Kendari - Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara I Gede Artayasa, bersama Kepala Bagian Program dan Humas Ruslan memimpin apel pagi bersama seluruh jajaran pegawai dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra secara hybrid di Aula Kanwil. Senin (06/05/2024)

Pada kesempatan ini Ka. Bagian PH Ruslan menyampaikan hal terkait persiapan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas khususnya pada Unit Pelaksana Teknis yang belum meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrai Bersih Melayani (WBBM), yang mana pada Tgl. 13 Mei Tim Penilai Internal (TPI) dari Inpektorat Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia akan berkunjung ke Sulawesi Tenggara guna melakukan Desk Evaluasi 

Berdasarkan penyampaian Ka. Bagian PH bahwa ada 9 UPT yang telah diusulkan Kanwil Kemenkumham Sultra . 

Kemudian rencananya akan dilakukan Desk Evaluasi dibeberapa UPT secara langsung baik di dalam Kota Kendari maupun luar Kota Kendari, kemudian UPT lainnya yang tidak dikunjungi akan dilaksanakan Desk Evaluasi secara Daring melalui zoom. 

Arahan Ka. Bagian PH juga diharapkan kepada UPT untuk tidak melakukan perjalanan dinas selama kegiatan Desk Evaluasi yang akan dilaksanakan nantinya Khususnya kepada Kepala UPT maupun pejabat penanggung jawab di UPT masing-masing.

Sebagai Penutup Ka Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan I Gede Artayasa menegaskan sesuai surat edaran dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bagi UPT yang akan diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM untuk mempersiapkan segalanya agar kedepannya dapat terlaksana dengan baik.

Lasusua - Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara melalui Kepala Bidang Hukum Linda Fatmawati Saleh dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Wilayah didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum melakukan diskusi terbatas dengan Pj. Bupati Kolaka Utara dengan agenda membahas tugas pokok dan fungsi Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara bertempat di Kantor Bupati Kolaka Utara, Lasusua. Jumat (03/05).

Pj Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding menerima perwakilan Kanwil Kemenkumham Sultra diruang kerjanya dalam diskusi terbatas terkait beberapa hal, antara lain:
1. Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2024 dimana salah satu Kepala Desa Kabupaten Kolaka Utara masuk sebagai nominasi;
2. Keluarga Desa Sadar Hukum
3. Data Desa Presisi (DPP)
4. Prosedur Harmonisasi
5. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Sukanto Toding sangat antusias menyambut tim dan berdiskusi. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada tim tetapi yang paling menarik menurut beliau ialah adanya Paralegal Justice Award Tahun 2024.

Beliau juga memastikan terselesaikannya Raperda Data Desa Presisi dimana Kabupaten Kolaka Utara menjadi Pilot Project untuk Data Desa Presisi.