Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Bidang Hak Asasi Manusia Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menghadiri kegiatan Diskusi Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Bidang HAM Sunyoto beserta jajaran staf mengikuti kegiatan ini secara Virtual di Aula Kantor Wilayah, Jumat (19/05/2023).
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta, hadir langsung pada kegiatan yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kepala BSK Hukum dan HAM dalam arahannya menyampaikan tugas dan fungsi BSK Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 44-45, BSK Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pen5rusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas BSK Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum cian hak asasi manusia;
b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
c. koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Pada kesempatan ini Guru Besar pada Fakultas Imu Administrasi Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., sebagai Narasumber. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebelum akhirnya ditutup oleh Kepala BSK Hukum dan HAM.
