Jakarta, Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba didampingi oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah tangga serta pengelola Kepegawaian mengikuti rapat kerja kepegawaian dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 di hotel Meercure Jakarta. Kamis (08/06)
Acara malam pembekalan yang disampaikan oleh bapak Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara dengan materi penyederhanaan reformasi birokrasi pada tahun 2021 nilai RB adalah A (sangat baik) namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi B atau baik, Capaian indeks Rb tahun 2022 79.55.
Nilai sakip naik menjadi 77 kategori baik, Saya menyampaikan kepada para pegawai apabila ada yang tidak yg disukai maka disampaikan karena kalau tidak akan mempengaruhi survey.
Pada saat sudah lulus TPN banyak yang tidak melakukan survey seharusnya survey tetap harus dilakukan karena akan berimbah nilai survey yang akan mempengaruhi nilai RB.
Tahun 2023 PNPRB dihilangkan dan tidak digunakan lagi sehingga kami diminta untuk mengumpulkan kembali. Apabila menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar sebisanya menyampaikan ke kami untuk dapat diperbaiki.
Penerapan RB tematik menerjemahkan arahan presiden jokowi mengenai RB pengentasan kemiskinan, RB peningkatan investasi, RB digitalisasi administrasi pemerintah dan RB percepatan prioritas aktual presiden. Dengan peningkatan rb tematik ini akan meningkatan nilai 10 dari sebelumnya. Apabila dilaksanakan rb tematik tersebut.
Dari 876 satker terdapat 174 satker yg berpredikat dimana 21 yang wbbm dan wbk 153 dengan nilai 19.89%. Pada tahun 2024 penilaian WBK/WBBM akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja apabila sakter tidak memenuhi ambang batas nilai ZI dan satker yg dilepas predikat WBK/WBBM selama 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun.
Tahun 2023 fokus evaluasi ZI adalah persepsi anti korupsi, ersepsi kualitas layanan dan capai kinerja dari 6 area perubahan.Reformasi struktural pada tahu 2019 terdapat penyederhanaan struktral hal ini dilakukan di akhir 2021. Tahun 2023 proses evaluasi implementasi penyerderhanaan jabatan dan akan dilanjutkan ke tingkat kanwil sambil menunggu kebijakan kemenpan (penyetaraan/ukom). Untuk tingkat kanwil orang yang akan mengisi suatu jabatan maka harus mengikuti ukom dulu.
Saya minta ke pada kakanwil agar menyampaikan apakah jabatan struktural dan jft sudah sesuai atau belum agar kedepannya bisa berfungsi dengan baik jabatannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tutup Ida Asep
Dalam Akhir Kegiatan kakanwil bersama kasubbag kepegawaian serta staf pengelola kepegawaian masuk dalam pokja 4 untuk membahas peta permasalahan dari kepegawaian kanwil papua.