Berita Utama

Kanwil Sultra Berita Utama

Jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra Ikut Pembukaan Rekon Keuangan dan BMN, Berikut Pesan Sekretaris Jenderal

*Jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra Ikut Pembukaan Rekon Keuangan dan BMN, Berikut Pesan Sekretaris Jenderal*

Kendari- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), H. Muslim, Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim), Sjachril, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum), bersama jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Sultra mengikuti Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah secara virtual dari aula Kantor Wilayah, Senin (10/7/2023).

IMG 20230710 WA0189

Kegiatan yang dilaksanakan di El Hotel Bandung Jawa Barat ini (10 - 14 Juli 2023) dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Sekjen Kemenkumham RI), Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H,. Dalam kesempatan ini, Sekjen Kemenkumham RI mengingatkan jajarannya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi organisasi. Jadilah insan yang berkontribusi, mulai dari niat diri untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi," ungkapnya

WhatsApp Image 2023 07 10 at 15.57.20

Pria dengan 3 bintang dipundaknya tersebut juga mengajak seluruh jajarannya untuk selalu berkolaborasi dalam bekerja serta melaksanakan tugas sehari-hari dengan penuh keikhlasan. “Ingat 4L, To Live, bagaimana kita hidup kita harus semangat dalam menjalani hidup, To Love, sebagai sesama masyarakat sebagai sesama insan pengayoman harus saling mencintai jangan ada rasa saling cemburu, To Learn, kita harus selalu belajar untuk lebih baik lagi dan menjalani dengan ikhlas, dan terakhir To Leave a Legacy sebagai manusia harus meninggalkan nama baik dan yang baik baik saja," lanjutnya.

IMG 20230710 WA0185

Dia juga memberikan Apresiasi dan Terimakasih atas seluruh prestasi yang cakupannya ada di kemenkumham sebagai hasil sinergi dari semua jajaran, diantaranya opini wtp ke 14, Terbaik 2 Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2022, UKPBJ Proaktif Terbaik ke-2, dan masih banyak lagi raihan lainnya. “Mari kita bangun sama-sama kementerian ini, sehingga seluruh target kinerja 2023 kita dapat tercapai dan terpenuhi. Kita diberikan amanah dan kepercayaan mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Teguhkan komitmen kita, Kementerian Hukum dan HAM semakin baik dan berkualitas sehingga kita mampu meraih kepercayaan Publik," ajak mantan Kapolda Sultra tersebut.

Kanwil Sultra Berita Utama

Sosialisasi Anti Korupsi dan Sosialisasi Pemberantasan Pungutan Liar dan Gratifikasi yang dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dan Anggaran Semester I TA 2023

IMG 20230710 WA0147

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan H. Muslim, Kepala Divisi Yankumham Hidayat Yasin dan Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril menghadiri sekaligus membuka kegiatan kegiatan sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi pemberantasan pungutan liar dan gratifikasi yang dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dan Anggaran Semester I TA 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Hotel Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari Jl. DI Panjaitan No.100, Wundudopi, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

IMG 20230710 WA0163

Kegiatan sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi pemberantasan pungutan liar dan gratifikasi yang dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dan Anggaran Semester I TA 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara rencananya akan dilaksanakan selama 3 hari mulai dari 10 Juli 2023 Hingga 12 Juli 2023 yang pada pelaksanaannya pada hari pertama akan dilaksanakan sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi pemberantasan pungutan liar dan gratifikasi yang akan menghadirkan 3 narasumber yang merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI penempatan Sulawesi Tenggara dan 2 narasumber dari Forum Penyuluh Korupsi Sulawesi Tanggara, yang akan dilanjutkan dengan Monitoring dan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dan Anggaran Semester I TA 2023 pada hari kedua dan ketiga.

