Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara melalui Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melakukan verifikasi faktual persiapan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, Jumat (14/07/2023). Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Bimbingan Teknis Operator Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra yang dilaksanakan pada hari sebelumnya, Kamis (13/07/2023).
Kepala Bidang HAM Sunyoto dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM M. Akram serta staf bidang HAM diterima langsung oleh operator P2HAM Lapas Klas IIA Kendari. Tim Bidang HAM secara langsung melakukan pemantauan pembangunan sarana prasarana penunjang P2HAM di Lapas Kendari mulai dari guiding block, toilet, ruang laktasi, klinik kesehatan, kamar hunian khusus lansia, dapur laik higenis, perpustakaan, barber, perpustakaan dan media komunikasi (Videocall).
P2HAM sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selain berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM.
Dalam hal ini pemerintah membangunan persepsi masyarakat yang lebih positif terhadap pemenuhan hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kelompok rentan. Dengan ditetapkannya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM ini seluruh Unit Kerja, Kanwil Kemenkumham Sultra bersinergi dengan PASTI untuk mencapai tujuan yang diharapkan yakni memberikan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
