Bimbingan Teknis Paralegal Desa Se-Kabupaten Muna Tahun 2023

Bimbingan Teknis Paralegal Desa Se-Kabupaten Muna Tahun 2023

Raha - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bankum dan JDIH dan Perancang peraturan perundang-undangan menghadiri Bimbingan Teknis Paralegal Desa Se-Kabupaten Muna Tahun 2023 dengan tema “Peran Paralegal Sebagai Hakim Perdamaian Desa Dalam Mewujudkan Desa Damai dan Berkeadilan” yang dilaksanakan LBH /Pehkam dan MIPI dihadiri oleh 124 Peserta yang terdiri dari Kepala desa dan Paralegal di Kabupaten Muna.

Materi yang dibawakan selain tentang Paralegal Justice Award juga tentang Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Muna dimana terdapat 124 Desa di Kabupaten Muna. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 6-9 Juli 2021.

Kegiatan ini juga diberikan bimbingan terkait Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan hasil kuesioner pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selain itu fungsi paralegal di desa dan proses/tahapan pembentukan, pembinaan dan evaluasi Desa/Kelurahan sadar hukum.

Dalam kegiatan tersebut sangat disambut antusias oleh Kepala Desa maupun Paralegal yg telah di Bentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna 1 Desa 2 Paralegal agar bisa diikuti tahun selanjutnya Paralegal Justice Award merupakan apresiasi yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI kepada Kepala Desa dan Lurah yang telah berdedikasi sebagai aktor penting dalam mewujudkan perdamaian masyarakat di wilayahnya melalui penghargaan 'Non Litigation Peacemaker.

Paralegal merupakan mediator yang dapat membantu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan dapat berakhir damai sehingga melalui bimtek ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang sikap sebagai paralegal dan solusi apa saja yang dapat diberikan kepada para pihak yang bersengketa.

WhatsApp Image 2023 07 09 mat 11.25.09

WhatsApp Image 2023 07 09 mat 11.25.09

WhatsApp Image 2023 07 09 mat 11.25.09

WhatsApp Image 2023 07 09 mat 11.25.09

Doa Kemenkumham untuk Negeri, Rangkaian HDKD ke-78 Dimulai

Doa Kemenkumham untuk Negeri, Rangkaian HDKD ke-78 Dimulai

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memulai rangkaian peringatan hari lahir atau Hari Dharma Karyadhika (HDKD) yang ke-78. Rangkaian peringatan diawali dengan kegiatan Doa Kemenkumham untuk Negeri, Jumat (07/07/2023).

Doa Kemenkumham dipimpin oleh lima pemuka agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, serta Hindu, dan diikuti oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kemenkumham.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O. S. Hiariej mengatakan momentum peringatan HDKD Kemenkumham merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Kemenkumham selama ini. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelayanan di masa mendatang.

“Peringatan hari lahir kita mulai dengan Doa lintas agama untuk Indonesia. Ini saat yang baik untuk merefleksikan kinerja Kemenkumham selama ini. Lakukan perbaikan di masa-masa mendatang,” ujar Wakil Menteri yang akrab disapa Eddy, di ruang Graha Pengayoman Kemenkumham.

Mengusung tema ‘Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju’, Peringatan HDKD ke-78 menjadi ajang silaturahmi segenap jajaran Kemenkumham serta peningkatan bakti kepada masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

“Peringatan HDKD dilakukan untuk menjalin silaturahmi, mempererat kebersamaan, dan peningkatan kinerja dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang optimal,” lanjutnya.

Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkumham juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkumham (HDKD ) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.

WhatsApp Image 2023 07 07 at 14.53.55

WhatsApp Image 2023 07 07 at 14.53.55

WhatsApp Image 2023 07 07 at 14.53.55

WhatsApp Image 2023 07 07 at 14.53.55

 

Dua Raperda Kabupaten Buton Utara Diharmonisasikan, Berikut Harapan Kakanwil Kemenkumham Sultra

IMG 20230707 WA0036

 

*Dua Raperda Kabupaten Buton Utara Diharmonisasikan, Berikut Harapan Kakanwil Kemenkumham Sultra*

 

*Kendari-* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara, Jumat (7/7/2023).

 

Bertempat di ruang legal drafter Kantor wilayah, kegiatan ini dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin. Hadir sebagai peserta jajaran OPD Dinas Pekerjaan Umum Buton Utara, jajaran OPD Bappeda Buton Utara serta jajaran bagian hukum Setda Kabupaten Buton Utara.

 

Adapun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diharmonisasikan pada kesempatan ini ada 2 diantaranya:

1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten buton utara; dan

2. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten buton utara tahun 2022-2041

 

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada asisten 1 bidang pemerintahan dan kesra yang mewakili bupati buton utara dan jajaran OPD terkait lingkup Kabupaten Buton Utara atas kehadirannya dikantor wilayah dalam rangka kegiatan harmonisasi 2 rancangan peraturan daerah ini. "Urgensi rapat harmonisasi sangatlah penting guna menghasilkan Peraturan daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ungkap Silvester.

