Koordinasi tentang Penganugrahan Paralegal Justice Award (31/03/2023), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Hidayat Yasin didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH bersama Staf melakukan kordinasi ke Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara Syafril, SH.,M.Hum. terkait Pelaksanaan Penganugrahaan Paralegal Justice Award.
Kedatangan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bersama jajaran diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara bersama bagian Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertujuan untuk meminta bantuan kepada Kepala Biro Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan ke jajaran dibawahnya dalam hal Ini kepala Bagian Hukum di setiap kabupaten/kota terkait kegiatan penganugrahaan Paralegal Justice Award untuk kemudian disampaikan ke Kepala Desa/Lurah setempat.
Menanggapi Maksud Kepala Divisi Pelayanan Hukim dan HAM
Kepala Biro menyatakan bahwa pihaknya telah membagi surat yang sebelumnya dikirimkan oleh Pihak Kanwil kemenkumham ke Kepala Desa yang merupakaan Desa binaan dan Karo Hukum pun menyatakan kesiapan untuk membantu giat tersebut. Karo Hukum Prov juga menyampaikan bahwa Peran Kementerian Hukum dan HAM sangat penting untuk pembangunan ditingkat Kelurahan/Desa kedepannya Sehingga diperlukan sinergitas untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Dalam kesempatan ini pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga menyampaikan hasil sosialisasi terkait kegiatan Penganugrahan Paralegal Justice Award yang difasilitasi oleh Pihak Pemerintahan Kota Kendari. Pada kesempatan yang sama Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH menyampaikan terkait pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Hukum yang telah memiliki SK walikota/Bupati untuk ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SK Gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Karo Hukum Provinsi menyatakan siap untuk menindaklanjuti hal tersebut. Terakhir Karo Hukum Provinsi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara atas kegiatan yang dilaksanakan karna hal tersebut merupakan bentuk perhatian dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap pembangunan Desa/Kelurahan.