Kendari - Kepada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara diwakili Tim melaksanakan Penyuluhan Hukum Serentak dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Dharma Karya Dhika ke-78, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) di seluruh Indonesia yang berjumlah 78 titik kelurahan/desa yang dibuka langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional secara virtual. Rabu (02/08/2023)
Tema Penyuluhan Hukum kali ini mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Terdapat 7 (tujuh) titik pelaksanaan kegiatan Luhkumtak di Sulawesi Tenggara. Tiga titik yang dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum Kantor Wilayah bekerjasama dengan LBH di Kota Kendari, yakni:
1. Kelurahan Bende yang bekerjasama dengan LBH Kendari;
2. Kelurahan Kadia yang bekerjasama dengan LBH Bakti Keadilan Nusantara;
3. Kelurahan Punggolaka yang bekerjasama dengan LBH Kasasi.
Adapun 4 (empat) titik lainnya dilaksanakan oleh LBH di luar Kota Kendari, yaitu:
1. Kelurahan Ngangana Umala yang dilaksanakan oleh LBH Mediasi Baubau;
2. Kelurahan Potoro yang dilaksanakan oleh LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia Cabang Konawe Selatan;
3. Kelurahan Watonea yang dilaksanakan oleh LBH Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia;
4. Desa Labone yang dilaksanakan oleh LBH Muna.
Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan KUHP Nasional kepada masyarakat yang telah diundangkan pada tanggal 6 Desember 2022 silam. Latar belakang dari pembaruan KUHP sendiri yaitu dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi. Selain itu juga memberi penekanan bahwa KUHP Nasional sudah bukan lagi berorientasi pada pembalasan (keadilan retributif) melainkan berorientasi pada hukum pidana modern, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.
Kegiatan ini mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Kepala Lurah di masing-masing titik. Peserta pun merespon dengan baik kegiatan. Antusiasme peserta sangat tinggi saat dibukanya sesi diskusi, sehingga proses sosialisasi dapat berlangsung dengan baik dan optimal.
@Kemenkumham_RI @kumham_sultra
Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba
#kumhamsultra #silvestersililaba
@bphn_kemenkumham
@penyuluhanhukum_bphn