 

Lebih lanjut, dia juga berharap agar kerja sama antara Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara selalu harmonis dan berkelanjutan.

 

IMG 20230707 WA0036IMG 20230707 WA0036IMG 20230707 WA0036

Pembukaan Rangkaian Kegiatan Hari Dharma Karya Dhika Ke - 78 & Doa Kumham Untuk Negeri 2023

Kendari,- Dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dhika ( HDKD ) Ke - 78 Tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan Pembukaan Rangkaian Hari Dharma Karya Dhika Ke - 78 Tahun dan Doa Kemenkumham untuk Negeri Tahun 2023 bersama dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Silvester Sililaba, bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Msulim, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin, dan Plt. Kepala Divisi Administrasi serta seluruh jajaran pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan secara virtual dari Aula Kantor Wilaayah, Jum'at (07/07/2023).

Kegiatan Pembukaan Rangkaian Hari Dharma Karya Dhika Ke - 78 Tahun dan Doa Kemenkumham untuk Negeri Tahun 2023 ini diikuti oleh seluruh insan pengayoman dan dilaksanakan secara virtual yang berpusat di Graha Pengayoman, Jakarta dengan mengusung tema Hari Dharma Karya Dhika Ke - 78 Tahun “Kemenkumham Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju” yang dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Eddy O.S Hiariej.

Kegiatan Pembukaan Rangkaian Hari Dharma Karya Dhika Ke - 78 Tahun dan Doa Kemenkumham untuk Negeri Tahun 2023 dibuka dengan Doa Bersama lintas agama yang dipimpin oleh 5 (lima) Pemuka Agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu. Dilanjutkan dengan Sambutan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward OS Hiariej sekaligus membuka secara resmi Rangkaian Kegiatan menyambut Hari Dharma Karya Dhika Ke - 78 Tahun yang akan berlangsung.

Dalam sambutannya Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward OS Hiariej mengatakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Dharma Karya Dhika Ke 78 Tahun 2023 diawali dengan doa lintas agama yang dipimpin oleh 5 (lima) tokoh agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha untuk memohon kepada Allah SWT, Tuhan YME agar bangsa ini selalu diberikan perlindungan, kedamaian, kesejahteraan dan kerukunan dalam kebhinnekaan.

Lebih lanjut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berharap melalui peringatan Hari Hari Dharma Karya Dhika ini yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan berbagai macam bentuk kegiatan dapat mendorong seluruh insan pengayoman agar lebih mendekatkan diri dan hadir ditengah masyarakat, semakin meningkatkan rasa kebersamaan, rasa kecintaan kepada organisasi, serta rasa memiliki sebagai keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelum menutup sambutannya Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyampaikan beberapa pesan Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly untuk seluruh insan pengayoman yakni Melalui peringatan ini, teruslah berkomitmen dalam memegang teguh amanah dan harapan masyarakat laksanakan tugas sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; Tema peringatan ini menjadi pemacu semangat pengabdian terbaik dalam menjaga keberagaman, persatuan kesatuan bangsa Indonesia serta mendukung seluruh kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju menuju visi Indonesia Emas 2045; Persiapkan, rencanakan dan laksanakan dengan baik dan sederhana, saling mendukung dan sinergi dalam semangat kebersamaan agar rangkaian kegiatan berjalan dengan sukses dan sesuai harapan.

“Pada HDKD Ke-78 yang bertepatan dengan Hari Lahirnya Republik Indonesia ini kita harus melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan di masa mendatang. Semakin tingkatkan kinerja kita dalam bingkai Menuju Indonesia Emas 2045,” Tutup Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Sidang WIPO ke-64, Menkumham Sampaikan Dukungan Indonesia terhadap pemajuan Kekayan Intelktual Global

Jenewa - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memimpin Delegasi Indonesia pada Sidang Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (KI) Dunia atau dikenal dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64 di Jenewa, Swiss.

Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional hingga global.

"Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat," kata Yasonna dalam Sidang Majelis Umum WIPO, Kamis (06/07/2023).

Ia menjelaskan Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional di bidang KI akan memberikan banyak manfaat.

"Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Yasonna.

Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melalukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional.

"Indonesia dan WIPO akan melakukan kerja sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI," ungkapnya.

Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.

Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.

Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statementnya dalam sidang ini.

Menteri Hukum dan Ham memimpin Delegasi Republik Indonesia, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa ( Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual; dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.

 WhatsApp Image 2023 07 06 mat 21.53.32

Sidang WIPO ke-64, Menkumham Sampaikan Dukungan Indonesia terhadap pemajuan Kekayan Intelktual Global