Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara diwakili oleh Kepala Pelayanan Tahanan, Keswat Lola Basan Baran dan Keamanan, I Gede Artayasa, Menghadiri Undangan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (15/05) bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Prov. Sultra.

Bersama instansi penegak hukum dan stakeholder terkait lainnya, kemenkumham Sultra berpartisipasi dalam Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Hasil Pengungkapan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, serta bersama-sama tamu undangan melaksanakan pemusnahan.

Pemusnahan Narkotika ini adalah Periode Januari s.d. April Tahun 2024, Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan Ganja oleh 6 orng tersangka. Untuk jenis sabu berat 1,97 kg, dan jenis ganja berat 2,10 kg.

Tujuan kegiatan ini bermaksud agar transparansi dan pengawasan secara berkala terlaksana, dengan menghadirkan semua instansi terkait, serta rekan-rekan Pers (wartawan) sebagai perwakilan masyarakat dalam menyalurkan informasi pemusnahan Narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut, kegiatan ini sebagai bentuk sinergitastas antar instansi penegak hukum lainnya untuk sama-sama berkomitmen memberantas dan mencegah Penyalahgunaan Narkotika di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

I Gede Aryasatya, selaku Kepala Bidang Keamanan menyampaikan bahwa "kegiatakan ini merupakan bagian dalam hubungan yang kuat dan sinergitas serta kolaborasi antara BNNP Prov. Sultra dengan kemenkumham Sultra berserta penegak hukum lainnya, sesuai dengan 3 Kunci pemasyarakatan maju, Deteksi dini gangguan Keamanan, berantas narkotika dan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum lainnya", ungkapnya.

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara melalui Tim Dari Bidang HAM mengikuti Sosialisasi Hasil SPI Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dan Mekanisme Pelaksanaan SPI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal dari Tim Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi secara daring melalui Zoom Meeting di Aula Kantor Wilayah. Rabu (15/05/2024)

Sosialisasi diisi oleh Tim Dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Ibu Nani Kusnani tentang pentingnya pelaksanaan SPI (Survei Penilaian Integritas) yang merupakan upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM. Dimana survey ini memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga public di Indonesia.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu sebagai instrument untuk mengukur informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang sudah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM beserta identifikasi area prioritas perbaikan sebagai dasar menyusun kebijakan dalam bentuk rencana aksi yang sesuai dengan karakteristik instansi dan berdasarkan hasil SPI Tahun 2023.

Sistem pengawasan internal untuk meminimalisir risiko trading in influence di instansi pada umumnya sudah cukup baik sehingga risiko korupsi relative terjaga. Meskipun demikian risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi terutama pada area-area rawan tugas dan pelayanan.