Kendari - Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara I Gede Artayasa, di dampingi Kepala Bidang Pembinaan La Ludi, mengikuti kegiatan Technical Meeting Lomba MTQ dan Dakwah secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan. Kamis (14/03/2024).

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 Tahun 2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan menyelenggarakan “Lomba MTQ dan Dakwah” dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para warga binaan kepada Allah SWT di bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriyah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan se-Indonesia diingatkan untuk memerintahkan kepada seluruh jajaran khususnya Kepala UPT Pemasyarakatan (Lapas/Rutan/LPKA) untuk mengikutikan dan mempersiapkan warga binaan yang akan ikut serta kegiatan MTQ dan Dakwah Warga Binaan sebagai perwakilan setiap Lapas/rutan/LPKA.

Dalam zoom ini, membahas proses langkah pendaftaran bagi peserta, ketentuan umum, tata tertib perlombaan MTQ tingkat Pusat, Penilaian, tata tertib perlombaan Dakwah tingkat Pusat, juri dan hadiah perlombaan.

Buton Tengah - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Sunyoto bersama Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sulawesi Tenggara Melaksanakan pengumpulan data dan pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Kab. Buton Tengah dan disambut langsung oleh Asisten I dan Kepala Bagian Hukum (Aminuhu) bertempat di ruangan Asisten I Sekretariat Kabupaten Buton Tengah dan didampingi oleh Kepala Bagian Hukum pukul 09.00 WITA. Rabu (13/03/2024)

Pada pertemuan tersebut, Kepala Bidang HAM Sunyoto, menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian kriteria kabupaten/kota peduli HAM sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang didasarkan pada terpenuhinya :
a. Hak sipil dan politik sebagaimana diatur dlm UU Nomor 11 tahun 2005 dan ;
b. Hak ekonomi, sosial dan budaya sbagaimana diatur dlm UU Nomor 12 tahun 2005.
Ada 3; indikator yg dinilai dalam proses penilaian KKP HAM yaitu sruktur, proses, dan hasil.

Adapun tujuan penilaian kabupaten/kota Peduli HAM adalah untuk:
1. Memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota agar terus meningkatkan tanggungjawab dlm melaksanakan P5 HAM (penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM);
2.Mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dengan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM dan
3.Memberikan penilaian terhadap sruktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM.

Selanjutnya Kepala Bidang HAM Sunyoto memberikan dorongan semangat agar tahun 2024 ini Pemerintah Kab. Buton Tengah dapat menyiapkan dan memenuhi data dukung penilaian kriteria Kabupaten/Kota peduli HAM, dan apabila ada kendala dalam pengisian format dan pemenuhan data dukung dimaksud, bisa menghubungi Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan penjelasan secara utuh. Selesai paparan dan diskusi kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama dengan Asisten I dan. Para Ka. OPD di jajaran Pemerintah kabupaten Buton Tengah.