Kendari, 04/05 subkoordinator Sirkulasi dan Referensi BPHN Kementetian Hukum dan HAM RI, Sudino didampingi pengelola JDIH kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan ke Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tenggara yang diterima secara langsung oleh Kepala Biro Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Syahfril dan Kepala Bagian Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Abdul Rakil Naba.

Maksud dan Tujuan kedatangan tim BPHN yaitu untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi perpustakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi Pengelola JDIH, tata kelola JDIH, Sarana dan Prasana, serta website JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Kepala Biro menyampaikan bahwa saat ini Perpustakaan pemprov dalam tahap renovasi Sehingga belum bisa dilakukan kunjungan secara langsung. Selain itu beliau meminta kepada pihak BPHN kedepannya dapat memberikan kontribusi yakni berupa buku elektronik terkait Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu beliau juga meminta secara langsung ke BPHN untuk difasilitasi sehingga JDIH prov. Sultra dalam tata kelola, peningkatan kapastias SDM, dan pengelolaan JDIH bisa lebih baik.

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wilayah, Kamis (04/05/2023).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra) Silvester Sili Laba membuka langsung kegiatan yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Universitas di Sulawesi Tenggara.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sultra Marsuki P. juga turut hadir pada kegiatan ini mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin. Acara dimulai dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepada Sub Bidang Bantuan Hukum, Penyuluhan Hukum dan JDIH Musba Bakri yang mewakili Ketua Penyelenggara. 

Pada kesempatan ini, Kakanwil menyampaikan bahwa sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kanwil Kemenkumham Sultra mempunyai 2 (dua) kedudukan terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu sebagai Pusat Layanan Hukum dan Koordinator JDIH di daerah.

Salah satu indikator berjalannya layanan pemberian informasi hukum kepada pengguna hukum adalah kemudahan untuk menemukan atau memperoleh informasi hukum di dalam koleksi peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lainnya.

Tentunya dalam memberikan pelayanan tersebut terkait dengan persoalan teknis. Olehnya itu, Kanwil Kemenkumham Sultra telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka penyebarluasan kepada seluruh anggota JDIHN dan masyarakat.

"Besar harapan kami dengan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum ini dapat meningkatkan kualitas dokumen hukum dan kinerja pengelola JDIH di Wilayah Sulawesi Tenggara," tutup Kakanwil.

Kanwil Kemenkumham Sultra pada kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber yaitu Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Syafril, S.H.,M.H. yang menyampaikan materi terkait Pembinaan dan peran Aktif Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan pengembangan JDIH di Sulawesi Tenggara.

Sedangkan narasumber kedua merupakan Subkoordinator Sirkulasi dan Referensi dari Pusat JDHIN Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sudino, S.H., yang menyampaikan materi terkait Perkembangan terkini JDIHN, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, hingga JDIHN sebagai indikator penilaian desa/kelurahan sadar hukum. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan koleksi dokumen hukum yang lengkap,akurat, mudah dan tepat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.