Kendari, (20/05/2013) Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM dengan mengurangi subsidi BBM sekaligus menutupi divisit anggaran APBN tahun 2014 mendatang yang berimplikasi pada pengurangan anggaran diseluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM R.I. mendapat pengurangan anggaran secara keseluruhan mencapai 1,6 tryliun rupiah, dan untuk Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sendiri mendapat pengurangan anggaran sebesar 7,7 Milyar rupiah.
Terkait dengan penghematan anggaran tersebut, maka jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra mengadakan rastaf A yang diikuti seluruh pejabat structural eselon II, III dan IV yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah membahas langkah-langkah kedepan untuk mengantisipasi kefakuman pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing Divisi, mengingat untuk kegiatan tahun mendatang terutama untuk pembinaan mutu SDM pegawai seperti diklat, Bimtek serta kegiatan lainnya yang masuk dalam kegiatan oprasional perkantoran mengalami pengurangan anggaran mencapai 73,54 %, sedangkan untuk belanja pegawai dan Bama tidak mengalami pemotongan bahkan untuk PNBP diperkirakan tahun 2014 harus mengalami kenaikan sebanyak 5 %.
Kepala Kantor Wilayah, Wahyudin Ukun dalam pengarahannya menegaskan bahwa dengan anggaran yang tersedia ini sedapat mungkin dipergunakan dengan sebaik-baiknya, bahkan beliau menyampaikan kepada para kepala Divisi terutama Divisi Pelayanan Hukum dapat terus melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan kegiatan RANHAM daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, mengingat bahwa pelaksanaan Ranham sepenuhnya dibebankan kepada anggaran Pemda masing-masing dan pihak Kanwil Kemenkumham Sultra hanya sebagai fasilitator ujarnya. Sedangkan untuk Divisi lainnya seperti Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Administrasi juga dapat melakukan koordinasi dengan unit eselon I masing-masing yang masih memiliki cadangan anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatannya di daerah.
