Kendari (10.05). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Evaluasi pelaksanaan target kinerja pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Yang diselenggarakan oleh Direktorat Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Kemenkumham Sulawesi Tenggara diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dr. Hidayat Yasin, S.Ip., S.H., M.Si dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Muhammad Tahir, S.H., M.H. beserta Operator pada Subbidang Pelayanan AHU mengikuti kegiatan ini yang dilakukan secara virtual
Kegiatan dimulai dengan menampilkan hasil pendataan tiap Kantor Wilayah terkait data Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang disampaikan kepada Direktorat Tata Negara. Untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sendiri telah menyampaikan data dimaksud baik itu melalui Google Drive maupun melalui Email, dengan jumlah data anak berkewarganegaraan ganda sebanyak 13 orang.
Kegiatan yang diikuti oleh 31 Kantor Wilayah ini membahas terkait progres maupun kendala dalam pelaksanaan target kinerja (Tarja) pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas di wilayah. Kegiatan inni juga sekaligus memberikan penguatan pemahaman materi serta upaya peningkatan layanan Pewarganegaraan pada Direktorat Tata Negara.
Narasumber pada kegiatan ini, menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Tarja Kanwil sampai dengan bulan April 2023, bahwa Kanwil telah melaksanakan tarja sesuai dengan panduan. "Rata-rata nilai target kinerja Kanwil masih masuk dalam zona hijau, dan telah dilaporkan secara tepat waktu," … juga menambahkan perlu adanya pendalaman materi mengenai Layanan AHU terkait Pendataan Anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
Beliau mengatakan Tarja Pendataan Anak berkewarganegaraan ganda terbatas sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah peningkatan layanan AHU di tingkat wilayah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi hukum umum. Selain itu, kembali mengingatkan pentingnya target kinerja terkait publikasi dan sosialisasi layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan.
Sosialisasi ini penting untuk dilakukan agar seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang jelas terkait layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, dimana hal ini juga dapat berdampak pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hasil diskusi selama kegiatan rapat evaluasi, telah berhasil menginventarisasi beberapa permasalahan dan isu yang dihadapi oleh Kanwil terkait pendataan Anak berkewarganegaraan ganda terbatas di wilayah. Diakhir kegiatan Direktorat Tata Negara tak lupa menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh Kantor Wilayah dan berharap konsistensi dalam hal pelaksanaan dan pencapaian Target Kinerja.