Jakarta – Dalam upaya memberikan dan meningkatkan Kualitas Pelayanan serta kepuasan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terpilih menjadi salah satu satuan kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan penilaian dari Unit Eselon I. Selain Kanwil Kemenkumham Sultra, ada satu Unit Pelaksana Teknis lain yang telah terpilih untuk mendapatkan kesempatan dalam proses memperebutkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-bau.
Demi menyukseskan langkah menuju tahap penilaian selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM melalui Biro Perencanaan menggelar pra-evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023, bertempat di Grand Mercure Jakarta, Selasa (23/5).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba didampingi Plt Kepala Divisi Administrasi Ahmad Sahrun hadir langsung untuk mengikuti giat tersebut.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dengan menggandenga KemenpanRB sebagai Narasumber bertujuan memberikan pendampingan dan penguatan kepada 45 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham, dalam rangka mempersiapkan desk evaluasi yang akan dilaksanakan oleh TPN.
Dalam Arahannya Kabiro Perencanaan, Ida Asep Somara menyampaikan bahwa, “Pembangunan zona integritas yang telah kita lakukan merupakan salah satu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan kegiatan kita beberapa hari ke depan ini, sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi KemenPAN RB, serta sebagai salah satu strategi untuk menciptakan Satuan Kerja WBK/WBBM yang berkualitas”.
“Selaku Kepala Biro Perencanaan saya menyampaikan apresiasi kepada para Kakanwil dan Kepala Satuan Kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas pada satuan kerjanya masing-masing sehingga bisa diusulkan kepada tahap penilaian internal,” sebutnya.
“Dengan kegiatan bersama dengan Kementerian PAN RB ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas Satker Menuju WBBM yang nantinya akan diusulkan ke TPN. Sedangkan bagi Satker yang tidak diusulkan ke TPN, diharapkan kegiatan ini bisa menjadi evaluasi kedepannya sehingga dapat memperbaiki kualitas kinerja Satker.” Tambah Asep.
Selanjutnya, pada kesempatan ini Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melalui Biro Perencanaan akan mengadakan pra evaluasi dengan mendatangkan langsung narasumber dari KemenPAN-RB. “Dengan persiapan ini kami mengharapkan seluruh satuan kerja yang hadir pada saat ini bisa lolos ke tahap penilaian nasional. Untuk itu ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga semakin banyak satuan kerja di Kemenkumham yang berhasil meraih predikat WBBM,” tambahnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 45 satuan kerja menuju WBBM, dengan rincian 2 Unit Kerja Eselon 1, 10 Unit Kerja Kantor Wilayah dan yang lainnya merupakan satuan kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian. Seluruh rangkaian kegiatan telah diagendakan berlangsung selama 4 hari terhitung dari tanggal 23-26 Mei 2023.
