Wakatobi - Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan menghadiri undangan Seminar Akhir Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas DPMPTSP Jaemuna beserta para kepala OPD. Rabu (08/05)

Pada kesempatan ini kepala dinas DPMPTSP menyampaikan bahwa dengan adanya raperda ini telah dapat menyelesaikan 2 persoalan sekaligus, pertama jawaban atas permintaan BPK dan juga demi kemajuan investasi penanaman modal di daerah wakatobi utamanya sehingga diharapkan pada seminar akhir ini draft rancangan peraturan daerah ini benar-benar dikaji dan dianalisa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah wakatobi sehingga dapat menjadi jawaban tantangan kedepan terkait penanaman modal.

Dalan pembahasan draft raperda penyelenggaraan penananaman modal ini diaturnya peraturan daerah di Kabupaten Wakatobi terkait penanaman modal dan kemudahan investasi akan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, namun tetap memperhatikan kepentingan penanam modal itu sendiri, begitupun sebaliknya. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi tidak terlepas dari tujuan penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan sesuai dengan investasi yang hendak dicapai, terdapat 10 asas dalam penanaman modal atau investasi. Seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penanaman Modal merupakan salah satu faktor yang menentukan sebagai penggerak perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Wakatobi, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan di dalam pelayanan dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konawe - Kepala Bidang Pelayanan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Muh Tahir bersama Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Ardhy Rahman beserta tim laksanakan Sosialisasi Pendaftaran Perseroan Perorangan dan Pelayanan Langsung Pendirian Perseroan Perorangan di Kabupaten Konawe. Rabu (08/05/2024) 

Bertempat di room meeting Hotel Sri Rahayu, Unaaha, Kabupaten Konawe, Tim dari Kanwil Kemenkumham Sultra bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Konawe dan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Konawe serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 

Mengawali Kegiatan Ka Bidang Pelayanan Hukum Muh. Tahir menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi secara resmi. "Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham Sultra dengan Dinas Koperasi dan UMKM, KADIN, dan Kantor Pajak Kabupaten Konawe dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan UMKM kita sebagai penopang perekonomian Indonesia melalui wadah Perseroan Perorangan" Ungkap Tahir

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam Sosialisasi ini dimana dalam Penguatan peran Dinas Koperasi dan UMKM, KADIN dan Kantor Pajak di antaranya ;

1. Memberdayakan pelaku UMKM dalam hal memberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan.

2. Sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha.

3. Menumbuhkan Kesadaran akan kewajiban Perpajakan bagi pelaku Usaha.

Adapun Narasumber pada kegiatan ini yakni Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Konawe Muh. Nur dengan materi Kewirausahaan dan UMKM, Perwakilan KP2KP Fahrul Rozi dengan materi Kewajiban Perpajakan Bagi UMKM berdasarkan PP 55 Tahun 2022, Perwakilan dari Kadin Konawe Epri Anita menjelaskan program-program Kadin yang mendukung UMKM dan terkahir Penyuluh Hukum Madya Kanwil kemenkumham Sultra Ahmad Syahrir membawakan tema Kebijakan Perseroan Perorangan.