Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara diwakili oleh Kepala Bidang HAM Sunyoto mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi persiapan penyampaian pelaporan Aksi HAM B12 bersama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Hotel Zahra Syariah Kendari, Jumat (10/11).
Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/ Kota se Sulawesi Tenggara serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Mengawali rapat koordinasi, Kepala Bidang HAM Sunyoto bertindak sebagai narasumber menyampaikan bahwa sebagai pemerintah pusat maupun daerah, kita disini bersama-sama melaksanakan dan mengumpulkan apa yang sudah menjadi Deklarasi Universal HAM.
"Tanggung jawab pelaksanaan HAM itu ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas untuk mengukur sejauh mana implementasi hak asasi manusia, untuk itu kita patut bersinergi dan berkolaborasi dalam hal Rencana Aksi Nasional HAM sebagaimana tertuang dalam PERPRES No. 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025.
Ada 4 Rencana Strategis Aksi HAM yang harus dilaksanakan dilaporkan secara periodik oleh pemerintah kabupaten/pemerintah kota yakni pelaporan B04, B08, dan B12, lanjut Sunyoto.
Adapun 4 rencana strategis dimaksud meliputi:
1. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan;
2. Perlindungan terhadap hak-hak anak;
3. Perlindungan terhadap hak-hak kelompok penyandang disabilitas; dan
4. Perlindungan hak-hak kelompok masyarakat adat.
Selesai pemaparan dilanjutkan acara tanya jawab/ diskusi terkait pemenuhan data dukung dan kendala teknis dalam penyampaian pelaporan Aksi HAM B12 terutama dengan penerapan sistem aplikasi baru dalam pelaporan aksi HAM yakni Aplikasi SAPA-HAM.
SAPA-HAM merupakan aplikasi yang disiapkan sebagai portal pelaporan Aksi HAM pada tahun 2023, diharapkan pada Periode B04, B08, dan B12 pelaporan Aksi HAM dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut oleh masing-masing Pemerintah Kota/ Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, tutup Sunyoto.
Rapat Koordinasi Aksi HAM ditutup oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Wa Ode Muslihatun.
Kanwil Kemenkumham Sultra | Silvester Sili Laba
#SesitahunanAALCO61 #yasonnalaoly #kemenkumhamri #kumhamsultra #silvestersililaba