IMG 20230710 WA0141

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba menyampaikan dalam sambutannya menyampaiakan bahwasanya "Tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance), menjadi cita-cita dan harapan bagi kita semua. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, namum juga yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri. Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal" "Oleh karena itu, Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Kinerja dan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara perlu dilakukan untuk melihat seberapa sesuai pelaksanaan anggaran terhadap perencanaan, seberapa efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan tersebut dan seberapa patuh terhadap regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan anggaran" tutup Beliau.

Pelaksanaan kegiatan hari pertama berjalan dengan lancar dengan menghadirkan 2 narasumber Forum Penyuluh Korupsi Sulawesi Tanggara pada sesi pertama yaitu Master Muh Sophian M, S.T., M.P.W. dan Master Muliadi M, S.T., M.Si yang dengan antusias diikuti oleh seluruh peserta yang terdiri dari Kakanwil, Pimpinan Tinggi, Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis baik di jajaran Pemasyarakatan dan Imigrasi serta Seluruh Pejabat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

Kegiatan dilanjutkan pada sesi kedua dengan menghadirkan Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara Mastri Susilo dengan menghadirkan semboyan Birokrasi, Kalo tidak OK, Rakyat Bisa KO yang pada kegiatan hari ini didampingi oleh moderator Evhy Risnawati dari Kanwil Kumham Sultra.

IMG 20230710 WA0138

Kanwil Sultra Berita Utama

Keren, Produk Tradisional Khas Indonesia Bisa Jadi Merek Internasional

Berita mengembirakan datang dari Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi barang dan jasa khas atau tradisional Indonesia untuk didaftarkan sebagai merek internasional.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto, Senin (10/07/2023).

“Saya mendapat informasi yang menggembirakan dari Pak Menteri yang saat ini mengikuti sidang WIPO di Jenewa, Swiss, bahwa produk-produk tradisional anak bangsa Indonesia bisa menjadi merek internasional,” papar Andap dari kantornya kawasan Kuningan, Jakarta.

Hal itu, menurut Andap, dimungkinkan karena adanya aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa.

Nice Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang klasifikasi internasional terhadap barang dan jasa dengan tujuan pendaftaran merek. Sementara aksesi adalah tindakan pemerintah Indonesia untuk terikat menjadi pihak dalam perjanjian internasional ini, sehingga memudahkan pendaftaran merek tradisional Indonesia di level internasional.

Andap menjelaskan langkah dan upaya yang telah dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam meloloskan upaya tersebut. Yasonna melakukan diplomasi dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Daren Tang di kantor pusat WIPO, Jenewa Jumat waktu setempat (07/07/2023)

“Sewaktu di Jenewa Bapak Menteri berkesempatan mendatangi Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang di kantornya Jumat waktu setempat kemaren. Dalam pertemuan bilateral itu, Bapak menyerahkan instrumen aksesi Nice Agreement,” ungkapnya.

"Melalui Nice Agreement maka Indonesia dapat memasukkan daftar barang dan jasa yang bersifat khas atau tradisional Indonesia, seperti jamu, gentong, dan batik maupun produk tradisional lainnya ke dalam Daftar Barang dan Jasa yang diatur dalam Nice Agreement," lanjutnya.

Aksesi Nice Agreement ini akan mendorong promosi nama-nama khas dan tradisional Indonesia, serta memudahkan penentuan kelas barang dalam pendaftaran merek secara nasional hingga internasional melalui Madrid Protocol, yang sudah diaksesi pula oleh Indonesia.

"Dengan aksesi ini, Indonesia akan meningkatkan sistem merek nasional untuk memenuhi standar internasional dalam pendaftaran merek," pungkasnya.

Keren, Produk Tradisional Khas Indonesia Bisa Jadi Merek Internasional

Kanwil Sultra Berita Utama

Kakanwil Kemenkumham Sultra Minta Jajaran Optimalkan Inovasi Layanan Publik

*-Kendari-* Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba meminta jajaran untuk mengoptimalkan pelayanan inovasi yang suda ada. Hal ini disampaikan saat rapat bersama seluruh jajaran Kemenkumham Sultra yang berpusat di aula Kantor Wilayah, Senin (10/7/2023).

