Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba bersama Plt Kepala Divisi Administrasi Ahmad Sahrun , memimpin apel pagi bersama seluruh jajaran pegawai Lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra di Aula Kanwil. Selasa (29/08/2023) 

Pada kesempatan pertama plt Kadiv Administrasi menyampaikan untuk memperhatikan Rekon SKP agar hak-hak tiap pegawai masih dapat di peroleh, jadi harapan nya seluruh pegawai yang belum melengkapi data Rekon SKP agar segera di penuhi secepatnya. 

Selanjutnya kakanwil mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk berhati hati terhadap narkoba dan jangan sampai masuk kedalamnya, menurut beliau jika telah masuk dan terlibat dengan narkoba akan sangat berbahaya bukan hanya kepada pribadi yang bersangkutan tetapi juga terhadap lingkungan sekitarnya

"Jangan sekali-sekali berurusan dengan narkoba, Hati-hati, yang rusak bukan hanya kalian tapi juga orang di sekitar kalian" Tegas kakanwil. 

Kemudian mengenai Progress pendaftaran perseroan perorangan, 1000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang didaftarkan Perseroan Perorangan, hasil sementara masih sekitar 700 lebih yang sudah didaftarkan, masih kurang 200 lebih untuk mencapai target 1000 pendaftar. Maka dari itu kakanwil mengarahkan seluruh jajarannya saling melakukan koordinasi dalam mewujudkan 1000 pendaftar Perseroan Perorangan. 

Selanjutnya Saran dari kasubag AHU agar semua pegawai membawa/ mendaftarkan 1 orang yang mempunyai UMKM secara mandiri maupun kelompok di sekitar lingkungannya agar target kuota 1000 UMKM dapat terpenuhi. 

Adapun Kadiv yankumham sudah melakukan sosialisasi manfaat dari pendaftaran perseroan perorangan ke beberapa UPT dan meminta bantuan UPT agar target 1000 UMKM bisa tercapai. 

Praha – Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengunjungi Ceko untuk memberikan peluang repatriasi bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Para korban itu, khususnya eks Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) diberi kemudahan melalui prioritas layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

Kepada eks Mahid di Ceko, Menteri Hukum dan HAM menegaskan kembali layanan prioritas eks Mahid untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan dan dokumen keimigrasian ketika ingin berkunjung ke Indonesia, atau bahkan kembali menjadi warga negara Indonesia.

“Dari 14 eks Mahid di Ceko, 13 di antaranya memiliki kewarganegaraan Ceko sedangkan satu orang lagi kewarganegaraan Indonesia. Kemenkumham menjamin layanan prioritas jika ingin kembali ke Indonesia,” ujar Yasonna di Praha, Senin (28/08/2023) waktu setempat.

Yasonna menuturkan, Kemenkumham telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan 14 eks Mahid di Ceko bisa mendapatkan layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

“Korban peristiwa pelanggaran HAM berat diberikan tarif nol rupiah atas layanan keimigrasian,” ucap Yasonna dalam kunjungannya bersama Menko Polhukam, Mahfud MD.

Untuk wilayah Ceko, layanan prioritas untuk eks Mahid dapat diperoleh melalui permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ceko. Selanjutnya KBRI akan melanjutkan permohonan tersebut hingga mendapatkan rekomendasi dari Kemenko Polhukam.

Per hari ini, Kemenkumham telah memberikan Prioritas Pelayanan Keimigrasian terhadap 5 (lima) orang eks Mahid sejak Kick Off Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Pidie Aceh pada tanggal 27 Juni 2023, yakni kepada:
1. Ing. Jaroni Soejomartono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
2. Prof. Sudaryanto Yanto Priyono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
3. Sri Budiarti Tunruang, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
4. Wahjuni Kansilova, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
5. Siswartono Sarodjo, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan ( Multiple Visa ) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, total eks Mahid yang masih ada hingga kini berjumlah 139 orang. 138 tersebar di 10 negara Eropa dan 1 di negara Asia. Belanda merupakan negara dengan eks Mahid terbanyak (67 orang), disusul Ceko (14 orang). Di Rusia, masih ada 1 orang eks Mahid, tetapi terdapat 38 orang keturunan eks Mahid di negeri beruang tersebut. Sementara itu satu-satunya negara non Eropa tempat eks Mahid tinggal adalah Suriah sebanyak 1 orang.

Salah seorang eks Mahid kini sedang mengalami sakit keras. Yang bersangkutan berharap dapat dimakamkan di Indonesia jika meninggal nanti.

Kunjungan Yasonna ke Ceko merupakan upaya pemerintah menindaklanjuti penyelesaian HAM berat secara non-yudisial. Perwakilan Pemerintah dipimpin oleh Menko Polhukam bersama Menteri Hukum dan HAM didampingi Duta Besar RI di Ceko, Sekretaris Jenderal Kemenkumham. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM).