Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) menyelenggarakan menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 3-5 Juli 2023. Kegiatan ini dilaksanakan guna menjamin akurasi data yang disajikan dalam rangka upaya mewujudkan Laporan Keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel melalui Modul Pelaporan SAKTI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang–Wilayah (UAPPA/B-W).

Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Lapoku bertindak sebagai Moderator pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Plaza Inn Kendari, Senin (03/07/2023). Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PSAPP) Samsul Hadi beserta Tim KPPN Kendari hadir sebagai Narasumber.

Dalam paparannya Samsul menjelaskan beberapa hal terkait pembaharuan penyusunan Laporan Tahun 2023 melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Samsul juga mengapresiasi atas keberhasilan Kemenkumham dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala Seksi PSAPP ini menyampaikan beberapa strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tahun 2023. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan menindaklanjuti menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data laporan keuangan.

Tim KPPN Kendari memaparkan permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 berdasarkan data yang terhimpun pada aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) masing-masing Satuan Kerja dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN oleh Tim KPPN Kendari.

Operator Pelaporan SAKTI Modul GLP dan Pelaporan SAKTI Modul Aset/Modul Persediaan dari setiap satuan kerja dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra hadir sebagai peserta pada kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2023.

Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2023 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara merupakan langkah persiapan dalam menghadapi pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat Nasional yang akan segera dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10-12 Juli 2023 di Bandung.

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) Silvester Sili Laba membuka Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun Anggaran 2023 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Senin (03/07/2023). Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa kunci utama dari Pengelolaan Keuangan dan BMN adalah kepatuhan dalam pelaksanaan dan pembinaan oleh seluruh jajaran.

Kegiatan Rekonsiliasi ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas Kanwil Kemenkumham Sultra serta Jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pengelola Keuangan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra. Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2023 ini dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juli 2023 di Hotel Plaza Inn Kendari.

Sebelum sambutan Kepala Kantor Wilayah, Plt. Kepala Divisi Administrasi Ahmad Sahrun menyampaikan laporan Penyelenggaraan kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2023 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah menjelaskan Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan pada hari ini merupakan tahap awal dari pelaksanaan pelaporan keuangan tahun 2023. Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan langkah yang sangat krusial dalam memastikan keakuratan dan konsistensi pelaporan keuangan.

"Akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini sangatlah diperlukan, yang mana hasil Laporan pada kegiatan ini harus kredibel sehingga tidak terjadi hal yang tidak wajar dalam penyajian laporan Keuangan. Dengan demikian saya mengharapkan kepada peserta rekon untuk serius, teliti, dan patuh terhadap ketentuan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan," lanjutnya.

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 telah diaudit oleh BPK dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). "Oleh karena itu, saya menaruh harapan akan kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini, agar betul-betul serius untuk menghasilkan output yang berkualitas dan terukur sebagai sebuah kinerja yang baik," pungkas Silvester

Sebelum membuka acara Rekonsiliasi secara resmi, Kepala Kantor Wilayah berpesan kepada jajarannya untuk senantiasa menjaga dan memelihara 3 indikator IKPA yang sedang menjadi perhatian khusus yakni Penyerapan anggaran, Deviasi Hal III DIPA dan Capaian Ouput agar bobotnya tetap bernilai maksimal.

Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2023 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara merupakan langkah persiapan dalam menghadapi pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat Nasional yang akan segera dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10-12 Juli 2023 di Bandung.