IMG 20230710 WA0043

Didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), H. Muslim, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum), Hidayat Yasin dan Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim), Sjachril, Kakanwil berharap seluruh inovasi yang ditawarkan oleh satker saat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus dimaksimalkan. "Inovasi yang ada seperti SILARIS (Sistem Pelaporan Notaris), SIPANDA (Sistem Pengharmonisasian Peraturan Daerah), SILILABA (Sistem Laporan Informasi Layanan Berbasis Aplikasi), harus betul-betul dioptimalkan," ungkapnya.

IMG 20230710 WA0045

Dia juga berharap inovasi-inovasi tersebut bukan hanya sebagai simbol tetapi betul-betul memberikan manfaat dalam pelayanan kepada masyarakat. "Jadikan inovasi ini untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tutupnya.

Kanwil Sultra Berita Utama

Menkumham Menghadiri Sejumlah Pertemuan Bilateral Penting pada Sidang WIPO

Jenewa - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengadakan pertemuan bilateral dengan para pihak guna kemajuan kekayaan intelektual di Indonesia pada hari kedua Sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 7 Juli 2023 di Jenewa, Swiss.

Pertama, Yasonna bertemu dengan Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang, untuk menyerahkan instrumen aksesi terhadap Nice Agreement yang penting dalam klasifikasi kelas barang dan jasa pelindungan merek internasional. Melalui aksesi tersebut, maka Indonesia dapat memasukan daftar-daftar barang dan jasa yang bersifat khas atau nama barang/jasa tradisional di Indonesia, seperti jamu, gentong, kain batik, dan berbagai nama khas dari Indonesia ke dalam Daftar Barang dan Jasa yang diatur berdasarkan Nice Agreement.

“Hal ini juga akan mendorong promosi nama-nama khas dan tradisional Indonesia, sehingga akan memudahkan pula dalam penentuan kelas barang dalam pendaftaran merek, baik secara nasional maupun secara internasional melalui Madrid Protocol yang sudah diaksesi juga oleh Indonesia,” ujar Yasonna H. Laoly.

Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian internasional KI lainnya seperti Madrid Protocol, Beijing Treaty, dan Marrakesh Treaty. Pada pertemuan ini juga dibahas kelanjutan kerja sama dengan WIPO “Technology and Innovation Support Center (TISC)”, dan “Individualized Training And Learning Management System (ITLMS)” untuk peningkatan kapasitas perguruan tinggi serta badan penelitian dan pengembangan di Indonesia..

Kedua, Yasonna juga menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen dengan Daren Tang mengenai rencana pendirian National IP Academy di Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan ekosistem KI di Indonesia melalui program pelatihan dan pendidikan termasuk kursus tentang hukum, kebijakan dan manajemen kekayaan intelektual, serta pelatihan khusus untuk para profesional yang terlibat dalam bidang tertentu seperti paten, merek, dan hak cipta.

“Dalam implementasi nantinya, Indonesia IP Academy akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan kebijakan dan strategi kekayaan intelektual yang efektif. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan IP Academy akan disusun Modul KI untuk kursus dan Training of Trainers (ToT),” terang Min Usihen pada kesempatan tersebut.

Selanjutnya, Yasonna juga mengadakan pertemuan dengan delegasi Saudi Arabia yang dipimpin oleh CEO Saudi Arabia Intellectual Property Office Mr. Abdulazis Alswailem. Pertemuan ini untuk memenuhi permintaan Saudi Arabia mengenai permohonan dukungan mereka yang akan menjadi Host Diplomatic Conference Design Law Treaty (DLT) pada tahun 2024.

Dalam pertemuan ini Menteri Hukum dan HAM didampingi Dirjen KI, Wakil Tetap RI di Jenewa, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.

WhatsApp Image 2023 07 mat 13.25.54