanwil Kemenkumham Sultra di Aula Kanwil. Rabu (20/09/2023) 

 IMG 20230920 WA0012

Dalam arahannya Plh Kakanwil menyampaikan dalam Pelaksanaan Kegiatan harus memperhatikan Rencana Pencairan Dana (RPD) pada bulan September serta semua kelengkapan yang diperlukan harus dipenuhi secara menyeluruh. 

 IMG 20230920 WA0019

Kemudian juga Beliau menyampaikan untuk memperhatikan percepatan Target Kinerjanya (tarja) serta dukungan manajemen, serta apa yang telah di intruksikan dalam pemenuhan kelengkapan data dukung agar segera di penuhi dengan baik dan sesuai prosedur yang ada. "Percepatan bukan berarti asal bekerja tanpa aturan, tapi dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang ada" Tegas Ahmad Sahrun

 IMG 20230920 WA0022

Selanjutnya penyampaian dari Kasubagwai mengenai sosialisasi Aplikasi Administrasi Bersurat Elektronik (ABE) dimana pada masa waktu untuk uji coba beliau mengharapkan masukan apabila masih ada yang harus diperbaiki untuk kesempurnaan Aplikasi ABE yang kemudian akan di teruskan kepada Pusdatin sebagai bentuk pemahaman dan kenyamanan setiap pengelola aplikasi dalam memanfaatkan Aplikasi ABE tersebut.

Mewakili Kakanwil Kemenkumham Sultra, Plt Kepala Divisi Administrasi Ikuti Rapat Persiapan Seleksi CASN T.A 2023

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silvester Sili Laba yang diwakili Plt Kepala Divisi Administrasi Ahmad Sahrun didampingi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Rumah Tangga dan Tata Usaha M. Saeful Rizal Mengikuti Rapat Persiapan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) T.A. 2023 di Aula Kanwil. Selasa (19/09/2023) 

IMG 20230919 WA0014

Kegiatan yang terpusat di Ruang Rapat Biro Kepegawaian lt. 3 Gd. Sekretariat Jenderal, diikuti oleh Panitia dan Tim Verifikasi CASN T.A 2023 Kanwil Kemenkumham Sultra secara daring melalui zoom meeting. 

Rapat yang dipimpin langsung Oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekertariat Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia Sudjonggo Bc.I.P.,S.H membahas terkait Rencana Jadwal Pelaksanaan Seleksi, Persiapan serta prosedur dalam pelaksanaan Seleksi hingga Sarana dan Prasarana yang perlu diperhatikan dalam menunjang proses pelaksanaan seleksi. 

IMG 20230919 WA0017

Serta dibahas juga mengenai Alokasi Kebutuhan CPNS dan PPPK Kemenkumham tahun 2023 yang dimana total penerimaan CPNS dan PPPK untuk Kemenkumham T.A 2023 yaitu 1015 orang untuk CPNS dan 1563 orang untuk PPPK. 

IMG 20230919 WA0012

Adapun untuk mengetahui Info penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham 2023 dapat Mengakses portal resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia sscasn.bkn.go.id.

Kegiatan Sosialisasi SOP Penelitian Dokumen Anggaran dan SOP Usulan Revisi Anggara Belanja Modal Satuan Kerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran yang efektif, efisien, prioritas, transparansi dan akuntabel, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara akan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Dokumen Anggaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal Satuan Kerja yang dilaksanakan secara Daring Melalui Aplikasi Zoom Meeting. Selasa (19/09/2023) 

IMG 20230919 WA0021

Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat bagian administrasi serta Operator RKA-K/L dari Kanwil Kemenkumham Sultra dan Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra dan di pimpin langsung Oleh Kepala Bagian Program dan Humas Ruslan sekaligus membuka kegiatan tersebut mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumhan Sultra Silvester Sili Laba. 

IMG 20230919 WA0020

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Program dan Humas berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama serta jika terdapat hal-hal yang membingungkan, tidak dipahami ataupun tidak diketahui agar langsung ditanyakan agar pelaksanaan penyusunan RKA KL dan revisi anggaran belanja modal nantinya dapat terlaksana dengan baik

IMG 20230919 WA0022

Tujuan Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Dokumen Anggaran Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal Satuan Kerja adalah agar satuan kerja memahami aturan dan regulasi penyusunan anggaran serta memahami prosedur pelaksanaan revisi anggaran belanja modal dan penelitian dokumen anggaran. 

Kanwil Kemenkumham Sultra Bangun Zona Integritas dengan Meningkatkan Kedisiplinan Dan Kualitas Pelayanan Publik

Kendari- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, yang diwakili Pelaksana Tugas Kepala Divisi Adminitrasi (Plt. Kadivmin), Ahmad Sahrun, bersama Kepala Bagian Program dan Humas, Ruslan, memimpin apel pagi di aula Kantor Wilayah, Selasa (19/9/2023). Plt. Kadivmin menegaskan agar seluruh jajaran terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban sebagai aparatur sipil negara.

Ahmad Sahrun mengingatkan kepada seluruh tim verifikator untuk memperhatikan verifikasi data dukung LKE dan RKT Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwik Kemenkumham Sultra. Selain itu, Plt. Kadivmin meminta jajarannya untuk memperhatikan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada bulan September agar tidak mempengaruhi nilai capaian IKPA Kantor Wilayah.

"Terkait kebersihan lingkungan Kantor, mohon bantuan teman untuk meperrhatikan kebersihan paling tidak diruangan masing-masing," tegas Ahmad Sahrun. 

Sejalan dengan arahan yang disampaikan Plt. Kadivmin, Kabag PH menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menghadapi penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Selain itu, Ruslan mengingatkan jajarannya untuk memperhatikan penilaian survei IKM dan IPK agar dapat menunjang penilaian TPN.

Apel kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Sultra dan pengenalan aplikasi Administrasi Berbasis Elektronik (ABE) yang akan digunakan pada awal Oktober menggantikan aplikasi SISUMAKER.

 

Kanwil Kemenkumham Sultra Bangun Zona Integritas dengan Meningkatkan Kedisiplinan Dan Kualitas Pelayanan Publik