Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Lapoku, SE.,MM beserta tim melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Anggaran, dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari. Kepala Bapas Kelas II Kendari, Hasrudin beserta jajaran turut hadir pada kegiatan yang dilaksanakan di aula Bapas Kelas II Kendari, Senin (15/05/2023).
Pada kegiatan ini Tim Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Sultra memberikan edukasi terkait kelengkapan dokumen syarat pertanggungjawaban keuangan negara dan keterlibatan pimpinan dalam mengawal setiap transaksi pengeluaran anggaran terutama PPK selaku penanggungjawab formal maupun materil. Selain itu Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memaksimalkan memaksimalkan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengujian setiap transaksi keuangan yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Bapas Kelas II Kendari untuk senantiasa memperhatikan proses Pengadaan Barang dan Jasa. Karena dari kegiatan ini sangat menentukan kualitas barang yang diperoleh untuk menunjang kegiatan pelaksanaan Tusi. Bapak Lapoku berharap agar hasil pengadaan yang dilakukan dapat ditindaklanjuti oleh PPK untuk diinput LPSE guna informasi sejauh mana keberpihakan Kanwil Kemenkumham Sultra terhadap Produk Dalam Negeri.
Dalam kesempatan yang sama disampaikan pula bahwa dalam pengelolaan persediaan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Metode First In First Out (FIFO) dimana barang persediaan yang pertama masuk agar itu yang pertama dikeluarkan atau dipakai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya nilai persediaan anomali dalam laporan persediaan saat penyajian laporan keuangan semester I TA 2023.
