Kendari, (17.07). Kepala Divisi Pemasyarakatan mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, mengikut kegiatan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Tema "Peran Forkopimda dalam Antisipasi Deteksi Dini, Konduktivitas dan Solidaritas dalam menjaga Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Legislatif, Presiden dan Pemilihan Kepala Serentak Tahun 2024 di Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kesbangpol Prov Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Swiss-belhotel Kendari pada Senin 17 Juli 2023, adapun yang menghadiri rapat koordinasi ini adalah seluruh jajaran Forkopimda, Instansi vertikal dalam menyukseskan Pemilihan Umum di Tahun 2024.
Dalam Sambutan Gubernur yang disampaikan bahwasanya Beliau berpesan "pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2023 merupakan agenda yang sangat penting, akan tetapi perlu diingatkan kepada suluruh Aparatur Sipil Negara atau ASN agar selalu menjaga netralitas, tidak terlibat dalam tim sukses kandidat ataupun hal-hal yang dilarang bagi ASN"
Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Pemasyarakatan dalam rapat Koordinasi ini menyampaikan saat dimintai Masukkannya terkait dalam menyukseskan Pemilihan Umum di Tahun 2024, beliau menyampaikan bahwa "Dalam Kementerian Hukum dan HAM Khususnya di Lapas Rutan, kami bersama jajaran terus mengawal persiapan dan pelaksanaan pemilu bagi warga binaan Pemasyarakatan di Lapas Rutan Se-Sulawesi Tenggara, hal ini dibuktikan dengan seluruh Ka UPT selalu memberikan Update Data bagi Wbp yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap di Tahun 2024". Ucapnya Muslim Kadivpas.
Sejalan dengan itu beliau menambahkan bahwa, "Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Tenggara terus melakukan mengingatkan kepada jajaran Pengayoman agar bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 agar tidak memihak dan menyebarkan isu SARA sehingga pelaksanaan pemilu terlaksana dengan baik".
Kesimpulan akhir dari kegiatan rapat Forkopimda ini adalah bersama-sama berperan serta dalam antisipasi deteksi dini, menjaga kondusivitas dan solidaritas dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Sulawesi Tenggara.
Aparat hukum sudah sangat responsif dalam melaksanakan tugas dan bersiap mengawal serta mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga mengantisipasi adanya isu SARA yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu tahun 2024.